Podcasts about komisi pemilihan umum kpu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyiapkan kebijakan teknis untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Barito Utara. KPU pusat yakin pilkada ulang di Barito Utara bakal terlaksana, seperti pada umumnya, meskipun harus menggunakan kembali anggaran yang bersumber dari dana daerah. Bagaimana memastikan agar Pilkada ulang selanjutnya bebas Politik uang?Wawancara Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU - Idham Kholik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali panen sorotan lantaran memunculkan kebijakan yang dinilai bentuk kemunduran. Yang terbaru adalah rencana menghapus sanksi diskualifikasi bagi calon kepala daerah (cakada) di Pilkada 2024 yang tidak melaporkan dana kampanye. KPU beralasan sanksi diskualifikasi tidak diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Sanksi tersebut hanya dijatuhkan untuk pasangan calon yang terbukti menerima sumbangan terlarang. Padahal di pilkada sebelumnya, ketentuan ini berlaku melalui Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 pasal 54 tentang pemberian sanksi diskualifikasi atau pembatalan bagi pasangan calon yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan-Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Dari pemantauan ICW di Pilkada 2020, aturan diskualifikasi, hanyalah formalitas. Temuan ICW di 30 daerah, ada tiga paslon dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kosong, dua paslon tidak melampirkan dokumen LADK, dan lima paslon dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kosong. Lantas, perlukah sanksi diskualifikasi ini dihapus atau malah diperkuat? Bagaimana dampaknya pada pilkada dan kualitas pemimpin daerah jika sanksi diskualifikasi dihapus? Kita bincangkan bersama Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Puadi, Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara dan Manager Program Perludem, Fadli Ramadhanil. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali disorot, lagi-lagi karena tingkah pucuk pimpinannya, Hasyim Asyari yang berulang kali tersangkut masalah etik. Akhirnya, Hasyim dipecat dari jabatan ketua sekaligus anggota KPU RI, karena terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. Sanksi pemberhentian tetap ini dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ini bukan kasus pertama yang menjerat Hasyim. Sebelumnya ia diadukan ke DKPP karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni yang dikenal sebagai "Wanita Emas". Kasus Hasyim Asyari merupakan puncak gunung es kasus kekerasan seksual dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut catatan Komnas Perempuan, Ketua KPU Manggarai Barat dan Ketua KPU Labuhanbatu Selatan saat ini juga tengah diperiksa karena dugaan tindak asusila. DKPP sepanjang 2017-2023, telah menangani 25 laporan kasus kekerasan seksual. Sedangkan pada 2023, DKPP menerima 4 laporan pelanggaran etik pada kasus asusila dengan terlapor ketua KPU, anggota KPU, dan 2 staf KPU. Di sisi lain, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tetapi baru 2 dari 7 aturan turunan yang diterbitkan. Apakah UU TPKS bisa digunakan untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban? Bagaimana memutus rantai kekerasan seksual di lembaga penyelenggara pemilu? Apa dampak kasus-kasus ini terhadap proses pemilu dan hasilnya? Kita bincangkan bersama Pegiat Pemilu dan Komisioner Bawaslu RI 2008-2012 Wahidah Suaib dan Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kanti W. Janis. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

KETUA Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atas kemenangannya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini diungkapkan sebagai sikap Partai NasDem terhadap hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Partai NasDem ucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai pemenang Pilpres 2024," ujar Surya Paloh, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Maret 2024.

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan hasil Pemilu 2024 dalam rekapitulasi penghitungan suara nasional Pemilu 2024. Pasangan nomor urut 01, Anies-Muhaimin, mendapatkan jumlah suara sah sebanyak 40.971.906 suara Pasangan nomor urut 02, Prabowo-Gibran, mendapatkan jumlah suara sah sebanyak 96.214.691 suara Pasangan nomor urut 03, Ganjar-Mahfud, mendapatkan jumlah suara sah sebanyak 27.040.878 suara #kpu #kpuri #hasilperhitungansuara #hasilpemilu2024 #rekapitulasisuara #prabowosubianto #aniesbaswedan #ganjarpranowo #muhaiminiskandar #gibranrakabumingraka #mahfudmd

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengumumkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Rabu, 20 Maret 2024. #pemilu2024 #papuapegunungan #pilpres2024 #BREAKINGNEWS #pengumumanpemilu #rekapitulasisuara #kpu #bawaslu

Proses penghitungan suara nyata alias real count Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kini masih berlangsung. Masyarakat bisa ikut berperan dalam mengawal proses penghitungan suara Pemilu 2024 ini secara online. Pemantauan bisa dilakukan lewat berbagai jalur, salah satunya di situs kawalpemilu.org. Di sini masyarakat, petugas KPPS, pengawas dan saksi bisa mengunggah foto hasil hitung Pilpres dari tiap TPS yang tertulis di formulir C – Hasil PPWP, penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemantauan penghitungan suara bisa dilakukan secara real time. Seperti apa pentingnya peran platform pemantauan seperti kawalpemilu.org ini? Seperti apa tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan platform pemantauan ini? Kita bincangkan di Ruang Publik KBR pagi ini bersama Co-founder KawalPemilu, Elina Ciptadi dan Raihan Muhammad Akmal, Koordinator Anak Muda Satu Nusa Satu Suara (Nusantara). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) minta maaf dan siap mengoreksi salah konversi data catatan hasil penghitungan suara atau dikenal sebagai “formular model C-1” pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Sementara itu, Kepala Urusan Bantuan Kemanusiaan PBB khawatir Israel perluas serangan ke Rafah.

Calon presiden RI nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengklaim kemenangan setelah melihat hasil hitung cepat seluruh lembaga survei atas 85% suara yang masuk, yang menunjukkan perolehan suaranya di atas 55 persen. Namun, dua calon lainnya masih menunggu hasil resmi Komisi Pemilihan Umum KPU.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berulang kali dijatuhi peringatan keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Salah satunya karena melanggar ketentuan keterwakilan perempuan di pencalonan pemilu legislatif. Aturan pembulatan ke bawah yang dibuat KPU mempersempit peluang perempuan berpartisipasi di politik. KPU digugat dan kalah di MA, Bawaslu, hingga DKPP, tetapi nihil tindak lanjut. Hingga hari pencoblosan, 267 dapil tak memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan. Kalangan masyarakat sipil khawatir jumlah legislator perempuan bakal makin sedikit. Mengapa? Jurnalis KBR Ninik Yuniati berbincang dengan beberapa aktivis perempuan tentang keresahan mereka. Simak laporannya yang dibacakan Astri Yuana Sari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melantik 5.741.127 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh Indonesia. #kpps #pilpres2024 #pemilu2024 #pileg2024 #bawaslu #kpu #debatcapres #debatcapres2024

Menjelang pemilihan umum 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan debat antara Capres dan Cawapres satu sama lain. #bawaslu #kpu #debatcapres #debatcawapres #pilpres2024 #pemilu2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat ketiga presiden 2024 pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat ketiga yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik dan politik luar negeri. Debat ketiga akan digelar di Istora Senayan, GBK, Jakarta. #anies #prabowo #ganjar #debatcapresketiga #pilpres2024 #capres2024 #cawapres #bawaslu #kpu #debatcapres

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat ketiga presiden 2024 pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat ketiga yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik dan politik luar negeri. Debat ketiga akan digelar di Istora Senayan, GBK, Jakarta. #anies #prabowo #ganjar #visimisicapres #debatcapresketiga #pilpres2024 #capres2024 #cawapres #bawaslu #kpu #debatcapres #debatcapres2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa orang dengan gangguan jiwa bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

Headline News MetroTV Edisi 2491 kali ini membahas Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat kedua Pilpres 2024 pekan ini. Seperti diketahui, debat kedua ini diperuntukkan untuk calon wakil presiden (cawapres). Siapa yang bakal unggul?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan debat pemilihan presiden 2024 yang akan mulai digelar hari Selasa akan memberikan kesempatan pada para kandidat untuk lebih banyak berinteraksi dengan publik.

Headline News MetroTV Edisi 2387 kali ini membahas Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengadakan rapat bersama sejumlah pihak untuk membahas penyelenggaraan debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres).

Kelompok disabilitas termasuk dalam kelompok rentan yang berpotensi suaranya hilang saat pemilu 2024. Hilangnya suara mereka ini tidak hanya terjadi karena tidak bisa mengakses Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan tapi sejak awal di masa pendaftaran. Berdasarkan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU ada sebanyak 1,1 juta pemilih disabilitas yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) optimistis Pemilu 2024 ini akan menjadi pemilu inklusif dan ramah disabiltas. Agar ini bisa terwujud tentu butuh upaya nyata di lapangan yang bisa memastikan kelompok disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, bisa memberikan suaranya. Lantas upaya apa yang harus dilakukan penyelenggara pemilu untuk memastikan Pemilu 2024 ini berjalan inlusif dan ramah disabilitas? Apa tantangannya? Di Ruang Publik KBR, akan kita bahas hal ini bersama para narasumber, ada Astri Megatari, Komisioner KPU DKI Jakarta dan Muharyati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi DKI Jakarta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari ini, 13 November 2023. MAKASSAR(00:35) Pemerintah Kota Makassar bersama Komisi Pemilihan Umum - KPU dan Bawaslu menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan, NPHD wajib diberikan dalam rangka mendukung kontestasi politik tahun depan. Pihaknya meyakini, pemilihan kepala daerah 2024 mendatang berjalan damai. (01:48) Peringatan Hari Pahlawan Nasional yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Panaikang Makassar, Jumat 10 November 2023, berlangsung khidmat. Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin memimpin upacara tersebut didampingi Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso, serta jajaran Kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. (03:09) Penjabat Gubernur Sulawesi selatan Bahtiar Baharuddin menegaskan akan memberi sanksi daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Seperti diketahui, tenggat waktu penandantanganan NPHD sesuai surat edaran Mendagri yakni hanya sampai 10 November 2023. Kontributor : Smart fm Makassar - News Anchor: Deddy Detars ll Reporter: Dian Mega Safitri Saran dan kolaborasi: ⁠podcast@kgmedia.id

KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari ini, 7 November 2023. MAKASSAR (00:50) DPD partai NasDem Kota Makassar mulai mempersiapkan strategi pemenangan Pemilu 2024 mendatang. Hal itu setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT). MANADO (01:53) Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara merilis data ketenagakerjaan di Sulut pada periode Agustus 2023. Diutarakan oleh Titien Kristiningsih, Statistik Ahli Madya BPS Sulut bahwa pada Agustus 2023, penduduk usia kerja Sulut mencapai 2,08 juta orang. (02:53) Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara dalam rilis terbarunya menjelaskan bahwa ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan ketiga 2023 mengalami pertumbuhan 5,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Kontributor : Smart fm Makassar : News Anchor: Deddy Detars ll Reporter: Muh Said Smart fm Manado : Edwin Saran dan kolaborasi: ⁠podcast@kgmedia.id

Jelang Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sejumlah sosialisasi salah satunya melalui film. Kejarlah Janji menjadi film kolaborasi KPU dengan Garin Nugroho sebagai sutradara. Mengisahkan konflik politik di sebuah desa, film drama-komedi ini diperankan oleh aktor dan aktris tanah air. Simak obrolan seru di balik film “Kejarlah Janji” dalam podcast ANTARA bersama Garin Nugroho, Ibnu Jamil dan Bima Zeno. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/antaranews-podcast/message

Headline News MetroTV Edisi 2195 kali ini membahas Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (17/10/2023) malam menggelar keterangan pers merespon putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden KPU akan mengkaji amar putusan MK ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan akan melakukan penyesuaian norma di dalam peraturan KPU nomor 19 tentang pendaftaran Capres-Cawapres.

KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari Senin, 2 Oktober 2023. SURABAYA (00:21) Mantan Bupati Sidoarjo dua periode sejak 2010-2015 dan 2016-2021 / Saiful Ilah kembali menjalani sidang lanjutan dugaan gratifikasi senilai Rp. 44 Miliar di Kantor Pengadilan Tipikor Surabaya. MAKASSAR (01:15) Pemprov Sulsel dibawah komando Penjabat Gubernur, Bahtiar Baharuddin, akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menjaga kekayaan hayati laut. MAKASSAR (02:18) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)  bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Kontributor: Sonora Surabaya - Budi Smart Makassar - News Anchor: Deddy Detars l Reporter: Dian Mega Safitri Saran dan kolaborasi: ⁠podcast@kgmedia.id

KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari Senin,  4 September 2023. MAKASSAR (00:21) Tim seleksi (Timsel) membuka pendaftaran untuk calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tujuh kabupaten dan kota Sulawesi Selatan. Kontributor: Smart Makassar - News Anchor: Deddy Detars  ll  Reporter: Muh Said Saran dan kolaborasi: ⁠podcast@kgmedia.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mengatur sanksi bagi partai politik (PARPOL) peserta pemilu 2024 yang mencuri start kampanye.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Tercatat pada pemilu 2024 ini ada lebih dari 204 juta pemilih dimana separuhnya adalah pemilih perempuan. Meski jumlahnya hampir setara pemilih laki-laki, pelibatan perempuan dalam pesta demorakrasi masih sering sebatas untuk mendulang suara. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga pernah mengatakan pelibatan perempuan penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan. Namun di lapangan, pelibatan perempuan secara aktif dalam menyusun dan menjalankan berbagai program pembangunan masih minim dan belum merata. Momentum pemilu 2024 dianggap waktu yang tepat untuk mendorong suara dan keterlibatan perempuan di masyarakat dan pemerintahan. Langkah apa yang harus dilakukan untuk mewudjudkan ini? Apa tantangannya? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama: Puspa Dewy, Dewan Pengawas Nasional Solidaritas Perempuan dan Armayanti Sanusi, Ketua Panitia Pelaksana Kongres IX Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Majunya artis sebagai bakal calon legislasi (bacaleg) kembali menjadi perhatian di Pemilu 2024. Dari 18 partai yang tercatat sebagai peserta pemilu, sebanyak 9 partai mencalonkan artis/ publik figur. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada 60-an bacaleg yang merupakan artis/publik figur. Strategi mencalonkan caleg artis dianggap bisa mendulang suara bagi parpol karena kepopuleran mereka. Di sisi lain, pemilih muda akan mendominasi Pemilu 2024. Mereka melek teknologi, mudah mengakses berbagai informasi, dan juga dianggap lebih kritis. Lalu apakah strategi mencalonkan artis yang tidak memiliki latar belakang politik tetap efektif meraih suara pemilih muda ini? Pagi ini di Ruang Publik KBR, kita bahas hal ini bersama para narasumber. Ada Lucius Karus, Research Manager Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) dan Lufthi Noor, Trainer Peace Generation. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Dewan pimpinan pusat Partai Beringin Karya atau berkarya menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kementerian Perindustrian menolak memberikan rekomendasi izin impor 10 rangkaian KRL bekas Jepang karena bertolak belakang dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), hingga Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (PN Jakpus) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 setelah mengabulkan gugatan Partai Prima. #ImporKRL #BeaCukai #PNJakPus --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/broad-cash/support

Dalam beberapa bulan mendatang, Indonesia akan memasuki tahapan pemilu serentak tahun 2024. Nah, hal ini menjadi perhatian khusus bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemilu. Dalam menyambut tahapan pemilu serentak tahun 2024, KPU tentu harus mempersiapkan dan memastikan segala kebutuhan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Mulai dari memastikan infrastruktur dan teknologi yang dibutuhkan, hingga memastikan adanya relawan dan petugas yang siap melakukan tugas pada hari pemilu nanti. Seperti apa persiapan dan kesiapan KPU DKI Jakarta dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas, transparan dan akuntabel? kita akan bahas bersama narasumber: Sunardi - Ketua Komisi Pemilihan Umum, DKI Jakarta *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Data jumlah pemilih pemilu telah dimutakhirkan hingga Juni 2022 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jumlah pemilih pemula - yang nanti pada 14 Februari 2024 akan berusia 17 tahun diperkirakan sebanyak 400 ribu orang. Jumlah ini mungkin terlihat tidak besar dibandingkan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) untuk Pemilu 2024, yakni 204 juta jiwa menurut Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun demikian, pendidikan pemilu bagi para pemula ini tetap penting mengingat tantangan Pemilu 2024 yang begitu besar dengan luapan hoaks, termasuk hoaks yang mengandung unsur intoleran. Seperti apa bentuk bentuk pendidikan pemilih pemula yang efektif? Bagaimana cara yang tepat untuk memastikan anak muda supaya tak mudah teperdaya hoaks, serta melawan balik upaya yang sifatnya intoleran? Di Ruang Publik edisi Indonesia Baik pagi ini, kita akan bahas ini bersama para narasumber. Ada Totok Hariyono, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ridho Al-Hamdi, Wakil Dekan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Lufthi Noor, Trainer Peace Generation. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Komisi Pemilihan Umum [KPU] sudah menetapkan dan mengumumkan 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh lolos verifikasi administrasi dan faktual. Tahun ini KPU juga akan membuka pendaftaran pasangan capres dan cawapres. Dua hal ini diprediksi bakal membuat suhu politik naik. Selain potensi konflik karena suhu politik naik, tahun 2023 juga dianggap sebagai tahun yang penuh ketidakpastian. Resesi global diprediksi bakal terjadi tahun ini. Dan negeri ini dikabarkan akan ikut terpapar gelombang resesi ekonomi. Akankah tahun politik ini menjadi badai dan berujung konflik? Dan mampukah negeri ini melalui ancaman resesi ekonomi? Simak diskusinya bersama Hasyim Asyari (Ketua KPU), Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu), Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia), Titi Anggraini (Anggota Dewan Pembina Perludem), Shinta Kamdani (Wakil Ketua Umum APINDO).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuat aturan mengenai berkampanye melalui media sosial. Aturan ini dibuat agar pelaksanaan kampanye dalam pemilu 2024 tidak banyak pelanggaran. Bagaimanakah Om Bob menanggapi Aturan Kampanye Digital Ala KPU ini?

Ratusan CPNS dan P3K Pemkot Palembang Dilantik | Peresmian Balai Rehabilitasi di Kota Pangkalpinang | Ikut Pemilu 2024, Parpol Wajib Kantongi Lagalitas dari Kemenkumham KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa yang telah kami rangkum pada hari Kamis, 21 Juli 2022. PALEMBANG (00:41) Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) formasi tahun 2021 di lingkungan Pemerintahan Kota Palembang resmi dilantik, Selasa (19/7/2022). BANGKA (01:26) Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kini memiliki tempat rehabilitasi baru bagi para pecandu narkoba. Tempat itu diberi nama Balai Rehabilitasi Adhyaksa Kota Pangkalpinang. MAKASSAR (02:14) Partai Politik (Parpol) yang akan mengikuti Pemilu 2024 wajib terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Hal ini berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara Kemenkumham dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kontributor: Sonora Palembang - Esy Sonora Bangka - Marcell Smart Makassar - News Anchor: Deddy Detars l Reporter: Dian Mega Safitri Saran dan kolaborasi: podcast@kgmedia.id

Industri Itu Bernama Demokrasi Oleh. Ni'mah Fadeli (Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam) Voice Over Talent: Arien S NarasiPost.Com-Indonesia akan melangsungkan pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara telah menganggarkan dana sebesar Rp86 triliun untuk Pemilu dan Rp26,2 triliun untuk pilkada serentak. Anggaran dana ini dinilai Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang terlalu besar. Menurutnya, anggaran dana pemilu dan pilkada yang lebih dari Rp100 triliun itu sangat berlebihan apalagi di masa pandemi seperti sekarang (www.beritasatu.com, 23/09/2021). Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menilai perlunya meninjau kembali sistem pemilu yang boros dan cenderung menyebabkan kerentanan sosial seperti ini. Menurutnya pemilu langsung sudah seperti industri dalam demokrasi bangsa ini. Biaya yang jumbo akan sangat rawan menyebabkan penyalahgunaan anggaran. Belum lagi jika ditambahkan dengan modal pemilu milik partai politik dan capres, pemilu langsung hanya akan jadi ajang adu kuat dan modal politik yang sumbernya berasal dari cukong dan oligarki. Apalagi sebagai negara berkembang, angka ratusan triliun untuk sebuah pemilu tentu terlalu mubazir. (Republika.co.id, 19/09/2021). Pemilu adalah mekanisme yang biasa dilakukan dalam sistem perwakilan demokrasi. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu dipandang adil karena seluruh rakyat dilibatkan secara langsung. Faktanya, selama ini pemilu menjadi ajang untuk melanggengkan kekuasaan dalam sistem demokrasi. Betapa banyak contoh penguasa yang “menjadikan” anak, menantu atau keponakannya sebagai penguasa demi keberlanjutan kekuasaan mereka yang telah habis masanya. Pemilu menjadi ajang kekuatan untuk melakukan pencitraan dan menunjukkan kemampuan membeli suara. Para pemburu kekuasaan dan mereka yang berkepentingan siap membayar berapapun demi keuntungan besar yang ingin diraihnya. Menyebarkan hoax, money politics, pembunuhan karakater adalah hal yang wajar terjadi ketika pesta demokrasi tersebut diselenggarakan. Naskah Selengkapnya: https://narasipost.com/2021/10/05/industri-itu-bernama-demokrasi/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan jadwal pemungutan suara pada Pemilu 2024 dipercepat. Hal ini demi efisiensi waktu lantaran pemilihan presiden dan legislatif (pemilu) digelar dalam tahun yang sama dengan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Penyelenggaraan Pilkada belum dimulai, namun dampak buruk akibat wabah sudah terasa. Beberapa calon kepala daerah dinyatakan positif covid 19 dari hasil tes kesehatan. Kemudian ketua KPU RI positif covid 19, demikian juga dengan sejumlah komisioner di daerah. Sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak kita berharap bahwa pelaksanaan Pilkada tidak menjadi epicentrum baru / cluster covid. Seharusnya menjadi peringatan bagi semua penyelenggara pilkada, peserta, termasuk tim sukses, dan pendukungnya bahwa setiap orang bisa terkena covid 19, oleh karenanya protokol kesehatan wajib dilaksanakan disetiap proses penyelenggaraan pilkada 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memastikan tahapan pilkada, khususnya pelaksanaan kampanye sampai dengan hari pencoblosan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Apabila pilkada menjadi cluster baru penyebaran covid-19, dampaknya sangat masif dan luas karena pilkada dilaksanakan di 270 daerah. Harus ada aturan yang jelas dan tegas dari KPU maupun Bawaslu agar masing-masing paslon menaati protokol kesehatan mulai sekarang hingga masa kampanye dan pencoblosan nanti. Penundaan pilkada serentak sedianya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengeluarkan aturan hukum serta memperpanjang masa jabatan kepala kaerah. penundaan waktu pelaksanaan pilkada ini tidak lain hanyalah untuk menyelematkan warga negara sari bahaya Covid-19.

Pilkada serentak 2020 seharusnya ditunda. Pertimbangannya jelas, keselamatan masyarakat harus di atas kepentingan pribadi dan politik. Per September 2020, penularan covid-19 masih dalam kondisi darurat. Jumlah kasus baru bahkan sempat melampui 4.000 kasus per hari. Jika pilkada diteruskan, sulit mengharapkan protokol kesehatan diterapkan dengan baik selama masa kampanye hingga pencoblosan pada Desember nanti. Faktanya, setidaknya 63 calon kepala daerah telah terjangkit Covid-19. Bahkan tiga pemimpin Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan puluhan petugas pemilihan tidak luput dari virus corona. Pemerintah seharusnya tidak perlu ragu. Banyak negara menunda atau menjadwalkan ulang pemilihan umum karena pandemi, seperti Meksiko, Brasil, Pakistan, dan Kolombia. Bahkan negara maju, seperti Kanada, Jerman, Swiss, Inggris, dan Selandia Baru, memutuskan menunda pemilihan karena risiko penyebaran virus. Pencoblosan di masa pandemi dikhawatirkan akan menurunkan partisipasi pemilih sehingga mengurangi legitimasi pemilihan. Lagipula pemerintah telah menunda pemilihan kepala desa (pilkades), tetapi mengapa pilkada malah tidak bisa ditunda? Baca laporan-laporan menarik khas Tempo di koran.tempo.co dan majalah.tempo.co

Enam puluh lebih calon kepala daerah dinyatakan positif Covid-19. Hal ini diduga terjadi karena sebagian besar bakal calon kepala daerah melanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pelanggarannya beragam, mulai dari membuat arak-arakan dan kerumunan orang hingga tak menjaga jarak. Menurut KPU, total terjadi 243 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan bakal pasangan calon dalam proses pendaftaran. Pilkada serentak kali ini berbeda dengan gelaran serupa sebelumnya. Tahun ini Pilkada serentak yang akan digelar di 270 daerah dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Jika Pilkada serentak tetap dilanjutkan dikhawatirkan pandemi Covid-19 semakin tak bisa dikendalikan. Pasalnya, ‘pesta demokrasi' ini sangat rentan menjadi wahana penyebaran dan penularan. Dengan tingginya angka kasus pasien positif Covid-19, apakah Pilkada serentak layak dilanjutkan? Jika ditunda apa konsekuensinya? Dan jika dilanjutkan apa dampaknya? Apa yang harus dilakukan pemerintah dan penyelenggara Pemilu agar Pilkada tidak menjadi klaster baru dan memicu ledakan kasus Covid-19? NARASUMBER 1. ARIEF BUDIMAN - KETUA KPU 2. MARDANI ALI SERA - KOMISI 2 DPR RI 3. KASTORIUS SINAGA - STAF KHUSUS MENDAGRI 4. KHOIRUNNISA - DIREKTUR EKSEKUTIF PERLUDEM 5. HERMAWAN - DEWAN PAKAR IAKMI

Satu lagi proses Pilkada serentak 2020 sudah dilewati yaitu pendaftaran peserta pilkada. Ada 687 bakal pasangan calon telah mendaftar. Setelah ini Komisi Pemilihan Umum KPU masing-masing daerah akan menggelar pemeriksaan kesehatan terhadap para bakal calon. Selama proses pendaftaran yang berlangsung selama tiga hari itu, Bawaslu mendata ada lebih dari 200 pelanggaran yang dilakukan bakal calon kepala daerah. Dugaan pelanggaran ini berkaitan dengan aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang berlaku selama masa pendaftaran. Bagaimana strategi yang harus dilakukan agar Pilkada serentak tahun 2020 bisa berlangsung aman dan partisipatif di tengah kondisi pandemi saat ini? Untuk berbincang soal ini telah bersama kita pagi ini Titi Anggraini, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Rencana pelaksanaan pemilihan kepada daerah (pilkada) di masa pandemi Covid-19 menjadi polemik. Pemerintah telah menerbitkan Perppu Pilkada Nomor 2 Tahun 2020 untuk menggeser pelaksanaan pilkada dari 23 September ke 9 Desember 2020 akibat pandemi. Sebelumnya, melalui rapat kerja, seluruh fraksi Komisi II DPR bersama Kemendagri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati waktu pelaksanaan pilkada 9 Desember 2020. Pandemi diyakini akan berlangsung lama sehingga tak ada alasan kuat mengundurkan pilkada hingga 2021. Namun, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi dinilai dipaksakan. Banyak persoalan yang bisa muncul, bukan saja terkait kesehatan masyarakat, namun juga terkait proses demokrasi dan kredibilitas dari pilkada itu sendiri. Rendahnya partisipasi, yang diprediksi akan terjadi, membuka peluang manipulasi. Bansos pandemi bisa diselewengkan untuk kepentingan pilkada. Begitupun politik uang bisa bersembunyi dibalik program bansos. Lantas, bagaimana mengantisipasi berbagai persoalan jika pilkada dilangsungkan di tengah pandemi? NARASUMBER: • BAHTIAR- DIRJEN POLPUM KEMENDAGRI • ILHAM SAPUTRA- KOMISIONER KPU • MARDANI ALI SERA- ANGGOTA KOMISI II DPR RI • QODARI - PENGAMAT POLITIK • TITI ANGGRAENI – DIREKTUR EKSEKUTIF PERLUDEM • OLLY DONDOKAMBEY - GUBERNUR SULAWESI UTARA

Classy People, tahapan Pilkada telah dimulai sejak 15 Juni 2020, lalu bagaimana persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara dan kita sebagai masyarakat yang akan menajdi pemilihan nantinya. Dalam Special Talk Show kita akan membahas hal ini dengan Komisioner KPU Sumbar Bidang Perencanaan dan Informasi, Nova Indra, Kamis 02 Juli 2020. (Selengkapnya Cermati Full Audio) ____________________________________________ Special Talkshow merupakan salah satu program yang on air di Radio Classy FM. Anda bisa mencermati via streaming di classyfm.co.id atau download aplikasi Classy FM di Playstore dan Appstore.

- Presiden Terpilih Joko Widodo Ajak Masyarakat Menjaga Kesatuan Bangsa - Usai ditetapkan menjadi presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Joko Widodo berharap tidak ada lagi perselisihan masyarakat akibat perbedaan pilihan politik pascapilpres 2019. Jokowi mengajak seluruh rakyat untuk kembali menjaga persatuan bangsa dan negara. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

#GeoTALKwithCANIA, Podcast kali ini membahas gugatan #Pilpres2019 dari pihak pak Prabowo dan pak Sandi (kandidat Presiden-Wakil Presiden 02) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Diskusi ini menghadirkan Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari dan Juru Bicara dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Faldo Maldini. Selamat mendengarkan! Connect with CANIA: https://www.instagram.com/cittairlanie/ https://twitter.com/cittairlanie Connect with FALDO: https://www.instagram.com/faldomaldini/ https://twitter.com/faldomaldini Connect with FERI: https://www.instagram.com/feriamsari/ https://twitter.com/feriamsari

- Antisipasi Ancaman Teror, Polisi Siapkan Puluhan Ribu Personel - Kepolisian bersama TNI menyiapkan puluhan ribu personel untuk menjaga pengumuman rekapitulasi nasional pada 22 Mei 2019. Juru Bicara Polda Metro Jaya, Argo Yuwono mengatakan, pengamanan akan dilakukan pada simbol-simbol negara, seperti istana negara, gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (bawaslu), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sentra-sentra ekonomi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Komisi Pemilihan Umum KPU memberi waktu tiga hari untuk pengajuan sengketa hasil Pemilu 2019.

Komisi Pemilihan Umum KPU kembali menunda rapat pleno rekapitulasi suara nasional. Hal ini lantaran sejumlah daerah belum merampungkan rekapitulasi tingkat provinsi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti melakukan pelanggaran administrasi atas hitung cepat pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum KPU siap dipanggil DPR untuk membahas penyebab kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS.

Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara pemilihan presiden 2019 untuk Provinsi Jawa Timur.

Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara pemilihan presiden 2019 untuk Provinsi Jawa Timur.

Komisi Pemilihan Umum KPU memperpanjang rekapitulasi suara tingkat provinsi hingga 15 Mei mendatang.

Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilpres provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Komisi Pemilihan Umum KPU memastikan proses rekapitulasi suara tetap berjalan meski ada aksi penolakan atau walk out dari saksi.

Siang ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan melakukan rekapitulasi surat suara dalam negeri.

Komisi Pemilihan Umum KPU menargetkan rekapitulasi suara pemilu luar negeri rampung hari ini.

Pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilihan umum2019 sudah berlangsung 17 April lalu. Hinggai saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajaran masih merekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi, hingga nasional. Di balik suksesnya Pemilu serentak 2019, pesta demokrasi terbesar bagi rakyat Indonesia ini menyisakan berbagai permasalahan. Kekacauan demi kekacauan masih terus bergulir. Integritas dan profesionalisme lembaga penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu benar-benar diuji. Apalagi, di jaman media sosial yang segala sesuatunya dapat terpublikasi dengan mudah. Lalu, bagaimana KPU, Bawaslu dan DKPP menyikapi permasalahan-permasalahan ini? Bagaimana evaluasi penyelenggaraan Pemilu serentak 2019? Simak perbincangan bersama Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D. - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP di Ruang Publik KBR. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- KPU Akui Ada Kekeliruan Input Data dari Formulir C1 - Dugaan pengrusakan data Pemilu, seperti kekeliruan input data hasil penghitungan suara atau formulir C1 murni karena kesalahan manusia atau human error. Dugaan tersebut diakui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anggota KPU RI, Wahyu Setiawan menjelaskan, kekeliruan tersebut tidak sengaja dilakukan oleh petugas KPU di tingkat kabupaten/kota. Apalagi, kekeliruan itu tidak hanya terjadi di salah satu pasangan capres, tapi keduanya, seperti yang terjadi di 9 TPS di Indonesia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan Kampanye Terbuka atau Kampanye Rapat Umum, dengan Sistem Zonasi. Sistem ini mengelompokkan 34 provinsi di Indonesia, menjadi dua bagian. Tujuannya, supaya peserta Pemilu tertib berkampanye terbuka, hingga 13 April mendatang. Di hari pertama kemarin misalnya, pasangan “Jokowi-Ma’ruf” berkampanye di Banten, sedangkan “Prabowo-Sandi” di Sulawesi Utara. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Debat calon presiden dan wakil presiden putaran pertama telah digelar. Beragam isu hukum, HAM, korupsi sampai teroris jadi materi debat semalam. Kedua paslon saling melontarkan argumen masing-masing, terkait materi yang telah disediakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Simak obrolan kali ini menghadirkan sejumlah aktivis HAM dari inisiator Aksi Kamisan Maria Sumarsih, Direktur Lokataru Haris Azhar, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid. 00:40 - Perkenalan 02:50 - Tentang Aksi Kamisan 05:42 - Refleksi 12 Tahun Aksi Kamisan: Pemilu Hampa 08:48 - Permasalahan HAM dalam Debat Pilpres 16:20 - 12 Tahun Aksi Kamisan, Optimis? Seperti apa obrolannya? Langsung ketuk tombol play audio di atas dan jadi bagian dari#podcastiscominghome.