Podcasts about kementerian keuangan

Pemilihan dua pejabat eselon I di Kementerian Keuangan menuai polemik. Presiden Prabowo memilih Direktur Jenderal Bea Cukai dan Direktur Jenderal Pajak semata favoritisme dan mengabaikan sistem meritokrasi. Padahal mereka memegang posisi strategis yang membutuhkan profesionalitas. Keputusan ini juga bisa menimbulkan pesan keliru: loyalitas lebih penting daripada kapabilitas. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Powered by Firstory Hosting

Akhir pekan lalu, kasus dugaan teror terhadap YF, seorang ASN di Kementerian Keuangan, menyita perhatian khalayak. YF diserempet dua pengendara motor berhelm full face, usai mengantar anaknya ke TK. Selang beberapa jam, ia kembali diserempet dua pengendara motor, lagi-lagi berhelm full face, hingga terjatuh.Teror ini terjadi usai opininya di media daring detik.com tayang, dengan judul "Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?". Merasa terancam, YF disebut meminta tulisannya diturunkan atau di-take down.Kasus yang menimpa YF dipandang sebagai alarm kesekian dari ancaman kebebasan berpendapat. Ruang demokrasi dirasa kian menyempit, seiring menguatnya militerisme. Apalagi, kejadian YF berdekatan dengan polemik pengangkatan eks Tim Mawar Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Tim Mawar adalah unit Kopassus yang diduga terlibat penculikan aktivis 1997/1998.Bagaimana perkembangan kasus YF? Siapa saja yang bergerak mengawal kasus ini? Bagaimana mengawal kasus YF maupun kasus-kasus serupa agar tidak menguap?Di Ruang Publik KBR, topik ini akan dibahas. Bersama Muhammad Jazuli, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etik Dewan Pers dan Herlambang P. Wiratraman, Dosen Fakultas Hukum UGM.

Akhirnya setelah hujan kritik, Kementerian Keuangan merilis APBN edisi Januari dan Februari 2025, dalam konferensi pers, pada Kamis (13/3). Padahal, biasanya, laporan APBN Kinerja dan Fakta atau APBN KiTa dipublikasikan di pekan kedua atau ketiga bulan berikutnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani berdalih APBN Januari sengaja ditunda karena data keuangan negara di awal tahun masih sangat belum stabil, salah satunya terkait implementasi efisiensi anggaran. Keterlambatan ini bukan pertama kali di era Presiden Prabowo, sebelumnya juga terjadi saat edisi Oktober 2024, usai pelantikan. Padahal, transparansi merupakan hal esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari sisi kinerja, terungkap APBN tekor alias defisit 0,13 persen atau Rp31,2 triliun sejak awal Januari 2025 sampai 28 Februari 2025. Dalam kurun empat tahun, ini defisit pertama di awal tahun. Kinerja pajak pun anjlok 30% per Februari 2025.Apa yang bisa dibaca dari molornya rilis APBN KiTa di era Prabowo? Bagaimana menilai kinerja APBN yang tekor? Apa yang harus segera dibenahi pemerintah? Masih relevankah target pertumbuhan ekonomi 8 persen?Kita bincangkan bersama Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Ruben Hutabarat dan Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden AS Donald Trump sebut Rusia berikan "sinyal positif" atas usulan gencatan senjata 30 hari di Ukraina dari AS. Sementara itu, Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN 2025 sebesar Rp31,2 triliun meski baru berjalan dua bulan.

Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI sepakat melakukan efisiensi anggaran sebesar 8,99 triliun rupiah pada tahun ini. Dengan demikian, anggaran Kemenkeu yang sebelumnya sebesar 53 triliun rupiah turun menjadi 44 triliun rupiah. Komisi XI DPR menyetujui efisiensi anggaran Kementerian Keuangan. Kebijakan ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Headline News MetroTV Edisi 2484 kali ini membahas Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengumumkan posisi utang Indonesia hingga akhir November 2023 naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Meski rasio utang pemerintah saat ini masih dalam batas aman, namun publik harus mengawal untuk apa saja dan kemana utang diperuntukkan serta bagaimana kemaksimalan utang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?

Kementerian Keuangan menyatakan kegiatan pemungutan pajak terhadap transaksi judi online tidak akan terjadi karena perjudian dilarang di Indonesia.

Berita Koran Tempo hari ini: Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika menyisakan masalah ke masyarakat setempat; Warga yang tergusur pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) tuntut Pemprov DKI Jakarta; Kementerian Keuangan tak akan bayarkan utang menumpuk BUMN Karya.  — Kunjungi https://s.id/spesialmerdeka untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun. Bantu kami memahami Anda untuk meningkatkan kualitas jurnalistik Tempo lewat survei: http://bit.ly/tcosurvei  Baca informasi mendalam Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/berita-utama-koran-tempo/message

Marketplace Guru Jadi Solusi atau Masalah? Oleh. Nining Sarimanah(Kontributor NarasiPost.Com) Voice over talent: Giriyani SS NarasiPost.Com-Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) kembali disorot usai mencetuskan ide barunya berupa Marketplace Guru untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia. Namun, benarkah program tersebut mampu mengatasi problem mendasar terkait ketidakmerataan guru? Lalu, bagaimana Islam memandang dalam persoalan tersebut? Nadiem mengklaim bahwa Marketplace Guru sebagai upaya untuk mengatasi masalah tenaga guru honorer yang terjadi selama bertahun-tahun. Ia akui rencana tersebut telah dibahas bersama tiga kementerian lain, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, dan Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, rencana ini telah disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI dan rencananya program ini akan rilis pada 2024. Dijelaskan Nadiem, Marketplace Guru merupakan basis data dengan dukungan teknologi agar calon guru bisa diakses oleh semua sekolah. Platform ini disebut sebagai media atau wadah perekrutan guru, di mana pihak sekolah bisa mencari siapa saja yang dapat menjadi guru dan mengundangnya sesuai kebutuhan sekolah. (Liputan6.com, 3/6/2023) Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2023/06/07/marketplace-guru-jadi-solusi-atau-masalah/opini/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Menkopolhukam Mahfud MD menjadi pusat perhatian setelah Rapat Kerja bersama Komisi III DPR pada Rabu 29 Maret 2023 lalu soal transaksi janggal fantastis Rp349 triliun di Kementerian Keuangan yang ia ungkap. Ya, Mahfud tampak sangat trengginas menjawab tekanan beberapa anggota DPR seperti Arteria Dahlan, Arsul Sani, hingga Benny K. Harman yang sebelumnya mempertanyakan pembuktian serta kewenangannya saat sengungkap transaksi janggal tersebut ke publik. Suara lantang Mahfud, baik soal skandal di Kemenkeu maupun di ruang rapat Komisi III itu pun mendapat apresiasi sejumlah kalangan dan para netizen di linimasa. Dan, momentum jelang kontestasi elektoral pun membuat nama Mahfud MD kembali muncul ke permukaan karena dianggap layak, minimal menjadi cawapres di Plpres 2024. Hm.. Menarik yaa. Lalu, seberapa besar peluang Mahfud MD untuk dipinang menjadi kandidat yang akan diusung di Pilpres 2024? Serta mengapa dirinya dianggap layak untuk meneruskan estafet kepemimpinan bangsa? Get your coffee and let's get it started!

Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, namun seringkali masih dianggap rumit dan membingungkan oleh banyak orang. Sejatinya, pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat karena pajak adalah sumber pendapatan negara untuk membiayai sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan keamanan. Menurut data Kementerian Keuangan, per 15 April 2023 telah terjadi peningkatan penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebesar 3,15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, apakah masyarakat Indonesia sudah benar-benar memahami, apa tujuan utama masyarakat membayar pajak dan bagaimana pajak berkontribusi dalam pembangunan negara? kita akan bahas bersama narasumber: 1. Bima Pradana Putra - Penyuluh Pajak Ahli Muda 2. Giyarso - Penyuluh Pajak Ahli Muda *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Ketua KPK Firli Bahuri berkali-kali disandung masalah etik. Kali ini, Firli dilaporkan ke Dewas KPK oleh para mantan pimpinan KPK karena diduga membocorkan dokumen hasil penyelidikan di Kementerian ESDM. Masih ada lagi deretan polemik yang ditimbulkan Firli selama menjabat sebagai pimpinan KPK. Dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Komite TPPU kemarin, Tim Satgas akan dibentuk dan fokus mengusut tuntas drama Rp349 triliun diduga TPPU di Kemenkeu, juga perbaikan citra Kementerian Keuangan juga akan dilakukan.

Berita hari ini: Kesiapan operasi dan perawatan kereta cepat Jakarta-Bandung masih di bawah target; Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menganulir putusan penundaan pemilu; Kementerian Keuangan mengklaim telah mengurai sebagian transaksi janggal Rp 349 triliun; --- Baca informasi harian komprehensif lainnya melalui website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi https://s.id/bacatempo dan dapatkan promo berlangganan Rp 99 ribu setahun. Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id  

Wakil Ketua MPR RI mengusulkan agar DJP dipisahkan dari Kementerian Keuangan sehingga langsung berta

Berita hari ini: Simpang siur transaksi mencurigakan Rp 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan; Kereta buatan INKA tuai sorotan setelah tak kuat menanjak saat uji coba di jalur KA Makassar-Parepare; Suku adat di Papua gugat izin kelayakan lingkungan perusahaan sawit; --- Baca informasi harian komprehensif lainnya melalui website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo. Untuk berlangganan: https://s.id/bacatempo Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan terus melakukan langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran dengan menerapkan tindakan disiplin bagi mereka yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas.

Pajak Tidak Boleh Menzalimi Rakyat Oleh. Maman El Hakiem (Kontributor NarasiPost.Com) Voice over talent: Giriyani SS NarasiPost.Com-Publik dikejutkan dengan cuitan-cuitan netizen yang menanggapi soal kasus pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Diberitakan bahwa Rafael tidak melaporkan harta Jeep Rubicon dan Harley Davidson di LHKPN-nya, serta kasus anaknya Mario Dandy yang menganiaya anak petinggi salah satu ormas pemuda. Dalam kasus tersebut akhirnya terkuak banyaknya harta kekayaan para pejabat dinas pajak yang disinyalir ladang korupsi. Mengutip berita CNNIndonesia.Com (26/2/2023), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tercatat harta kekayaan Dirjen Pajak Suryo Utomo pada 2017 mencapai Rp6,13 miliar. Selang empat tahun pada 2021, harta dia tercatat menjadi Rp14,4 miliar. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Dinas Pajak atau Kementerian Keuangan menjadi salah satu lahan basah para pejabat untuk meraup kekayaan. Tidak mengherankan jika banyak di kalangan mereka yang memiliki hobi istimewa seperti berkendara motor mewah. Padahal, jika dicermati pajak yang mereka himpun berasal dari mayoritas rakyat jelata di negeri ini dengan berbagai jenisnya. Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2023/03/03/pajak-tidak-boleh-menzalimi-rakyat/opini/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Berita hari ini: Transaksi janggal Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan, mayoritas pejabat Ditjen Pajak dan Bea Cukai; Desakan menaikkan tarif penerbangan; Setelah menyandera pilot Susi Air, eskalasi perlawanan TPNPB-OPM meluas. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya melalui website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo. Untuk berlangganan: https://s.id/bacatempo Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Headline News Metro TV Edisi 1445 kali ini membahas viral kekayaan tak wajar Kepala Bea Cukai Makassar. Pergerakaan uang mencurigakan 300 Triliun di Kemenkeu. Direktur penunjang bisnis Pertamina dicopot. Kementerian Keuangan pecat Rafael. Pelindo siapkan lahan baru depo Pertamina. Erick & Luhut beda sikap soal relokasi Plumpang. Buron kasus korupsi di tangkap.

Taiwan menuding kapal-kapal Tiongkok telah dengan sengaja memotong kabel bawah laut yang memutus jaringan internet di sebagian negara kepulauan itu. Sementara di Indonesia, Menkopolhukam Mahfud MD menyoroti transaksi triliunan rupiah mencurigakan di Kementerian Keuangan.

Kongres AS meluncurkan penyelidikan atas persaingan strategis AS dan Tiongkok. Sementara di Indonesia, Kementerian Keuangan menolak pengunduran diri pejabat Ditjen Pajak yang diduga nakal karena masih dalam proses pemeriksaan.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga September 2022 mencapai Rp1.310,5 triliun atau melonjak 54,2 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Kamis Pagi menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan dan Belanja Daerah se Indonesia, berlangsung di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru Riau

Harga BBM Subsidi Naik Hingga Problem Subsidi Tak Tepat Sasaran Oleh. Asih Lestiani (Kontributor NarasiPost.Com) Voice over talent: Dewi Fitriana NarasiPost.Com- Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa negara telah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp502,4 triliun dan berpotensi ditambah Rp195 triliun masih belum tepat sasaran, di mana sebagian besarnya dinikmati oleh orang kaya. Sri Mulyani menyampaikan dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Kebijakan Subsidi BBM, di gedung Kementerian Keuangan, Jumat (26/8/2022) bahwa dengan ratusan triliun subsidi yang diberikan, yang mengonsumsi BBM, entah pertalite, solar, atau bahkan pertamax merupakan kelompok yang justru paling mampu. Sri Mulyani merincikan, untuk solar konsumsinya yakni sebagian untuk rumah tangga dan sebagiannya untuk dunia usaha. 89% dari 15 hingga 17 juta kilo liter dinikmati oleh dunia usaha, dan 11% dinikmati oleh rumah tangga. Sedangkan, dari konsumsi rumah tangganya, 95% dinikmati oleh rumah tangga yang mampu, dan hanya 5% dinikmati oleh rumah tangga yang tidak mampu. Hal ini tidak jauh berbeda untuk jenis pertalite, di mana total subsidi pertalite Rp93,5 triliun, 86% dinikmati rumah tangga, dan sisanya 14% dinikmati oleh dunia usaha. Dari yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80% dinikmati oleh rumah tangga mampu, dan hanya 20% dinikmati rumah tangga miskin. (wartaekonomi.co.id, 26/09/2022) Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2022/09/07/harga-bbm-subsidi-naik-hingga-problem-subsidi-tak-tepat-sasaran/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Kenalan sama frugal living Mungkin di antara kamu ada yang nanya-nanya, apa sih itu frugal living? Apakah sama kayak pelit, atau hidup minimalis? Di konten ini saya akan menjawab tentang frugal living. Kalo kamu tau Mark Zuckerberg, Ed Sheeran, Lady Gaga, Keanu Reeves. Atau Amanda Manopo dan Cinta Laura. Ada kesamaan diantara mereka. Selain mereka tokoh terkenal, mereka adalah penganut frugal living. Sebenarnya apaan sih itu frugal living? Menurut website Kementerian Keuangan, yang saya ambil dari artikelnya yang berjudul "Frugal living, gaya hidup yang patut ditiru oleh ASN". Frugal living diartikan sebagai konsep dimana seseorang mengalokasikan dana yang dimiliki dengan kesadaran penuh (mindfull), dengan pertimbangan dan analisis yang baik disertai dengan strategi pencapaian tujuan keuangan masa depan yang jelas. Penekanan frugal living ada pada mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Dan juga semua keputusan pengeluaran telah melalui pertimbangan terlebih dahulu. Sehingga frugal living tidak sama dengan pelit, dan frugal living juga berbeda dengan gaya hidup minimalis. IG: @uangadem YouTube: Uang Adem Website: www.uangadem.com #frugalliving #hemat #pelit #minimalis #frugallivingvsminimalis #frugallivingvspelit #frugallivingdanminimalis #frugallivingamandamanopo #amandamanopofrugalliving #hematdanfrugalliving #minimalisfrugalliving #sederhanadanfrugalliving #carahidupfrugalliving #gayahidupfrugalliving #hidupfrugalliving #frugallivingituapa #konsepfrugalliving #frugallivinglifestyle #hematuangfrugalliving #tipsfrugalliving #frugallife

Di era sekarang komunikasi itu sangat penting, baik individu maupun organisasi. Dengan tantangan yang semakin banyak, apa yang harus dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat? Mari cari tau lebih lanjut mengenai Penerapan Strategi Komunikasi dan Program Employee Advocacy di Kementerian Keuangan. Dengarkan diskusinya di Inspirasi Pagi Kanal BC Radio bersama Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kemenkeu. Stay tune! kanalbeacukai.com

Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Sri Mulyani dan DPR RI telah menyepakati Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu aturan dari beleid pengaturan pajak terbaru ini adalah semakin kaya warga negara, maka pajak yang dibayarkannya semakin mahal. Semangat pengenaan pajak lebih tinggi bagi orang yang semakin kaya ini tidak hanya terjadi saat ini, namun setiap kali Undang-undang pajak disusun. Bisnis Indonesia edisi 6 Oktober 1994 juga menyoroti aturan dalam revisi undang-undang perpajakan itu. #Pajak #Perpajakan #Harmonisasi #OrangKaya --- Support this podcast: https://anchor.fm/broad-cash/support

MAW Talk edisi ke-30 ini membahas tentang bagaimana praktik GPR (Government Public Relations) dan orkestrasi komunikasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama Rahayu Puspasari selaku Kepala Biro KLI Kementrian Keuangan.

Artikel edisi Jumat (11/6/2021) acara Ngobras, di bacakan oleh Ahmadika. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai sebagai langkah cerdas pemerintah untukmenjaga pertumbuhan ekonomi dan dalam rangka pemulihan kesehatan di masa pandemi Covid-19.Pemerintah,melalui Kementerian Keuangan juga telah melakukan percepatan Program PEN dan pemberian insentif untuk mendorong perekonomian di tiga bulan pertama tahun 2021. Dunia kini telah memasuki tahun kedua pandemi Covid-19, di tahun kedua ini justru tantangannyamenjadi lebih sulit. Hal itu disebabkan mutasi virus Corona yang terus berubah hingga lelahnya populasi dunia dalam menghadapi pandemi sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Selain masalah kesehatan yang masih terus menjadi hantu bagi masyarakat, perekonomian dunia juga tidak sedikit terkena imbasnya. Di Indonesia saja, pandemi ini telah menyebabkan banyak karyawan yang di PHK, pemotongan gaji, hingga menurunnya omzet penjualan diberbagai sektor ekonomi.

Pandemi corona membuat beban utang pemerintah terus membengkak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi anggaran pembayaran bunga utang pemerintah tahun 2021 mencapai 373 triliun rupiah.

Salam jumpa Semeton! Sebagai agen pemerintah, BLU mendapatkan pembinaan teknis dari Menteri/Pimpinan Lembaga, dan pembinaan keuangan dari Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut, ditunjuk Dewan Pengawas (Dewas) BLU, yang merupakan perwakilan unsur kementerian/lembaga, Kementerian Keuangan, dan profesional. Dewas BLU berkewajiban memantau dan memastikan tata kelola BLU telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan, dengan tetap menjauhkan diri dari konflik kepentingan. BLU Talks Episode 5 kali ini menghadirkan bintang tamu spesial, Bapak Tri Budhianto, salah satu Dewas BLU, yang sehari-harinya menjabat sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali; dengan host Natalia Madiarti. Mari simak bincang singkat berikut, untuk lebih mengenal tugas Dewas BLU ya. "Pelajari, Pahami, supaya kita bisa Berkontribusi"

Kanwil DJPb Bali Podcast kali ini bersama Kepala Subbagian Kepegawaian, Ernawati. Dipandu oleh Sally Hetharia akan berdiskusi membahas jabatan fungsional Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan #ditjenperbendaharaan​ #jafung​ #kanwildjpbbali

Kementerian Keuangan berencana menyusun regulasi yang akan mengatur administrasi perpajakan terkait peer to peer landing atau pinjaman online yang berfokus pada administrasi perpajakannya, yuk disimak!

Seluruh pegawai Kementerian Keuangan termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saat ini kita sudah berada di penghujung tahun. Sebelum memasuki tahun yang baru, yuk kita review terlebih dahulu gimana capaian kinerja kita masing-masing pegawai selama tahun 2020. Apakah target kita sudah tercapai, apa saja kendalanya dan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja kita tahun depan. Selain itu juga beberapa kewajiban seperti pengajuan evaluator, penilaian perilaku, input kontrak kinerja dan capaiannya jangan sampai terlewat ya karena ada penalti menanti. Nah untuk mempersiapkan kinerja kita tahun depan, yuk dengarkan obrolan bersama Subdirektorat Pengelolaan Kinerja, Direktorat Kepatuhan Internal.

RISKAN! Rekap Informasi Sepekan kali ini cukup membuat hati deg-deg ser. Gimana nggak? Kabar mengejutkan datang dari Pizza Hut US yang mengajukan kebangkrutan Chapter 11 pada Rabu kemarin (1/7/2020). Gimana dampaknya untuk Pizza Hut Indonesia ya ? Ada juga ada berita buruk untuk kamu yang bermimpi meniti karir di Kementerian Keuangan. Karena kini Kemenkeu akan menerapkan reformasi sumber daya manusia selama 5 tahun ke depan sampai 2024 alias nggak dulu buka lowongan untuk pegawai baru. Duh, gimana sih cerita selengkapnya? Yuk dengerin...