Podcasts about omnibus law

This podcast series is curated by our formal association firm in Indonesia, Widyawan & Partners. Episode 3: Regulatory Developments in Indonesia – a Multi-Sectoral Highlight Indonesia's House of Representatives passes Omnibus Health bill into law in July 2023. This law replaces 11 existing laws in public health sector and is aimed by the government to transform the healthcare services in Indonesia. In this episode, our corporate M&A partner, Teguh Arwiko and associate Tatiana Diamira discuss the key concepts that are introduced by the Omnibus Health bill and what does it mean to the development of the business and the regulatory regime in healthcare sectors. To listen to all episodes in this series, visit our Regulatory Developments in Indonesia – a Multi-Sectoral Highlight.

This podcast series is curated by our formal association firm in Indonesia, Widyawan & Partners. Episode 3: Regulatory Developments in Indonesia – a Multi-Sectoral Highlight Indonesia's House of Representatives passes Omnibus Health bill into law in July 2023. This law replaces 11 existing laws in public health sector and is aimed by the government to transform the healthcare services in Indonesia. In this episode, our corporate M&A partner, Teguh Arwiko and associate Tatiana Diamira discuss the key concepts that are introduced by the Omnibus Health bill and what does it mean to the development of the business and the regulatory regime in healthcare sectors. To listen to all episodes in this series, visit our Regulatory Developments in Indonesia – a Multi-Sectoral Highlight.

Berita Koran Tempo hari ini: Imbas penghapusan alokasi belanja wajib atau mandatory spending di omnibus law Undang-Undang Kesehatan;  Klaim peretas Bjorka mengantongi 34,9 juta data pemilik paspor Indonesia; Peluncuran bursa kripto di tengah lesunya pasar. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya melalui website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.Kunjungi s.id/spesialjuli untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun.Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id  

Berita Koran Tempo hari ini: Polemik penghapusan alokasi minimal untuk anggaran kesehatan di RUU Kesehatan; Target ambisius penerimaan pajak pada 2024;  Para musisi memanfaatkan platform streaming musik untuk merilis lagu, hasilnya masih minim. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya melalui website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi https://s.id/bacatempo untuk mendapatkan promo berlangganan Rp 99 ribu setahun. Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Kecenderungan penyusunan undang-undang lewat metode omnibus makin lazim di pemerintahan Jokowi. Belum usai polemik omnibus law Cipta Kerja, terbaru, muncul Rancangan Undang-Undang Kesehatan atau omnibus law kesehatan. Proses penyusunannya bak berjalan di lorong gelap. Dalam draf yang beredar, rancangan aturan menempatkan semua urusan kesehatan dari hulu sampai hilir di bawah kendali Menteri Kesehatan. Ini membuat organisasi profesi kesehatan seperti IDI menolak rancangan tersebut . Penyusunan RUU Kesehatan semestinya tidak mengulang kesalahan pembuatan omnibus law Cipta Kerja–yang terburu-buru, inkonstitusional, dan minim partisipasi publik. - - - Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan! Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Menjelang pengsesahan RUU Omnibuslaw kesehatan banyak kalangan yang pro dan kontra. Bahkan untuk yang kontra sempat berencana menggelar demo di DPR. Bagaimanakah Om Bob menanggapi Aneh.... IDI Demo Omnibus Law Kesehatan ini?

Enam organisasi medis di Jawa Timur kompak menolak RUU Omnibus Law tentang kesehatan karena dinilai merugikan. Bagaimanakah Om Bob menanggapi Omnibus Law Untuk Kesehatan Menguntungkan Atau Merugikan? ini?

Pada 2 November tahun ini tak terasa undang-undang sapu jagat, Omnibuslaw, genap berumur dua tahun sejak ia resmi diberlakukan. Satgas Omnibuslaw sendiri baru dibentuk di penghujung 2019, dan dengan segala upaya yang dilakukan pemangku kebijakan dikejarsetoran hanya setahun hingga rampung pada November 2020. Meskipun gelombang protes telah diajukan banyak komponen masyarakat, dan nyatanya sudah terbukti bahwa Omnibus law inkonstitusional, namun Mahkamah Konstitusi memberi nafas panjang hingga 2023 atau dua tahun setelah putusan diumumkan. Dua tahun setelah UU ini berlaku semakin banyak dampak buruknya di masyarakat itu sendiri.

Arif Minardi Omnibus Law Melanggar Azas-Azas UU No. 12 Tahun 2011 ================================================== Yuk Follow! Instagram : https://www.instagram.com/spkep_cemwu/ Twitter : https://twitter.com/spkepspsi Facebook : https://www.facebook.com/spkep.spsi Tiktok : https://www.tiktok.com/@keptv Website : https://spkep-spsi.org/ LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/spkep-spsi-8b120514b/ Youtube : https://www.youtube.com/c/SPKEPSPSITV/ ================================================== --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/keptv/message

Berita hari ini: DPR bergerilya ke sejumlah kampus untuk menyelamatkan UU Cipta Kerja; Kekerasan berulang dalam menangani konflik tambang di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah; PT Danareksa menjadi induk holding BUMN lintas sektor. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.

Roy Jinto - Metode UU Omnibus Law Pernah di Lakukan dalam UU Pemilu ================================================== Yuk Follow! Instagram : https://www.instagram.com/spkep_cemwu/ Twitter : https://twitter.com/spkepspsi Facebook : https://www.facebook.com/spkep.spsi Tiktok : https://www.tiktok.com/@keptv Website : https://spkep-spsi.org/ LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/spkep-spsi-8b120514b/ Youtube : https://www.youtube.com/c/SPKEPSPSITV/ ================================================== --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/keptv/message

American Chamber of Commerce head Lin Neumann joins the podcast to discuss the impacts of the Constitutional Court's ruling on the landmark economic reform package of the Widodo administration, the 'Jobs Omnibus', and the outlook for investment.  Also: new natural disasters test response efforts and Natuna Sea tensions escalate.Get a free trial of Reformasi Weekly Newsletter at:https://bit.ly/reformasifreeSupport us on buymeacoffee.com/reformasiSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law inkonstitusional dan membutuhkan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Jika pemerintah tidak merevisi UU ini, maka Omnibus Law pun enggak akan berlaku lagi. Ada apa di balik putusan MK tersebut? Simak obrolan Rayestu dengan Pramudya A. Oktavinanda, Managing Partner dari UMBRA Strategic Legal Solutions di Asumsi Bersuara minggu ini!

Justices demanded corrections to the Omnibus Law on Job Creation - but Jeff and Kevin discuss how this may actually be a win for President Widodo and conditions for investment in manufacturing.  Also: preparations for the inevitable arrival of the Omicron variant.  And Murdoch University's Ian Wilson joins the pod to assess the state of the paramilitary-style gang Pemuda Pancasila in the wake of a violent altercation with police.Get a free trial of the Reformasi Weekly Service at:https://bit.ly/reformasifreeSupport us on buymeacoffee.com/reformasiSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

Selama ini HR diposisikan sebagai strategic partner perusahaan sehingga diharapkan menjadi sumber yang kredibel terkait update pemberlakuan dan implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesian khususnya di bidang ketenagakerjaan. Diskusi kali ini akan membahas terkait ketentuan PKWT, kompensasi berakhirnya PKWT, outsourcing, dan mekanisme PHK setelah berlakunya UU Cipta Kerja dan PP turunannya. Speaker : Yanuar Aditya Putra Muhammad Nuriyanto James Carlos Sinaga (Founder Website DuniaHR.com) Moderator: Christi (A&O Magazine) --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app Support this podcast: https://anchor.fm/ao-magazine6/support

In this episode, our Jakarta-based partner Yolanda Hutapea shares with Kathleen Gooi the latest enforcement priorities of KPPU, the Indonesian antitrust regulator, following the extensive legal reforms under the Omnibus Law, and gives an update on KPPU's increasing attention in the digital sector and new developments of the country's post-notification regime including the creation of the largest tech group in Southeast Asia. Listen now and get up to speed with what you need to know when investing in ASEAN's largest economy.

In this episode, our Jakarta-based partner Yolanda Hutapea shares with Kathleen Gooi the latest enforcement priorities of KPPU, the Indonesian antitrust regulator, following the extensive legal reforms under the Omnibus Law, and gives an update on KPPU's increasing attention in the digital sector and new developments of the country's post-notification regime including the creation of the largest tech group in Southeast Asia. Listen now and get up to speed with what you need to know when investing in ASEAN's largest economy.

UU CIPTA KERJA OMNIBUS LAW di SIDANGKAN MAHKAMAH KONSTITUSI KETERANGAN TAMBAHAN ================================================== Yuk Follow! Instagram : https://www.instagram.com/spkep_cemwu/ Twitter : https://twitter.com/spkepspsi Facebook : https://www.facebook.com/spkep.spsi Tiktok : https://www.tiktok.com/@keptv Website : https://spkep-spsi.org/ LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/spkep-spsi-8b120514b/ Youtube : https://www.youtube.com/c/SPKEPSPSITV/ ================================================== --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/keptv/message

UU CIPTA KERJA OMNIBUS LAW di SIDANGKAN MENGHADIRKAN SAKSI AHLI ================================================== Yuk Follow! Instagram : https://www.instagram.com/spkep_cemwu/ Twitter : https://twitter.com/spkepspsi Facebook : https://www.facebook.com/spkep.spsi Tiktok : https://www.tiktok.com/@keptv Website : https://spkep-spsi.org/ LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/spkep-spsi-8b120514b/ Youtube : https://www.youtube.com/c/SPKEPSPSITV/ ================================================== --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/keptv/message

FULL VIDEO - SIDANG LANJUTAN PENGUJIAN UU CIPTA KERJA OMNIBUS LAW ================================================== Yuk Follow! Instagram : https://www.instagram.com/spkep_cemwu/ Twitter : https://twitter.com/spkepspsi Facebook : https://www.facebook.com/spkep.spsi Tiktok : https://www.tiktok.com/@keptv Website : https://spkep-spsi.org/ LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/spkep-spsi-8b120514b/ Youtube : https://www.youtube.com/c/SPKEPSPSITV/ ================================================== --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/keptv/message

Wawancara dengan Tim Kuasa Hukum GEKANAS - Pemerintah dan DPR RI Tak Segercap Waktu Membuat UUU CIPTA KERJA OMNIBUS LAW DPR tidak hadir, Presiden Tidak siap dan Minta penundaan persidangan 1 pekan, Kuasa pemohon Gekanas: Tidak segercep buat UU cipta kerja Sidang Judicial Revew Undang-undang Cipta Kerja Jakarta, Sidang lanjutan Uji konstitusionalitas Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) kembali digelar hari ini, Kamis 10 Juni 2021. Sidang yang diagendakan secara daring ini seharusnya mengagendakan keterangan Presiden RI dan DPR RI, namun ternyata DPR RI tidak hadir dengan alasan berbenturan dengan jadwal sidang DPR RI juga. Sedangkan kuasa hukum Presiden yang hadir terdiri dari 6 Menteri yakni Menko Perekonomian, Menkumham, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri PUPR ternyata minta penundaan sidang selama 1 pekan. Salah seorang Kuasa hukum dari GEKANAS, Saepul Anwar mewakili kuasa hukum lainnya menyatakan kecewa atas penundaan dari Presiden dan ketidakhadiran DPR RI dalam persidangan. Rasanya kalau buat UU Cipta Kerja lebih gerak cepat daripada melayani kami rakyat yang sedang melakukan uji konstitusionalitas ini. Padahal telah banyak anggota dan rakyat pekerja yg mulai terkena dampak UU cipta kerja beserta aturan turunannya, lanjut Saepul Anwar. Sidang berikutnya diagendakan tanggal 17 Juni pukul 9.00 wib dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden RI dan DPR RI. (Gun's) --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/keptv/message

Omnibus Law beberapa saat yang lalu menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Terlebih adanya UU Cipta Kerja yang tercipta dari metode Omnibus Law. Apa sih sebenarnya Omnibus Law ini? Bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan Undang-undang di Indonesia. Cuss aja dengerin yuk❤ --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/laili-amalia-puteri/message

Omnibus Law membahas banyak klaster, salah satunya adalah klaster perpajakan. Dalam klaster pajak, terdapat beberapa perubahan dalam sanksi administratif. Apa saja perubahan sanksi administratif perpajakan di dalam UU Cipta Kerja? Lalu, bagaimana dampak perubahan tersebut bagi masyarakat Indonesia?

CEO SERIES (Podcast Format) Ini dipandu oleh CEO Ohana Enterprise, Peter C.G yang akan menggali informasi yang lengkap dari setiap narasumbernya. Mereka akan menginspirasi, agar kita semua tetap semangat dan berjuang menghadapi efek dari wabah COVID-19

DOKUMENTASI _ KONSENSUS SERIKAT PEKERJA _ SERIKAT BURUH TOLAK OMNIBUS LAW CILAKA --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/keptv/message

Di episode #9 ini, kita akan ngobrol-ngobrol secara mendalam tentang topik omnibus law dan nasib perempuan dengan Asfinawati. Asfinawati merupakan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 2017 - 2021. Ia merupakan lulusan FHUI dan secara konsisten memberikan pembelaan kepada kelompok minoritas di Indonesia. Episode ini akan dipandu oleh Sri Lestari Wahyuningroem (@ayu_slw) & Bilal Sukarno (@bilal_sukarno). Yuk kita dengerin bersama!

Laboratorium Diplomasi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia menghadirkan Prof. Dr. Sefriani, Guru Besar Fakultas Hukum UII & Geradi Yudhistira, dosen Hubungan Internasional UII yang memiliki fokus kajian pada bidang Demokrasi dan Isu Pergerakan. Bertepatan dengan Hari Buruh Internasional mereka akan membicarakan Reformasi Regulasi Tenaga Kerja dan Problematika Keadilan, dipandu oleh Karina Utami Dewi, dosen Hubungan Internasional UII. Pada tanggal 1 Mei seluruh buruh di dunia akan merayakan Hari Buruh nih! Perayaan ini merupakan bentuk apresiasi dan penanda bahwa buruh adalah kelompok sosial yang sangat penting. Namun, perayaan ini menjadi momen juga bagi kita untuk merenungi, sudahkah buruh Indonesia mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sesuai standar global? Bagaimana keadilan dan kesejahteraan buruh Indonesia dihadapkan dengan reformasi regulasi ketenagakerjaan yang ada seperti Omnibus Law? Mari kita simak bersama Ngalir Live Talk episode kali ini! #NgalirLiveTalk #NgobrolAlaIR #HariBuruh #UII #HIUII #InternationalRelations #HubunganInternasional #UniversitasIslamIndonesia #InternationalLaborDay

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah turunan Omnibus Law dan ditunjuknya nama-nama dewan direksi serta pengawas, Lembaga Pengelola Investasi (LPI/INA), nama resmi Sovereign Wealth Fund (SWF) di Indonesia, resmi dibentuk. Lembaga yang ditargetkan bisa menghimpun dana segar sebesar US$10 miliar ini juga telah menarik perhatian beberapa pemerintah asing yang nantinya diharapkan menjadi investor, seperti UAE hingga Amerika Serikat. Namun mengingat konsep SWF yang benar-benar baru, masih banyak yang mempertanyakan model serta kemungkinan kesuksesan lembaga ini dalam menggenjot investasi untuk kebutuhan proyek nasional ataupun daerah. Episode kali ini akan menjawab semua pertanyaan seputar SWF dengan menghadirkan pengamat keuangan serta Komisaris Utama Trimegah, yaitu Bapak Rizal Bambang Prasetijo. Topik SWF dikupas tuntas untuk mengulik lebih dalam apa saja sebenarnya keunikan model, potensi hingga tantangan SWF saat ini dan di masa mendatang. | News courtesy: Metro TV News

Sumber :Syahganda Jalani Sidang Vonis Kasus Berita Bohong Omnibus Law Hari Ini (detik.com) Syahganda jalani sidang kasus berita bohong dari cuitannya di twitter @syahganda mengenai omnibus law yang memuat kesimpulan berdasarkan opini pribadinya dan menimbulkan demo atau kericuhan disejumlah daerah di tanah air. --- Support this podcast: https://anchor.fm/beritahariinikaisarzaid/support

Banyak negara yang melewati fase bonus demografi dan akhirnya menjadi negara terkuat secara ekonomi. Apa itu bonus demografi? Apakah ini kabar menggembirakan?

In this episode, we provide an update on Indonesia's Job Creation Law, also known as the Omnibus Law. We focus heavily on the GR 35 regulation, which deals with fixed-term employment, outsourcing, working hours and rest times, and termination. Subscribe to our podcast today to stay up to date on employment issues from law experts worldwide. Listen to Fahrul & Syahdan's original Omnibus Law episode here. Moderators: Peter Walts (Employment Law Alliance / Global) & Marion Carles-Salmon (DFDL / Vietnam)Guest Speakers: Fahrul S. Yusuf (Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono / Indonesia) & Syahdan Aziz (Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono / Indonesia)

OOTB

OOTB

OOTB

PENOLAKAN adalah satu kata yang dapat menggambarkan sikap PKS dalam RUU Cipta Kerja, sebagaimana kegelisahan yang dirasakan oleh para pekerja, buruh, petani, Nelayan, akademisi, pegiat UMKM terhadap Omnibus Law. Bagaimana tidak RUU Cipta Kerja beberapa hari lalu disahkan yang dalam pembahasannya dilakukan secara tergesa-gesa, minim partisipasi publik, dan bias kepentingan. Meski dikritik dan mendapat gelombang protes keras oleh banyak kelompok masyarakat, Paripurna tetap dilangsungkan tanggal 5 Oktober 2020 tanpa naskah RUU asli, sebagai bentuk tetap bergeming dengan pendirian meloloskan RUU ini. Dalihnya demi menarik investasi yang bisa mendongkrak perekonomian. Padahal, jelas bahwa sejumlah substansi pengaturan yang tercantum dalam RUU Cipta Kerja justru menunjukkan Pemerintah telah abai terhadap hak rakyat untuk hidup sejahtera dan bermartabat, mengancam kedaulatan pangan negara, serta justru berpotensi merusak kelestarian lingkungan hidup. Belum lagi, ditambah dengan besarnya kewenangan pemerintah pusat yang tidak diimbangi dengan instrumen pengawasan dan penegakan hukum yang memadai. Semua akan dibahas secara komprehensif di PKS Legislative Corner. Membahas Isu dari Sudut yang Pas. Jumat, 9 Oktober 2020 Pukul 13.30 s.d 14.30 WIB Bersama Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T Anggota Baleg FPKS DPR RI Host Erlanda Juliansyah Putra TA Fraksi PKS DPR RI

Hallo pendengar podcast BantengdiPerantauan, apa kabar? semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, BantengdiPerantauan kedatangan salah satu rekan untuk mendiskusikan isu yang hangat di semua kalangan masyarakat yaitu Omnibus Law khususnya dalam klaster Ketenagakerjaan. Yuk didengerin langsung!! |email: dapotpintubatu@gmail.com| Instagram: dapotttt|

#ciptaker #omnibuslaw #unnes #PodcastUNNES kali ini akan membahas tentang Dampak Ekonomi ke Depannya dengan Adanya Omnibus Law Ciptaker bersama Pakar Ekonomi UNNES Dr. SHANTY OKTAVILIA, S. E., M. Si. Website: https://podcast.unnes.ac.id Spotify: https://spoti.fi/2Bn0RYl Instagram: @podcastunnes Silakan dibagikan ke seluruh media sosial anda (Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, dll). Informasi seputar Podcast UNNES, saran, kritik dan sanggahan bisa dilayangkan via email ke podcast@mail.unnes.ac.id

Halo Sobat HIHI! Tak terasa sudah memasuki episode penutup di Podcast SIRI Season 1 nih setelah setengah semester menemani kalian. Nah pada seri kali ini, konten SIRI diisi oleh IR-Pedia dari Departemen INKA nih! Konten menarik dari Departemen Intrakulikuler dan Akademik (INKA) Komahi kali ini mengundang seorang narasumber, dosen kami, yaitu Pak Dr. Riza Noer Arfani, Pak Riza sendiri merupakan dosen aktif yang salah satunya mengajar mata kuliah Ekonomi Internasional di Departemen Ilmu Hubungan Internasional! Pada seri kali ini, Pak Riza bersama Lukas (HI 2018) dan Angelina (HI 2019) sebagai moderator dari Departemen INKA Komahi akan mengulik mengenai UU Omnibus Law dari perspektif Ekonomi Internasional. Udah pada penasaran ingin menyimak kan? Yuk langsung SIRI hadir untuk kalian! Kredit musik: Sejenis Alec Koff. (2020). Funny background music [Copyright free]

Halo Sobat HIHI! Tak terasa sudah memasuki episode penutup di Podcast SIRI Season 1 nih setelah setengah semester menemani kalian. Nah pada seri kali ini, konten SIRI diisi oleh IR-Pedia dari Departemen INKA nih! Konten menarik dari Departemen Intrakulikuler dan Akademik (INKA) Komahi kali ini mengundang seorang narasumber, dosen kami, yaitu Pak Dr. Riza Noer Arfani, Pak Riza sendiri merupakan dosen aktif yang salah satunya mengajar mata kuliah Ekonomi Internasional di Departemen Ilmu Hubungan Internasional! Pada seri kali ini, Pak Riza bersama Lukas (HI 2018) dan Angelina (HI 2019) sebagai moderator dari Departemen INKA Komahi akan mengulik mengenai UU Omnibus Law dari perspektif Ekonomi Internasional. Udah pada penasaran ingin menyimak kan? Yuk langsung SIRI hadir untuk kalian! Kredit musik: Sejenis Alec Koff. (2020). Funny background music [Copyright free]

#omnibuslaw #demo #ribut #PodcastUNNES kali ini akan membahas tentang Apa dan Gimana Sebenarnya Omnibus Law. Mengapa Sempat Diributkan?? Simak pembahasannya bersawa Pakar Hukum Tata Negara UNNES Prof. Dr. MARTITAH, M. Hum. Website: https://podcast.unnes.ac.id Spotify: https://spoti.fi/2Bn0RYl Instagram: @podcastunnes Silakan dibagikan ke seluruh media sosial anda (Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, dll). Informasi seputar Podcast UNNES, saran, kritik dan sanggahan bisa dilayangkan via email ke podcast@mail.unnes.ac.id

Sudahkah kalian mendengar dan mengetahui mengenai RCEP? Apakah tujuan dari RCEP, dampak serta manfaatnya untuk Indonesia? Apakah hal ini berkaitan dengan OMNIBUS LAW? Daripada penasaran yuk langsung aja dengerin PODCAST Ngopi Pagi Bank Mayapada. Jangan lupa follow Spotify kita. Stay tune. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/ngopipagiwm/message

Joko Widodo & Ma'ruf Amin telah memasuki setahun masa kepemimpinannya. Banyak catatan mewarnai berbagai peristiwa penting. Mulai dari polemik kebijakan penanganan pandemi Covid-19 hingga gelombang demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat terhadap UU Cipta Kerja. Saksikan Indonesia Lawyers Club tvOne yang mengangkat tema “Setahun Jokowi-Ma'ruf: Dari Pandemi Sampai Demonstrasi”. #SabdaJancuker #SujiwoTedjo --- Send in a voice message: https://anchor.fm/cangkrukanku/message

#ngobrolsantai kali ini bareng Tunggul Narpadi menjabat sebagai Presiden BEM Univ. Budi Luhur. Dia cerita pengalamannya ikut aksi demonstrasi tentang Omnibus Law untuk membela hak rakyat. Tapi fenomena, belakangan ini demonstrasi justru dimanfaatkan mahasiswa bikin konten media sosial. Penasaran seperti apa? SELAMAT MENDENGARKAN! --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app Support this podcast: https://anchor.fm/podcast-dosen-online/support

Kemarin ribut masalah Omnibus Law, sekarang ada desas-desus RUU Minuman Beralkohol. Kalau tape di fermentasi, gimana dong?

In this first episode of Climate Update, we tackle Indonesia's Omnibus Law and what it means for the environment. Host Joel Lev-Tov interviews Indonesian activist Salsabila Khairunisa.

Lanjutan demo part 1 --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app Support this podcast: https://anchor.fm/galon-air/support

สภาผู้แทนราษฏรของอินโดนีเซียได้ผ่านร่างกฎหมายการสร้างงาน หรือประมวลกฎหมาย ที่ชื่อว่า Omnibus Law เมื่อวัน จันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 สร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่ม นักธุรกิจที่ได้ตั้งความหวังไว้กับกฎหมายฉบับใหม่จะกำจัดปัญหาคอขวดที่เป็นอุปสรรคด้านการลงทุนใน อินโดนีเซีย และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจโดยเฉพาะ MSMEs และสร้างระบบนิเวศการลงทุนที่เอื้อต่อการจ้างงานที่มากขึ้น ขณะเดียวกันสหภาพแรงงานของอินโดนีเซีย ได้ประท้วงนัดหยุดงาน โดยระบุว่า กฎหมายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของแรงงานและการคุ้มครองแรงงานที่เคยได้รับอย่างมาก อาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศอาเซียน จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจาะลึกกฎหมาย Omnibus Law อินโดนีเซีย โดยชี้ให้เห็นว่า แม้กฎหมายฉบับนี้ มีผลดีต่อธุรกิจ การค้า การลงทุน ทั้งในอินโดนิเซีย และ นักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุน แต่เมื่อศึกษาในรายละเอียดของกฎหมายพบว่า มีการตัดสวัสดิการ และ สิทธิต่างๆที่ชอบธรรมด้านแรงงานของคนอินโดนิเซียไม่น้อย โดยเฉพาะ 6 ประเด็นที่เป็นฉนวนทำให้เกิดการประท้วงของแรงงาน ประกอบด้วย - ในกรณีเลิกจ้าง นายจ้างจะจ่ายเงินชดเชยให้ลูกจ้างจำนวน 19 เดือน จากเดิมนายจ้างต้องชดเชยให้ 32 เดือน - นายจ้างสามารถจ้างงานลูกจ้างในรูปแบบสัญญาชั่วคราวได้ โดยไม่มีกำหนด - งดจ่ายเงินให้ลูกจ้างหญิงในกรณีลาคลอดบุตร - จำกัดเวลาในการทำงานล่วงเวลาแบบได้รับค่าตอบแทน เพียงวันละ 4 ชั่วโมง (18 ชั่วโมง/สัปดาห์) - กำหนดวันหยุดจากเดิม 2 วัน/สัปดาห์ เป็น 1 วัน/ สัปดาห์ - ยกเลิกอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยให้อำนาจฝ่ายบริหารในท้องถิ่น และ นายจ้าง ร่วมกันพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งหมดนี้ภาครัฐของอินโดเซียจะพิจารณาทบทวน หรือหามาตราการอื่นใดมาชดเชยให้กับภาคแรงงานหรือใม่ และกฎหมายฉบับนี้จะมีผลต่อภาคธุรกิจ ภาคการลงทุน ทั้งในและนอกประเทศอินโดนิเซียอย่างไร เป็นประเด็นที่น่าติดตาม อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง Youtube, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Spotify ดำเนินรายการโดย อเทตยา ศิลปเจริญ

Disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja memantik banyak kontroversi yang menyebabkan keresahan dan kericuhan pada masyarakat. Melalui podcast ini, kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi, apa yang menjadi masalah, dan bagaimana kita bisa memahami serta memposisikan diri terhadap isu ini.

The government in Indonesia has just passed a controversial jobs creation bill, the “Omnibus Law”, which has sparked widespread demonstrations in the capital Jakarta. Join Control Risks' Partner, Dane Chamorro, for a discussion with Achmad Sukarsono, Lead Senior Analyst for Indonesia, as they talk about what is happening on the ground and what the new bill means for the country. Subscribe wherever you listen to your podcasts. 

Ngomongin soal Omnibus Law emang nggak bisa selaw. Hafizh dan Shofwan berdebat hangat tentang Omnibus Law! Seperti apa debatnya? Simak bahasannya di Podcast Bebas Aktif episode kali ini!