Podcasts about orde baru

Usul pemakzulan Gibran mungkin terdengar menyenangkan. Para purnawirawan tahu bagaimana mengelola tuntutan. Permintaan mereka agar Undang-Undang Dasar dikembalikan ke versi sebelum amendemen beririsan dengan agenda politik Prabowo. Pendeknya, kita akan memutar waktu ke zaman gelap Orde Baru. Kini kita pula yang ikut menanggung dilema itu. - - - - Kunjungi s.id/tempo55gogo untuk dapat promo khusus berlangganan Tempo di bulan Mei. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting

Siapa yang tidak kenal dengan sosok Iron Man, pahlawan super dari dunia Marvel yang kini dikenal sebagai founding father-nya dari Marvel Cinematic Universe? Yess, Iron Man ini unik karena bukan hanya seorang superhero, tapi juga simbol dari dunia yang penuh teknologi canggih, inovasi, dan kisah yang saling terhubung antar karakter di MCU, sebuah jagat fiksi yang luas, yang bisa menggugah imajinasi para pengikutnya tentang kemungkinan-kemungkinan yang luar biasa.Tapi, tahukah kamu bahwa Indonesia juga pernah hampir punya jagat fiksi seperti itu? Di era Orde Baru, sempat ada sebuah upaya besar untuk menciptakan dunia fiksi ilmiah yang menggabungkan teknologi, cerita epik, dan karakter-karakter hebat yang bisa menginspirasi masa depan bangsa.

DPR berkukuh melanjutkan pembahasan Revisi UU TNI, meski kritik dari sejumlah pihak terus mengalir. Awal pekan ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambangi Komisi I dan Komisi III DPR RI untuk memberikan surat terbuka berisi desakan agar pembahasan RUU TNI disetop. Sebab, banyak pasal kontroversial seperti penambahan usia pensiun, TNI boleh berbisnis, hingga prajurit aktif mengisi jabatan sipil.Terkait yang disebut terakhir, Laboratorium Indonesia Emas 2045 (LAB 45) mengungkap ada sekitar 2.500 perwira TNI menduduki jabatan sipil di sejumlah Kementerian/Lembaga negara pada era Jokowi. Tradisi ini makin kental terasa di era Prabowo. Sejumlah perwira aktif seperti Mayor Teddy (Sekretaris Kabinet), Mayjen Novi Helmy (Kepala Bulog), dan Mayjen TNI Irham Waroihan (Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian) duduk manis di kursi pemerintahan.Sementara itu, Komisi I DPR berulang kali berkilah revisi UU TNI tidak akan mengembalikan dwifungsi militer, yang berlaku di masa Orba.Bagaimana mengkritisi dalih ini? Seberapa urgen RUU TNI sehingga harus masuk prolegnas prioritas 2025? Dampak buruk seperti apa yang harus diantisipasi jika RUU TNI disahkan?Kita bincangkan bersama Advokat Publik/ Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, dan Pakar Pertahanan dan Keamanan, Kusnanto Anggoro.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Selamat hari lahir ke-100 tahun Bung Pram. Hari ini, tepat 100 tahun yang lalu, Pram kecil lahir di tanggal 6 Februari 1925 di sebuah kota kecil penuh sejarah, Blora. Karya-karya Pram seringkali dikaitkan dengan perlawanan, pergerakan rakyat kecil, dan potret sejarah feodalisme yang terjadi di Bumi manusia. Seolah diamini oleh rakyat Indonesia, karya-karyanya selain membawanya kepada popularitas, juga membawanya ke sudut-sudut penjara dan pengasingan ke tanah-tanah terpencil di Indonesia. Sebut lah pulau Buru, salah satu pulau di kepulauan Maluku. Dia ditangkap dan diasingkan ke pulau Buru pada era Orde Baru karena dianggap sebagai simpatisan dari PKI. Dia dijauhkan dari segala bentuk alat tulis, namun, alih-alih dia menyerah terhadap sastra, pengasingan tersebut justru malah melahirkan salah satu karya terbaiknya, Tetralogi Pulau Buru (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca). #SeabadPram #PramoedyaAnantaToer #BumiManusia #Maripadabaca

Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat menjadi lokasi transmigrasi, program era Orde Baru. Sebagian besar penduduknya berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang bekerja sebagai petani di lahan gambut. Perempuan di sana merupakan kelompok marjinal. Berstatus transmigran, berpendidikan rendah, dan minim akses. Kondisi ini yang ingin diubah Gemawan, lembaga nonprofit yang dibentuk pada 1999 oleh sejumlah aktivis reformasi asal Kalimantan Barat. Selama beberapa tahun terakhir, puluhan perempuan di Kayong Utara digugah kesadarannya akan kesetaraan, dimampukan untuk memimpin, berorganisasi, dan berinovasi. Jurnalis KBR, Aika melihat dari dekat kiprah para puan dari pedalaman Kayong Utara. Simak kisah inspiratif mereka di SAGA KBR. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat menjadi lokasi transmigrasi, program era Orde Baru. Sebagian besar penduduknya berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang bekerja sebagai petani di lahan gambut. Perempuan di sana merupakan kelompok marjinal. Berstatus transmigran, berpendidikan rendah, dan minim akses. Kondisi ini yang ingin diubah Gemawan, lembaga non profit yang dibentuk pada 1999 oleh sejumlah aktivis reformasi asal Kalimantan Barat. Selama beberapa tahun terakhir, puluhan perempuan di Kayong Utara digugah kesadarannya akan kesetaraan, dimampukan untuk memimpin, berorganisasi, dan berinovasi. Jurnalis KBR, Aika melihat dari dekat kiprah para puan dari pedalaman Kayong Utara. Simak kisah inspiratif mereka di SAGA KBR. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Setelah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2006, wacana untuk menghidupkan kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) kembali mencuat. Kali ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra saat peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 10 Desember. Yusril mengklaim UU ini bakal menjadi dasar kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu. Sebelumnya, UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi digadang-gadang sebagai jalan untuk menciptakan rekonsiliasi nasional pasca-Orde Baru. Termasuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Selang dua tahun kemudian MK membatalkan UU itu sebab dinilai bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Seperti apa tanggapan pegiat HAM dengan kembali munculnya wacana menghidupkan UU KKR ini? Bagaimana pula memastikan UU ini nantinya berpihak pada korban? Kita akan bincangkan dengan Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai dan Mantan Direktur Bantuan Hukum YLBHI dan Mantan Anggota DPR RI, Taufik Basari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Wacana pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden kedua Indonesia, Soeharto kembali mencuat jelang peringatan Hari Pahlawan tiap 10 November. Wacana itu berulang kali disuarakan, tetapi kandas, salah satunya karena terganjal Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Namun, berbeda dari sebelumnya, jalan untuk mengegolkan gelar pahlawan bagi Soeharto kini tampak lebih terbuka, usai dicabutnya nama Soeharto dari Tap MPR tersebut. Putusan ini diketok beberapa hari jelang MPR periode 2019-2024 purnatugas. Ketua MPR kala itu Bambang Soesatyo, yang juga politikus Golkar, berdalih Soeharto tak bisa lagi dituntut karena sudah meninggal. Bamsoet juga mendorong Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional. Wacana itu sontak ditolak keras banyak kalangan karena berarti mengkhianati perjuangan reformasi yang menumbangkan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Apalagi, penuntasan kasus-kasus HAM berat masa lalu, yang terjadi di era Orde Baru, juga masih stagnan. Misalnya, tragedi 1965/1966, Talangsari, Lampung 1989, penghilangan paksa, hingga kerusuhan Mei 1998. Bagaimana suara korban/keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu terkait wacana gelar pahlawan untuk Soeharto? Apa saja dosa-dosa Soeharto yang membuatnya tidak layak mendapat gelar pahlawan? Kita bincangkan bersama Pipit Ambarmirah dari KIPPER (Kiprah Perempuan) Yogyakarta dan Dosen Hukum Tata Negara/Themis Indonesia Law Firm, Feri Amsari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Di era Orde Baru, ada nama Ali Moertopo, yang menjadi perwira Kostrad kepercayaan Soeharto untuk memimpin satgas Operasi Khusus atau Opsus di Konfrontasi Indonesia -Malaysia. Ini jadi simpul kiprah perwira Kostrad di level tertinggi negara. Terdapat beberapa prestasi berupa operasi militer kontra insurjensi yang melibatkan Kostrad di era Orde Baru dan melahirkan perwira-perwira terbaik ya, seperti Umar Wirahadikusumah, Kemal Idris, Poniman, Wiranto, hingga SBY. Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad merupakan salah satu komando tempur utama Tentara Nasional Indonesia yang melahirkan sederet elit politik, negarawan , hingga Presiden Republik Indonesia. Tercatat dua nama, yakni Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan perwira Kostrad yang sukses meraih karir pengabdian tertinggi bagi negara sebagai Presiden Republik Indonesia. Meski hakikatnya berasal dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, Prabowo Subianto yang pernah menjadi bagian dari Kostrad, kini tengah berupaya menjadi nama ketiga yang membawa latar belakang Kostrad untuk duduk di kursi Istana. Sejak digagas oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal AH Nasution pada awal 60an, Kostrad bertransformasi menjadi pasukan yang begitu diandalkan oleh pemerintah Indonesia. Di masa Dwifungsi ABRI dan Orde Baru, cukup banyak perwira Kostrad yang aktif terlibat langsung dalam aspek sosial kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak terkecuali dalam dinamika politik Indonesia. Lalu, seperti apa kisah perjalanan Kostrad sebagai satuan yang memberikan sumbangsih cukup besar bagi perjalanan sosial politik Indonesia?

Putcast kembali membicarakan Cak Nun melalui kaca mata penulis buku 'Sepotong Dunia Emha', Latief S. Nugraha. Sejak kuliah, Latief sudah mengaggumi dan mengamati puisi dan karya-karya Cak Nun. Obrolan ini membuka tabir sejarah pelarangan jilbab di era Orde Baru. Drama 'Lautan Jilbab' yang diinisiasi oleh Cak Nun kemudian menggemparkan publik. Penguasa gerah dan melakukan sejumlah pencekalan. Bagaimana awal mula peristiwa tersebut?

Pembangunan ekonomi Jakarta di era Orde Baru memang melahirkan gairah baru. Berbagai pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan lain sebagainya pun bermunculan. Di tahun 70-an ekonomi memang membaik, sehingga orang kemudian jadi punya uang membeli mobil dan kendaraan. Namun, selain kemacetan, ada satu masalah baru yang kemudian juga ikutan muncul. Ya, masalah itu adalah parkir.

Ada momen bersejarah dalam peringatan Hari Buku Nasional, 20 Mei 2024 lalu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan program sastra masuk kurikulum sekolah, yang bakal diterapkan pada tahun ajaran baru, Juli mendatang. Bersamaan dengan itu, dirilis pula 177 judul buku sastra yang bisa digunakan guru untuk menunjang pembelajaran di sekolah, dari jenjang SD hingga SMA. Daftar judulnya dipilih para kurator ternama, seperti, Eka Kurniawan, Okky Madasari, dan Martin Suryajaya. Yang menarik, ada beberapa buku yang sebelumnya bahkan berstatus terlarang, misalnya novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Di masa Orde Baru, siapapun yang membaca, menyimpan, dan mengedarkannya, bisa berakhir di bui. Kini, novel Pram itu masuk rekomendasi bacaan pelajar. Pemerintah menyebut program sastra masuk kurikulum bisa mendorong siswa berpikir kritis dan mengasah sisi sosial serta emosional. Namun, di sisi lain, program ini dituding sebagai bentuk politik kanonisasi sastra, yaitu pemilihan karya-karya sastra yang dianggap bermutu tinggi oleh otoritas tertentu. Adanya daftar bacaan dianggap pemaksaan yang bertentangan dengan semangat Merdeka Belajar. Bagaimana menyikapi polemik ini? Apakah program sastra masuk kurikulum adalah solusi peningkatan literasi? Seperti apa kesiapan para guru dalam implementasinya? Kita bincangkan topik ini bersama Prof. Melani Budianta, Guru Besar Purna Bakti di Bidang Sastra dan Kajian Budaya UI dan Mukhlisin, Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Soekarno membekukan Partai Murba pada September 1965 atas beberapa tuduhan, salah satunya menerima uang 100 juta dolar Amerika Serikat dari CIA untuk menggulingkan Sang Proklamator. Pertentangan antara Murba dan PKI sangat tajam jelang dan selama awal 60-an. Ketika PKI semakin kuat, Murba menginisiasi kerja sama dengan militer dan pihak lainnya untuk menjegal PKI dengan membentuk Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) yang ternyata kurang disukai Soekarno. 7 November 1948, Tan Malaka, Chaerul Saleh, Sukarni, dan Adam Malik menjadi pelopor pendirian Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba. Partai Murba mengusung ideologi unik racikan Tan Malaka yang merupakan paham sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat itu. Sempat dibekukan pada September 1965, setahun kemudian Partai Murba direhabilitasi oleh pemerintah dalam masa peralihan dari Soekarno ke Soeharto. Hasil Pemilu 1955 yang tak memuaskan, diikuti oleh capaian yang tak berbeda di Pemilu 1971. Kegagalan Partai Murba jamak dinilai karena stigma rezim Orde Baru terhadap golongan kiri, sebelum akhirnya Murba dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP pada tahun 1973.

Di Filipina kita saksikan sejarah diktatorial direvisi, memenangkan Bongbong Marcos. Di Indonesia, Prabowo Subianto berhasil menang bersamaan dengan munculnya romantisasi Orde Baru. Ikhlas, Majiid, dan Shofwan kedatangan Zen RS, pemimpin redaksi Narasi TV, di Podcast Bebas Aktif!

"Uang adalah raja, dan politik adalah permainannya." Buku "Kuasa Uang" karya Burhanuddin Muhtadi membuka tabir kelam praktik politik uang di Indonesia. Sebuah fenomena yang menggerogoti demokrasi dan mencederai nilai-nilai luhur bangsa. Dengan riset mendalam dan analisis tajam, Muhtadi menunjukkan bagaimana politik uang telah menjadi penyakit kronis yang menjangkiti semua tingkatan pemilu. Dari pelosok desa hingga kursi DPR, politik uang menjadi alat ampuh untuk meraih kekuasaan. Buku ini bukan sekadar kritik pedas, tetapi juga ajakan untuk refleksi dan aksi. Muhtadi menawarkan solusi konkret untuk membasmi politik uang, mulai dari reformasi sistem pemilu hingga penguatan pendidikan politik bagi rakyat. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/maripadabaca/message

Dua puluh lima tahun sudah Orde Baru berakhir. Dan kita masih terbayang naik turun dinamika di seputaran kisah kekuasaan Soeharto. Banyak yang membencinya, tapi tidak sedikit pula yang memuji pencapaian-pencapaiannya. Pak Harto adalah pemimpin yang membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi di era Soekarno dan menuntun negara ini ke arah pembangunan ekonomi yang lebih baik. But there are always be questions – pertanyaan-pertanyaan soal bagaimana sebetulnya kita harus memaknai warisan-warisan Pak Harto. Ini penting karena saat ini memang sedang terjadi upaya untuk meminggirkan warisan dan pencapaian-pencapaian Pak Harto – Keppres Nomor 2 tahun 2022 misalnya, tidak memasukkan nama Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Sehingga di episode kali ini, kita coba menggali ulang pro kontra penghapusan nama Soeharto, kelebihan Soeharto dalam perumusan kebijakan ekonomi, hingga persoalan pembangunan teknologi dan industri. Inilah Risalah Kisah di Balik Kuasa!

Di episode kali ini PinterPolitik berkesempatan berbincang dengan Profesor Yusril Ihza Mahendra, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara. Yusril membagikan kisah perjalanan politiknya, terutama di seputaran pencalonannya sebagai presiden di tahun 1999 dengan berbagai intrik politik di belakangnya. Ini terkait pendaftaran capres, permohonan agar Yusril mundur, dan bagaimana koalisi yang terbentuk memenangkan Gus Dur di Pilpres tahun tersebut. Yusril juga berbagi kisah soal politik Islam, dan pesan-pesannya bagi anak muda Indonesia hari ini. Ia menyebut anak-anak muda saat ini harus membaca dari banyak sumber dan jangan terpaku hanya dari satu buku saja. Memperluas khazanah berpikir akan membantu kita berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Bekas relawan Jokowi, Windu Aji Sutanto, menjadi tersangka kasus penambangan nikel ilegal senilai Rp 5,7 triliun. Windu diduga bekerja sama dengan pejabat hingga aparat penegak hukum sehingga bisa mengoperasikan tambang liar dengan leluasa. Praktik koruptif berbasis koncoisme ini mengingatkan pada warisan buruk Orde Baru di mana kolusi antara penguasa dan pebisnis yang merugikan negara. Selain urusan tambang, Windu juga diduga terlibat dalam pengaturan perkara korupsi BTS 4G–kasus yang merugikan negara hingga Rp 8,03 triliun. Pengusutan kasus Windu harus mampu membongkar para “beking” kuat yang ada di baliknya selama ini.   - - - Kunjungi s.id/spesialjuli untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun Bantu kami memahami Anda untuk meningkatkan kualitas jurnalistik Tempo lewat survei: http://bit.ly/tcosurvei Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo

Berita hari ini: Rencana perluasan kewenangan militer dalam revisi UU TNI mengembalikan fungsi militer ala Orde Baru; Pekerja informal semakin melonjak setelah pandemi; Pembangunan MRT fase 3 (Balaraja-Cikarang) dan fase 4 (Fatmawati-Kampung Rabutan) masih memburu pendanaan. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya melalui website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi https://s.id/bacatempo untuk mendapatkan promo berlangganan Rp 99 ribu setahun. Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id  

Keppres No.2 Tahun 2022 menghapus nama Soeharto dari Serangan Umum 1 Maret 1949. Produk hukum ini mendapat protes dari para sejarawan. Banyak pula yang menganalisis hal ini sebagai bagian dari upaya peminggiran sejarah Soeharto. Oleh karena itu, terlepas dari sisi kelam Soeharto dan Orde Baru, PinterPolitik menghadirkan series Historiografi untuk melihat kembali penulisan sejarah – di episode-episode ini akan sepesifik membahas soal Soeharto. Harapannya, generasi sekarang bisa melihat hal-hal yang juga positif dari masing-masing era kepemimpinan, sehingga menghindarkan kita dari narasi sejarah yang bias.

Pengantar: Ada persamaan nasib jurnalis di tiap rezim. Orde Lama, Orde Baru, sampai Pasca-Reformasi, nasibnya pasti tak pernah manis. Pembunuhan, hacking sampai pembuatan aturan kontra pewarta terus terjadi. Padahal kita tahu, jurnalis punya peran penting dalam menyampaikan fakta dan kebenaran. Tapi mengapa rezim selalu tak berpihak kepada jurnalis? Simak obrolan Jesse, Arlene bersama Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Sasmito Madrim dan Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin. #Jurnalis #Represi #Pembungkaman #AJIINDO #LBHPERS #HakAsasiManusia #PodcastHAM #HAMburgerPodcast

Panda Nababan bercerita tentang menjadi konten kreator di rezim Orde Baru. Sementara Ferry Irwandi yang datang dari masa kini, coba mengeluarkan keluh kesahnya menjadi content creator di masa sekarang. Benarkah lebih ngeri dibanding rezim Orba? --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/totalpolitik/support

Pasca Reformasi, Golkar telah bertransformasi dari alat Orde Baru, menjadi mesin partai politik yang demokratis, dan berhasil mencetak kader-kader unggulan yang mengisi banyak jabatan publik. Kini, dengan wajah-wajah baru yang muda dan fresh, Partai Golkar siap menatap masa depan di kancah politik nasional. --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/totalpolitik/support

Pemerintahan Presiden Jokowi telah mewariskan setidaknya tiga undang-undang kontroversial: UU KPK di 2019, omnibus law UU Cipta Kerja di 2020, dan KUHP di 2022. KUHP baru mencerminkan hasil negosiasi politik dari mereka yang ingin mengembalikan otoritarianisme Orde Baru. Aturan ini bisa menjerat mereka yang memiliki aspirasi politik berbeda, kelompok minoritas, dan kalangan kritis secara pidana. Sejumlah pasal di KUHP baru membelenggu kebebasan sipil hingga membatasi privasi warga–menjauhkan Indonesia dari negara demokratis. Keresahan yang sama juga muncul dari kalangan mahasiswa. Hal itu mencuat dari perbincangan di episode Apa Kata Tempo kali ini bersama Koordinator BEM SI Kerakyatan Abdul Kholiq. Abdul menyuarakan penolakannya terhadap KUHP yang disahkan DPR pada 6 Desember lalu. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Komitmen reformasi di Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis ditunjukkan dengan agenda bertahap. Mulai dari upaya mengamandemen UUD 1945 yang sudah terjadi 4 kali hingga tahun 2002, hingga terbentuknya sejumlah lembaga negara independen (state auxiliary agencies) yang baru. Namun, terlalu dini jika mengatakan demokrasi Indonesia terus bergerak maju. Karena faktanya, sampai saat ini negara kita berjalan di atas instabilitas demokrasi. The Economist Intelligence Unit tahun 2020 mengkategorikan Indonesia sebagai ‘flawed democracy'. Berbagai praktik Orde Baru masih bersemayam di badan pemerintahan negeri ini. Pertanyaannya: Apakah Indonesia berjalan mundur dari komitmen reformasi atau ada hal sturktural yang memengaruhi degradasi demokrasi kita? #NALARTalks episode ke-103 kali ini menghadirkan Zainal Arifin Mochtar atau lebih akrab disapa dengan Mas Uceng, seorang akademisi sekaligus aktivis. Bersama Mas Uceng, #NALARTalks mendiskusikan situasi dan dinamika yang terjadi di sektor hukum, tata kelola, kapasitas negara, dan --ujungnya-- demokrasi di Indonesia. Selain itu, juga dibahas langkah apa yang dapat diambil bersama-sama.

Rambut gondrong pada masa Orde Baru sempat dilarang, Alasannya pemerintah ingin anak muda Indonesia dapat dibentuk menjadi anak yang penurut dan patuh. Selain melarang anak muda berambut gondrong, era pemerintahan Soeharto juga ikut serta membatasi peran mereka di dalam perpolitikan. Anak muda dilarang ikut berbaur dengan politik karena dikhawatirkan dapat mengancam pemerintahan Orde Baru. Catch us on Instagram: @avodkes --- Send in a voice message: https://anchor.fm/absolut-vodkes/message

Berakhirnya keterpurukan ekonomi di era Soekarno, juga menjadi awal kekuasaan militeristik Orde Baru di bawah Soeharto. Indonesia kemudian beranjak ke sebuah era baru. Soeharto mengambil alih kekuasaan dan mencari-cari jalan untuk menemukan resep ekonomi yang cocok bagi Indonesia. Indonesia akhirnya bergerak menuju sebuah model ekonomi yang sangat dipengaruhi pemikiran kapitalisme Barat. Namun, arah pergerakan ekonomi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Disebutkan bahwa ada sekelompok ekonom yang memainkan peranan besar dalam menentukan kebijakan ekonomi negara saat itu. Mereka menggariskan arah pembangunan yang pada akhirnya justru dicap membuat Indonesia menjadi boneka Amerika Serikat. Kelompok inilah yang di kemudian hari dikenal sebagai para Mafia Berkeley, nama yang merujuk dari almamater sekolah para tokoh-tokohnya, University of California, alias UC Berkeley. Siapa saja para tokoh ekonom tersebut dan benarkah kiprah mereka merugikan Indonesia?

Djoko Pekik, seorang pelukis dan mantan tahanan politik masa Orde Baru. Djoko Pekik dikenal melalui karyanya tentang celeng atau babi hutan. Karya-karya ini dijelaskan secara sederhana tetapi memiliki makna kias untuk menggambarkan pemimpin bangsa saat itu. Selain itu, Djoko Pekik juga berkisah tentang koleksi karya terbarunya, Generasi Masker. Dengarkan kisah Djoko Pekik berikut ini! MEDIO by KG Media https://linktr.ee/Siniar Medio Saran & Kolaborasi: podcast@kgmedia.id

Pada 19 Mei 1998, Soeharto bertemu 10 cendekiawan muslim dan didesak untuk turun dengan damai. Namun, dia bergeming. Bagaimana pertemuan itu bisa terjadi? Simak selengkapnya di Podcast Sejarah Tirto!

Selama tiga hari pada Mei 1998, Jakarta diguncang huru-hara. Kerusuhan dan penjarahan menjalar di seantero kota. Mengapa hal mengerikan itu bisa terjadi? Simak penjelasannya di Podcast Sejarah Tirto!

Saya orang yang tidak ingin buta terhadap politik tetapi tidak tertarik untuk terjun ke politik praktis; masuk ke partai politik misalnya. Itulah sebabnya kita perlu mengikuti kondisi politik di Indonesia (dan bahkan dunia). Agar kita tidak dibodoh-bodohi. Opini saya ini sudah saya ambil sejak saya menjadi mahasiswa di awal tahun 1981 sampai sekarang. Dahulu saya sempat menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Elektro (HME) ITB. Itu jaman Orde Baru. Demikianlah.

Pembangunan sentralistik dan stabilitas ekonomi jadi resep Orba atasi krisis di akhir 1960-an. Menyimpan bom waktu karena terlalu mengandalkan utang luar negeri. Bagaimana program pembangunan semacam itu dijalankan? Simak pembahasannya di Podcast Sejarah Tirto!

Yeay! Finally bisa review novel favoritku: novel yang menceritakan sosok mas Laut ini teramat berkesan sekali. Bu Leila disini berhasil membuatku mengingat tentang aktivis yang hilang di masa Orde Baru ini juga yang akhirnya mengingatkanku pada sosok Munir dan Widji Thukul. Cukup menguras emosi memang, membuatku tetiba menetaskan air mata, seketika merasa marah, kesal. Aku rekomendasikan ke kalian yang tertarik membaca buku sejarah di Indonesia! Selamat mendengarkan ada kurang dan lebih nya mohon dimaafkan

Keterlibatan keluarga Menteri Luhut Pandjaitan kian telanjang dalam proyek pembangunan PLTA Kayan, di Kalimantan Utara. Keponakan Menteri Luhut, Heidi Melissa Pandjaitan, tercatat menjadi salah satu direktur di tujuh perusahaan pembangkit. Selain kerabat Luhut, ada pula Garibaldi Thohir, kakak kandung Menteri Erick Thohir. Garibaldi alias Boy adalah pemilik lahan yang disiapkan menjadi Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Perusahaan pengembang KIHI, punya hubungan dengan dua perusahaan milik Luhut dan Erick. Sedangkan PLTA Kayan disiapkan untuk memasok listrik di KIHI. Nepotisme yang dilarang sejak 1998 nyatanya dipraktikkan kembali. Padahal Ketetapan MPR Nomor XI tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 1998 diterbitkan dengan semangat tak mengulangi kesalahan Orde Baru, era ketika korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi praktik lazim dalam pembangunan ala Soeharto. - - - Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Saran & kritik: podcast@tempo.co.id

“SUKARNO: Paradoks Revolusi Indonesia” Seri Buku Tempo, Bapak Bangsa “Sukarno tidak dimakamkan ‘di antara bukit yang berombak, di bawah pohon rindang, di samping sebuah sungai dengan udara segar.” Tidak seperti diinginkannya. Permintaan terakhirnya untuk dikuburkan di halaman rumahnya di Batutulis, Bogor, ditolak. Propspek bahwa makamnya akan menjadi tempat ziarah yang populer yang terlalu dekat dengan Jakarta merisaukan pemerintah baru….” (“Sukarno, Paradoks Revolusi Indonesia” – hal 2). Demikian pembukaan buku ini mengisahkan ‘rumah terakhir' presiden pertama Indonesia dan bahkan jasad Bung Karno pun masih membuat gentar pemerintah Orde Baru. Nama Sukarno tetap dikenang oleh bangsa Indonesia dan dunia. Sukarno, bersama Hatta, akan menjadi simbol revolusi Indonesia. Kali ini @penerbitkpg menerbitkan ulang buku “Sukarno” yang merupakan kerjasama dengan @majalah.tempo Karena buku-buku seri Tempo ini dikerjakan sebagai Edisi Khusus Tempo, maka tentu saja penulisannya menggunakan pendekatan jurnalistik, bukan sejarah. Selain sekilas jejak langkah sang proklamator yang sering disebut sebagai Putra Sang Fajar, buku ini juga menampilkan berbagai kisah keseharian Bung Karno hingga kisah cintanya yang selalu saja menarik. Tak lupa kisah anak-anak Bung Karno, terutama Megawati yang kelak menjadi Presiden Indonesia. Kali ini program podcast “Coming Home with Leila Chudori” season 8 mengundang jurnalis Hermien Y. Kleden. Bersama-sama host Leila Chudori yang juga terlibat dalam proyek Edisi Khusus ini, Hermien Kleden akan berdiskusi dan membahas tantangan dan asyiknya membangun dan menciptakan tradisi baru di Tempo pasca bredel: Edisi Khusus. Sukarno menjadi pilihan pertama penulisan edisi khusus bertopik di masa itu. Hermien sebagai salah satu Pimpinan Proyek akan menceritakan mengapa para bapak bangsa menjadi pilihan awal dari serial ini. Selamat mendengarkan.

Budiman Sudjatmiko yakin sejak awal dirinya tidak akan ditahan lebih dari 13 tahun. Budiman sudah memprediksi dari membandingkan sejarah reformasi dari masa ke masa. Hal itu membuatnya mampu meyakinkan sang ibu untuk tidak khawatir kepadanya selama di penjara. Kisah perjuangan Budiman pada masa orde baru bersama Partai Rakyat Demokratik (PRD) tercatat lengkap di berita acara pemeriksaan (BAP). Namun, misi PRD yang lengkap hilang karena BAP tersebut tidak ditemukan lokasinya. Bagaimana kondisi Budiman dan perjuangan orde baru saat itu? Dengarkan kisah Budiman Sudjatmiko berikut ini! MEDIO by KG Media Instagram: https://www.instagram.com/mediobykgmedia TikTok: https://www.tiktok.com/@mediobykgmedia Saran dan kolaborasi: podcast@kgmedia.id

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat | Persamaan Pemerintahan Jokowi dengan Orde Baru, Ini kata YLBHI | Kelompok Rentan di Korsel Akan Dapat Vaksin Dosis Keempat *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Hanifah Nur'aini Zahra (12) Tsamara Aulia Rusyda (29)

September 1970. Seorang penjual telur bernama Sum Kuning (17) diculik, diperkosa beramai-ramai, dan dibuang di Jalan Wates, Yogyakarta. Drama pelaporan balik hingga pemalsuan tersangka berujung pada mangkraknya proses penyidikan. Para pelaku masih belum terungkap, sebab konon berstatus sebagai anak pejabat Orba.

Silih berganti pemimpin pemerintahan sejak era reformasi selalu menjanjikan pertumbuhan ekonomi tinggi. Akan tetapi, setelah 22 tahun berlalu ekonomi meroket yang dikejar belum pernah benar-benar terwujud jika disetahunkan. Angin reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru memiliki cita-cita peningkatan demokrasi dan perbaikan ekonomi. Dampaknya kini lembaga politik semakin kuat namun ekonomi masih tertinggal jika berkaca pada Pertumbuhan Ekonomi. #Ekonomi #PertumbuhanEkonomi #EkonomiMeroket --- Support this podcast: https://anchor.fm/broad-cash/support

Perpolitikan mengukir sejarah panjang untuk setiap bangsa, termasuk Indonesia. Pembabakan masa, khususnya masa Orde Baru dan Orde Lama, cukup menunjukkan lika-liku politiknya. Berbagai sistem yang silih berganti, dari liberal sampai demokrasi, menjadi roda yang memutarkan masa ini. Peran Soekarno sebagai Bapak Bangsa, Dwifungsi TNI, hingga bangkit dan matinya PKI adalah beberapa peristiwa yang pernah terjadi. Orde Baru dan Orde Lama telah berlalu dengan meninggalkan banyak luka dan berbagai tanda tanya. Namun, bagaimana pelaksaan yang sebenarnya? Yuk, dengarkan selengkapnya di episode ini!

Awal tahun 1993, Presiden Soeharto menyatakan bahwa RUU Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB tidak bisa diterapkan di Asia. Satu bulan kemudian, buruh dan aktivis Marsinah dibunuh oleh orang tak dikenal, dan berkaitan erat dengan aparat militer setempat. Sebuah kebetulan?

East Kalimantan is one of the mining-rich provinces in Indonesia. Unfortunately, since the New Order era, mining company operations in this area have had a negative impact on the environment and community. - Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi kaya tambang di Indonesia. Sayangnya, sejak era Orde Baru, operasional perusahaan tambang di kawasan ini justru membawa dampak negatif bagi masyarakat.

PKI telah dibubarkan lebih dari setengah abad silam, namun hampir tiap tahun narasi-narasi soal kebangkitan PKI masih kita dengar. Narasi itu lebih mirip hantu jadi-jadian yang dihidupkan. Alih-alih membahas isu tak jelas soal kebangkitan PKI, Tempo memilih untuk menyajikan edisi khusus penelusuran kisah-kisah yang tak terungkap terkait tragedi 30 September 1965. Umi Sardjono salah satunya. Pemimpin Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani)--organisasi perempuan yang berafiliasi dengan PKI--ini ditangkap tanpa tahu apa yang terjadi. Tanpa pengadilan, ia dipenjara sebagai tahanan politik. Berbeda dengan kisah Gerwani versi Orde Baru, penelusuran Tempo justru menemukan bahwa Gerwani adalah organisasi perempuan yang progresif. Gerwani menyelenggarakan kursus pemberantasan buta huruf, membangun sekolah, dan memperjuangkan hak politik wanita. Apa Kata Tempo mengundang Moyang Kasih, redaktur desk Seni yang memimpin peliputan tentang kisah Umi Sardjono, untuk bercerita tentang bagaimana cara Tempo memvalidasi potongan-potongan cerita masa lalu dari pemimpin Gerwani tersebut. --- **Edisi khusus majalah Tempo soal pemimpin Gerwani, Umi Sardjono, bisa kamu baca di majalah.tempo.co atau dengan mengunduh aplikasi Tempo. email: podcast@tempo.co.id

#Podcast1965SetiapHari Episode 9 menceritakan kisah Yohanes Andreas Iswinarto, pemilik Perpustakaan Online 1965-1966, yang membicarakan tentang praktik pengarsipan narasi dan kerja lintas disiplin dalam konteks peristiwa 1965-65, sebagai upaya memberikan narasi tandingan untuk melawan dominasi narasi Orde Baru.

Peneliti dan pegiat demokrasi ragu akan klaim bahwa penugasan perwira TNI dan Polri sebagai penjabat kepala daerah adalah demi pengamanan menuju pilkada serentak 2024. Mereka justru curiga praktik yang mirip dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru itu merupakan siasat demi pemenangan pemilu kubu tertentu. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.

Pemilihan umum serentak 2024 membuka peluang bagi para perwira tinggi TNI dan Polri aktif menjadi penjabat sementara kepala daerah. Mereka berkesempatan mengisi kekosongan pemimpin di puluhan provinsi dan ratusan kabupaten/kota. Praktik ala dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru itu bisa mencederai demokrasi. Berbagai kalangan mengkritik rencana tersebut. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.

1965 Indonesia adalah sebuah momen politik yang di masa Orde Baru dipakai sebagai cara untuk menghancurkan gerakan perempuan yang saat itu sangat berperan besar dalam membangun gerakan nasionalis kiri. Tamu Wawancara IndoProgress TV yang akan membahas tentang hal ini adalah pendiri dan Direktur Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), I Gusti Agung Ayu Ratih. Selamat mendengarkan.

Saat Indonesia mengalami krisis moneter di 1997-1998, pemerintah memberikan pinjaman ke sejumlah bank agar tidak bangkrut lewat Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Nilainya mencapai Rp 110,4 triliun. Namun, walau kita sudah berkali-kali berganti presiden, utang itu tak kunjung dikembalikan. Sejumlah penunggak, salah satunya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, masih bebas dan memiliki aset yang fantastis. Satgas penagih utang BLBI yang dibentuk Presiden Jokowi baru-baru ini harus fokus pada penyelesaian ekonomi, tanpa iming-iming motif politik. Jika persoalan ini murni diselesaikan secara ekonomi, ketika utang tidak bisa dibayar, maka seharusnya sudah dilakukan penyitaan aset hingga tindakan hukum, bukan malah dibiarkan berlarut-larut menjadi warisan Orde Baru. --- **Laporan tentang penagihan dana BLBI yang ditunggak para konglomerat Orde Baru ini bisa kamu baca di majalah.tempo.co atau dengan mengunduh aplikasi Tempo. **Editorial berjudul "Gulipat Utang Konglomerat Lama" juga bisa kamu baca di majalah.tempo.co email: podcast@tempo.co.id

For transcript and Indonesian language learning content visit our podcast site (https://tinyurl.com/ssstindonesian) Tidak terasa kita sudah memasuki bulan September. Hari Senin pertama bulan September di Amerika Serikat, adalah Hari Buruh, hari libur nasional untuk menghormati pekerja Amerika dan untuk berterima kasih atas sumbangan mereka bagi ekonomi negara. Hari libur hari ini juga merupakan isyarat tidak resmi berakhirnya musim panas di Amerika Serikat. Sebagian besar pekerja mendapat hari libur. Di beberapa daerah, Hari Buruh adalah hari terakhir sebelum tahun-ajaran sekolah dimulai bagi anak-anak. Hari buruh menjadi hari libur resmi tahun 1894 setelah tuntutan serikat-serikat buruh Amerika. Selama puluhan tahun, kota-kota besar menggunakan hari itu untuk melancarkan pawai-pawai besar menghormati para pekerja pabrik anggota serikat buruh. Serikat-serikat buruh mengalami penurunan jumlah anggota secara tetap dalam 30 tahun ini yang bersamaan dengan pertumbuhan teknologi dan globalisasi ekonomi dunia. Namun, hasil perjuangan serikat buruh puluhan tahun lalu masih tetap dipatuhi di sebagian besar tempat-tempat kerja, termasuk lima hari kerja seminggu, asuransi kesehatan, dan cuti dengan mendapat gaji dari majikan. Banyak anggota serikat buruh sekarang bekerja pada pemerintah setempat, negara-bagian, dan pemerintah federal dengan pekerjaan kerah-putih, bukan pekerjaan kasar di pabrik-pabrik di mana gerakan serikat buruh dimulai. Berbeda dengan di Amerika, hari buruh di Indonesia diperingati pada tanggal 1 Mei setiap tahunnya. Ini sama dengan peringatan hari buruh internasional. Yang pada awalnya, Hari Buruh ini adalah reaksi atas revolusi industri yang terjadi di Inggris dan menyebar ke Amerika Serikat dan Kanada. Di Indonesia, peringatan Hari Buruh (secara sejarah, kita melihat) sempat dilarang, diperbolehkan, hingga dijadikan hari libur nasional. Tapi setiap tahunnya selalu ada demo buruh besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia dan juga di depan Istana Merdeka. Pada era presiden pertama Indonesia, Soekarno, hari buruh sudah dirayakan oleh pemerintah. Dalam satu perayaan hari buruh pada era orde lama itu, Bung Karno menyampaikan kepada para buruh untuk mempertahankan sebuah keadaan politik yang memungkinkan gerakan buruh bebas berserikat, bebas berkumpul, bebas mengkritik, dan bebas berpendapat (dalam bahasa Belanda ini disebut politieke toestand). Situasi ini memberikan ruang bagi buruh untuk melawan dan berjuang lebih kuat. Salah satunya adalah pengorganisasian aksi dan perlawanan kaum buruh dalam serikat-serikat buruh, menggelar kursus-kursus politik, mencetak dan menyebarluaskan terbitan, mendirikan koperasi-koperasi buruh, dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, pada masa Orde Baru, pada era Presiden Soeharto, Hari Buruh diidentikkan dengan ideologi komunisme yang pada saat itu sangat dilarang keberadaannya. Karena itu, peringatan Hari Buruh ditiadakan. Langkah tersebut juga diteruskan oleh Presiden Soeharto dengan mengganti nama Kementerian Perburuhan menjadi Departemen Tenaga Kerja. Selain itu Soeharto menunjuk seorang perwira polisi untuk menjabat sebagai menteri di departemen itu. Serikat buruh, atau dengan nama baru “serikat pekerja” pada era itu tidak independen dan sangat dikontrol oleh pemerintah. Akibatnya kesejahteraan buruh atau “pekerja” tidak lagi menjadi tujuan utama organisasi ini. Pada era reformasi, tuntutan buruh untuk bisa memperjuangkan kesejahteraannya dimulai lagi. Kali ini para buruh didukung oleh pada akademisi dan mahasiswa yang menuntut agar 1 Mei kembali dijadikan Hari Buruh dan Hari Libur Nasional. Tuntutan ini juga diikuti dengan tuntutan agar pemerintah merevisi Undang-undang Ketenagakerjaan yang termasuk di dalamnya peraturan tentang jaminan sosial.

Berkali-kali, Presiden Joko Widodo membuat pernyataan bahwa dirinya tidak berminat menjadi presiden hingga tiga periode. Namun setiap muncul wacana amendemen UUD 1945--guna pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)--isu mengenai perpanjangan masa jabatan presiden selalu menyertainya. Apa sebenarnya yang melatari hal tersebut? Lisa Siregar dan Setri Yasra berbincang dengan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, tentang mengapa rencana amendemen konstitusi untuk pembahasan PPHN sulit dilepaskan dari persoalan masa jabatan presiden dan kekhawatiran kembalinya rezim Orde Baru. -- **Cuplikan klip audio: Jokowi Soal Jabatan Presiden 3 Periode: Saya Tidak Ada Niat, Tidak juga Berminat.. © 2021 KOMPASTV **Laporan tentang munculnya dugaan skenario memperpanjang masa jabatan presiden bisa kamu baca di majalah.tempo.co atau dengan mengunduh aplikasi Tempo. **Untuk editorial “Dagang Sapi Tiga Periode” bisa di baca di link ini.

Selama menjadi wartawan di Harian Bernas Yogyakarta, Udin dikenal kritis terhadap penguasa Orde Baru. Apakah itu yang membuatnya dikeroyok orang tak dikenal, hingga akhirnya meninggal sehari sebelum peringatan HUT RI tahun 1996?

Pada 9 Juli 1976, satelit Palapa diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Sejak itu, Indonesia jadi negara ketiga di dunia yang punya satelit domestik sendiri. Gimana ceritanya Indonesia bisa punya satelit sendiri? Lalu, apa pentingnya punya satelit? Simak penjelasannya di Podcast ini ya

Nama Amir Sjariffuddin dilekatkan dengan label komunisme dan pemberontak pemerintah. Perjuangan Amir sering kali dipinggrikan dan diberi catatan kelam dalam buku-buku sejarah, utamanya di era Orde Baru. Sekalipun demikian, Amir Sjarifuddin sebetulnya adalah salah seorang bapak pendiri bangsa. Bahkan, beberapa catatan menyebutkan Amir Sjarifuddin adalah nama yang sempat diputuskan oleh para pemuda untuk menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia. Lalu, seperti apa sosok Amir Sjarifuddin yang berjasa dalam melawan penjajah serta membantu Indonesia di awal-awal kemerdekaan ini?

KPK dan Korupsi Oleh. Mimin Diya Voice Over Talent : Fani Ratu NarasiPost.Com-Dari era Orde Baru hingga era demokrasi saat ini, negara tidak bisa lepas dari praktik korupsi dan kolusi. Uang negara yang seharusnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat harus digerogoti oleh para koruptor. Negara pun telah rugi besar hingga triliunan. Kondisi demikian adalah akibat merasuknya pandangan di kalangan atas seperti money to power and power to money, artinya dalam meraih kekuasaan butuh modal besar dan ketika kekuasaan telah teraih saatnya mengumpulkan pundi uang demi mengembalikan modal serta melanggengkan kekuasaan. Pada akhirnya negara berupaya membentuk lembaga berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Lembaga independen ini dituntut mampu bekerja secara profesional, intens, berkesinambungan, dan berjiwa pancasilais. Posisi KPK pun semakin dijunjung oleh negara lewat pengangkatan anggota menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui tahap seleksi pada bulan Mei 2021. Hasilnya sebanyak 1276 pegawai KPK lulus seleksi. Sementara 75 orang tidak memenuhi syarat setelah mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Tes tersebut menilai dari segi aspek integritas, netralitas ASN, dan antiradikalisme. (Kompas, 6/5/2021) Namun, beberapa pengamat politik menilai bahwa proses seleksi tidak tepat. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, TWK yang dijalani pegawai KPK berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Karena menyeleksi pegawai berdasarkan pandangan agama dan paham politik individu.(Kompas, 6/5/2021) Naskah Selengkapnya : https://narasipost.com/2021/06/05/kpk-dan-korupsi/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on : instagram : http://instagram.com/narasipost Facebook : https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage : Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter : Http://twitter.com/narasipost

Tidak lama setelah menggantikan Suharto sebagai presiden, Habibie langsung didesak menggelar pemilu. Dirancang secara kilat kurang dari setahun, pemilu pertama era reformasi berhasil digelar pada 7 Juni 1999. Apa yang bikin Pemilu 1999 beda dari pemilu-pemilu Orde Baru? Gimana hasilnya? Yuk simak!

Rezim Orde Baru menggunakan sejarah untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya. Sejarawan Nugroho Notosusanto adalah sosok penting dibalik historiografi zaman Orba. Bagaimana dia ikut mendukung Soeharto melalui studi sejarah? 

Kementerian Pertahanan menyulap Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan menjadi Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Yayasan baru lantas mendirikan PT Teknologi Militer Indonesia, yang menjadi perantara bisnis senjata, dan PT Agrinas yang turut mengekspor benih lobster. Menteri Prabowo Subianto disebut menempatkan orang-orang dekatnya di yayasan dan perusahaan itu. Dianggap mengulangi praktik bisnis militer yang pernah menggurita pada masa Orde Baru. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co

Orde Baru telah runtuh dan beralih ke era Reformasi sejak 23 tahun lalu, namun dalam transisinya malah menjauh dari demokrasi yang terkonsolidasi. Alih-alih menuntaskan agenda yang tertunda, pemerintah Presiden Joko Widodo justru mengikis pelbagai capaian positif yang dirintis sejak awal reformasi. Semula, proses transisi politik Indonesia lumayan menjanjikan. Memenuhi tuntutan reformasi, pemerintahan transisi di bawah Presiden B.J. Habibie membebaskan pers, melepas tahanan politik, dan menyiapkan pemilihan umum yang demokratis. Di masa Presiden Abdurrahman Wahid, dominasi peran militer di ranah politik dilucuti. Lalu, di era Megawati Soekarnoputri, pemerintah dan DPR sepakat membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun secara substansi, transisi menuju demokrasi jalan di tempat. Rezim Orde Baru telah tumbang tapi aktor lama dan penerusnya terus bercokol. Mereka hanya berganti jas partai atau logo perusahaan. Pada masa kedua pemerintahannya, Jokowi justru memutar balik arah semangat reformasi. Kebebasan sipil di Indonesia terancam. DPR dan Jokowi juga merevisi Undang-Undang KPK yang melumpuhkan lembaga antirasuah itu. --- Editorial Tempo soal mundurnya arah reformasi di pemerintahan Presiden Jokowi bisa kamu baca di majalah.tempo.co Laporan soal memburuknya demokrasi di Indonesia bisa kamu baca di koran.tempo.co email: podcast@tempo.co.id

Sejarah dunia membuktikan: pemimpin otoriter akan lengser ketika ia ditinggalkan oleh para loyalis yang pernah berkontribusi membangun rezim. Demikian pula Soeharto. Siapa saja loyalis yang meninggalkannya pada Mei 1998? Simak sampai selesai ya!

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terus menuai kritik dan kecaman. ‘Screening' ala Orde Baru dengan dalih alih status kepegawaian tersebut dinilai sebagai upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kecurigaan tersebut semakin menguat ketika 75 pegawai yang dinilai memiliki integritas, kritis dan banyak menangani kasus besar dinyatakan tak lulus. Sebelumnya, berbagai cara untuk melemahkan KPK terus dilakukan mulai dari kriminalisasi pimpinan dan pejabat KPK, teror dan intimidasi hingga revisi UU anti korupsi. Dipilihnya Firli Bahuri sebagai ketua KPK juga dinilai sebagai bagian dari upaya menggembosi lembaga antirasuah ini. Benarkah TWK hanya akal-akalan untuk menggembosi KPK? Dan Akankah KPK tinggal nama? Simak diskusinya bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, pegawai KPK Tata Khoiriyah, Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian, Aktivis antikorupsi Bivitri Susanti dan mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif

Bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, #Podcast1965SetiapHari menayangkan cerita tentang Sekolah Tionghoa di Indonesia dengan narasumber Tjiong Thiam Siong - mantan guru Sekolah Tionghoa yang juga mengajar setelah Orde Baru berkuasa - dan Susanna Gunawan yang pernah mengecap pendidikan Sekolah Tionghoa. Podcast ini adalah kerjasama antara 1965 Setiap Hari dengan Institut Sejarah Sosial Indonesia.

Eddy Tansil menggegerkan publik pada pertengahan 90-an karena terbukti mengkorupsi uang negara senilai trilyunan rupiah. Dia memang dipenjara. Tapi, baru mendekam selama 1,5 tahun di LP Cipinang, ia bisa kabur. Jejaknya lenyap hingga sekarang. Simak di Persami kali ini ya. Dijamin seru!

Kini, nama Laksamana Sudomo seperti tenggelam. Padahal, dia adalah satu dari sedikit orang yang paling lama bekerja untuk Soeharto. Mengapa Sudomo bisa menjadi tokoh tak tergantikan di masa Orde Baru?

Banyak orang mengkritik KKN yang merebak pada jaman Orde Baru. Hari ini KKN sangat terasa. Ditambah lagi dengan gejala politik dinasti yang menguat. Dalam demokrasi yang sakit, penjilat politik menjadi jamak. Ikuti obrolan seru dengan Prof. Amien Rais di video ini. Politisi senior, tokoh Reformasi 98, dan Ketua MPR RI 1999-2004.

Sejarah dipenuhi sosok pemimpin yang sangat kuat dan nyaris mutlak kekuasaannya. Tapi ketika saatnya tiba, keruntuhan mereka sangat cepat, bahkan tak terduga. Para pengikut dan loyalis yang sebelum setia mengekor, tetiba saja buang badan tunggang langgang. Makanya jangan jumawa! Pak Harto dan Orde Baru saja jatuh! Apalagi yang ini.

Tak berlebih jika ada yang menjuluki Hendardi sebagai “godfather” aktivis. Ketua Badan Pengurus Setara Institue ini telah begitu lama terjun memperjuangkan keadilan. Sejak zaman Orde Baru ia telah mempertaruhkan nyawa demi hak asasi orang-orang yang ditindas rezim. Saat itu, berbagai cara dilakukannya dalam perjuangan kemanusiaan, bahkan sampai memiliki banyak identitas demi keselamatan dirinya. Dalam episode Back to BDM kali ini, Hendardi menceritakan kisahnya sebagai pegiat HAM saat pergolakan Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh, Timor Timur, hingga penculikan para aktivis. Ia juga berkomentar soal kritik yang ramai dilontarkan para aktivis kepada Pansel Capim KPK 2019-2023 dimana ia menjadi anggota. #backtoBDM #hendardi #godfatheraktivis

Orde Baru era Presiden Soeharto mungkin tinggal sejarah. Tapi, konsep pemerintahan otoritarianisme sepertinya masih ada dan berkembang sampai saat ini. Kebijakan pemerintah menghidupkan Komponen Cadangan (Komcad) dan Pam Swakarsa menjadi salah satu indikasinya. Terimakasih Mbk Asfinawati, ketua umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Bang Rivanlee Anandar, wakil koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang sudah mampir di acara NgeHAMtam. Kapan-kapan mampir lagi, ya. Hehe

Di era Orde Baru, Soeharto selalu ditampikan jadi aktor utama Serangan Umum 1 Maret 1949. Padahal, ada banyak orang bekerja sama mempersiapkan serangan. Dari Sri Sultan Hamengku Buwono ke-9 sampai para kurier. 

Kita sepatutnya mendukung pelaksanaan SKB 3 Menteri soal seragam sekolah. Di negara yang pluralis, sekolah negeri sebagai lembaga pendidikan publik tidak seharusnya memiliki aturan yang mewajibkan seseorang untuk menggunakan seragam atau instrumen agama tertentu. Namun sebulan setelah SKB 3 Menteri terbit, ternyata masih ada penolakan. Aturan yang diteken Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas ini diprotes sejumlah petinggi daerah dan MUI. Salah satu alasannya, aturan itu mengancam kearifan lokal--karena terkesan membatasi penggunaan seragam bernuansa agama yang telah membudaya di daerah tertentu. Tapi menurut Tempo, alasan penolakan SKB 3 Menteri itu adalah bentuk sesat pikir. Mewajibkan seragam berbasis agama justru akan mendorong penyeragaman budaya. Model semacam itu malah menghilangkan keberagaman yang menjadi ciri khas kebudayaan Indonesia. Kebijakan sekolah yang mengharuskan siswa mengenakan seragam berbasis agama harus ditolak. Begitu pula ketika sekolah melarang ekspresi keagamaan, seperti ketika Orde Baru melarang penggunaan jilbab di sekolah. Selain ngobrol seputar SKB 3 Menteri, di episode ini Lisa dan Azul juga membahas soal seragam sekolah di masa Orba dan doktrin “kepatuhan” yang ada di baliknya. Jadi, dengarkan sampai akhir ya! --- Laporan tentang diskriminasi pelajar non-muslim yang terjebak aturan kewajiban memakai jilbab bisa kamu baca di majalah.tempo.co

Mahasiswa ikut andil dalam pergantian kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto tahun 1966. Sayangnya, gerakan mahasiswa saat itu ini juga makan korban nyawa. Namanya Arif Rahman Hakim yang tewas tertembak pada tanggal 24 Februari 1966. Bagaimana kematian ARH itu bisa menjatuhkan wibawa Sukarno? 

Belajar asik bersama program audio pembelajaran di Suara Edukasi yang Akrab dan Mencerdaskan.

Belajar asik bersama program audio pembelajaran di Suara Edukasi yang Akrab dan Mencerdaskan.

Belajar asik bersama program audio pembelajaran di Suara Edukasi yang Akrab dan Mencerdaskan.

Belajar asik bersama program audio pembelajaran di Suara Edukasi yang Akrab dan Mencerdaskan.

Tahu nggak, di era Orde Baru, masyarakat Cina hanya boleh merayakan imlek secara tertutup? Bukan cuma itu aja, rezim Orde Baru juga bikin banyak pembatasan bagi warga keturunan Cina. Yuk, kita bedah sejarah perayaan imlek di Indonesia.

Jangan baper ini cuma opini.

Seperti apasih gerakan perempuan di Indonesia? Siapa saja tokoh-tokoh perempuan Indonesia yang membuat perubahan? apa saja yang sudah mereka lakukan? Simak selengkapnya bincang-bincang dengan dokter gigi, penulis buku & pegiat isu perempuan, drg. Dea Safira Basori kali ini. Kita ngobrolin banyak hal terkait sejarah gerakan perempuan, gender, feminisme dan lainnya #IndonesiaFeminis --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/speak-yourmind/message Support this podcast: https://anchor.fm/speak-yourmind/support

Dalam demokrasi, oligarki sulit dielakkan ketika sistem politik bersifat kapitalistik, negara selaku pencipta dan pendistribusi kekayaan. Politik cenderung menjadi sarana untuk mendapatkan akses ekonomi untuk kepentingan personal politisi atau partai politik. Kultur politik era Orde Baru tidak berubah secara substantif di era reformasi, bahkan berlanjut, meskipun ada perubahan peraturan atau munculnya parpol baru. Aktor-aktor politik kunci tidak berubah signifikan. Jika era Orde Baru berpusat di keluarga kroni Soeharto, kini kekuasaan menyebar ke berbagai keluarga oligark. Apa upaya yang perlu dilakukan untuk meredam laju politik oligarkis ini?

Tempo menyayangkan ada masyarakat yang kurang jernih merespons kasus penembakan enam laskar FPI di sekitar kilometer 50 tol Jakarta-Cikampek. Menyebut aksi-aksi intoleran FPI sebagai dalih pembenar untuk dugaan pembunuhan ini adalah sesat pikir. Berbagai pelanggaran yang dilakukan FPI tentu harus dihadapi dengan penegakan hukum yang tegas, bukan dengan aksi balas dendam yang justru melanggar hukum itu sendiri. Terlepas dari siapapun korbannya, pengusutan yang transparan dan independen diperlukan untuk melepaskan tuduhan adanya dugaan pembunuhan ekstrayudisial. Apalagi penjelasan dari pihak Polda Metro Jaya terkait kasus ini masih bolong sana-sini. Suka atau tidak, FPI sudah menjadi bagian dari realitas politik di Indonesia. Ada jutaan pemeluk Islam yang merasa aspirasinya terwakili oleh suara-suara radikal kelompok semacam ini. Memberangus mereka dengan aksi ekstrayudisial seperti yang terjadi selama Orde Baru terbukti tak menyelesaikan masalah. Dalam episode ini, Apa Kata Tempo kembali mengajak salah satu pendengar untuk nimbrung bareng Azul dan Lisa. Dia adalah Dianita Hapsari, mahasiswi yang sedang kuliah di Manchester, Inggris. Bagi kamu yang juga tertarik ngobrol di Apa Kata Tempo, email saja langsung ke podcast@tempo.co.id --Editorial lengkap soal penembakan anggota FPI ini bisa kamu baca di majalah.tempo.co

Mendiskripsikan masa orde baru --- Support this podcast: https://anchor.fm/susi-wahyuni/support

Menjelaskan bagaimana presiden Soeharto bisa menjabat menjadi presiden --- Support this podcast: https://anchor.fm/susi-wahyuni/support

Main tebak-tebakan yok. T: Apa bedanya G30S dan G30S/PKI? J: G30S itu peristiwa di masa lalu. Kalau G30S/PKI, itu rekayasa sejarah oleh Orde Baru.

Sebagai satuan pendidikan terkecil, Pendidikan Anak Usia Dini mengalami tantangannya sendiri dalam melakukan pembelajaran secara daring dan mandiri selama masa COVID-19 ini. PAUD di Indonesia juga harus menghadapi banyaknya unit yang harus ditutup karena kurangnya biaya operasional akibat pandemi ini. Simak perbincangan saya dengan Dr Yulida Pangastuti, doktor lulusan Faculty of Education and School of Work, University of Auckland dan penulis isu pendidikan dan konstruksi masa kanak kanak di Indonesia. Kami juga mendiskusikan aspek gender/ibuisme dalam program PAUD di Indonesia yang dapat ditelusuri secara historis sejak masa Orde Baru.

Gue sama Bugi (@bugianggono) ngomongin di era baru NBA ini sejak Stephen Curry, banyak hal keren dan bahkan ada juga yang terkesan dibuat-buat. --- Support this podcast: https://anchor.fm/podcast-bekal-tidur/support

Apa Kata Tempo pekan ini membahas editorial di Koran Tempo, yang berjudul “Stop Pemberangusan Suara Kritis”. Editorial ini merespon kurang tegasnya pemerintah dalam menyikapi aksi teror dan pembajakan akun media sosial milik mereka yang bersuara kritis. Setidaknya sudah ada tiga kejadian yang menggunakan pola intimidasi lewat upaya peretasan. Pada akhir 2019, peretasan telepon diarahkan kepada aktivis dan akademisi yang mengkritisi revisi UU KPK. Tindakan serupa juga terjadi pada April 2020 terhadap Ravio Patra, yang sempat mengkritik aktivitas staf khusus milenial Presiden. Dan yang terbaru, adanya teror terhadap akademisi yang hendak melakukan diskusi di UGM mengenai teori pemakzulan presiden di tengah pandemi. Akibat teror tersebut, diskusi itu pun dibatalkan panitia. Jika aparat tidak segera mengungkap pelaku teror maka kekhawatiran soal adanya upaya pemberangusan suara-suara kritis, menjadi cukup beralasan. Pemberangusan berbagai suara kritis ini mengingatkan kita pada masa-masa kegelapan saat Orde Baru.

Tanpa didasari bukti kuat, tuduhan polisi soal adanya kelompok terorganisir 'Anarko Sindikalis' yang berencana membuat onar saat pandemi, bisa saja malah menciptakan hantu baru. Seperti halnya hantu-hantu yang tercipta oleh aparat di Orde Baru. Mereka menangkap seseorang tanpa bukti memadai, bahkan tanpa pengadilan. Tentu saja, era kegelapan itu tidak boleh terulang. Polisi pun hendaknya serius menyelidiki dugaan peretasan akun Whatsapp milik Ravio Patra, peneliti kebijakan publik yang sempat dikaitkan dengan kelompok “Anarko”. Dengarkan obrolan lengkapnya bareng Arif Zulkifli dan Erdy Kusuma. Baca juga laporan lengkap soal hantu baru di masa pandemi corona ini, hanya di majalah.tempo.co atau Tempo Apps.

Kita mengenal Ananda Badudu sebagai musisi. Tapi di episode ini, Laila dan Dara ngobrol bareng Ananda sebagai pendukung aksi massa #ReformasiDikorupsi 2019 - aksi massa terbesar di Indonesia dalam 20 tahun terakhir - yang memicu penangkapannya oleh aparat. Kami juga ngobrol tentang kemanusiaan dan demokrasi di Indonesia. ---Episode ini terlaksana karena kerjasama dengan Amnesty Internasional Indonesia.Song credit:"Berjalan Lebih Jauh" / Written by Rara Sekar & Ananda Badudu / Performed by Banda Neira / 2013."Sampai Jadi Debu" / Written by Rara Sekar & Ananda Badudu / Performed by Banda Neira feat. Gardika Gigih / 2016.

Tahun 2019 menandai 20 tahun kebangkitan demokrasi Indonesia sejak berakhirnya era otoriter Orde Baru. Selama 20 tahun, politik dan demokrasi Indonesia mengalami evolusi yang ditandai dengan lima kali pemilu legislatif dan empat kali pemilu presiden dan wakil presiden. Tahun 2019 sekaligus menjadi tonggak penting di penghujung dua dasawarsa kebangkitan demokrasi Indonesia. Pemilu 2019 telah membuka mata kita terhadap ekses pemilihan presiden secara langsung sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat; politik identitas, keterbelahan masyarakat, serta maraknya fitnah dan hoax yang merusak persaudaraan. Dalam perkembangan usai pemilu, berbagai ekses tersebut memicu bergulirnya sejumlah wacana dan langkah politik. Seketika, ekses pilpres secara langsung seolah membuat bangsa ini kapok bereksperimen dengan demokrasi. Gagasan mengembalikan tradisi otoritarianisme pun berkembang. Tahun 2019 seakan menjadi pertaruhan; apakah bangsa ini kapok dan berhenti atau akan terus belajar dan melakukan evolusi menuju kematangan sistem demokrasi?

Indonesia pernah memiliki gerakan perempuan yang sangat progresif dan jauh lebih kuat daripada gerakan perempuan di Barat. Namun gerakan ini kemudian menjadi target penghancuran rezim Orde Baru dan para anggotanya mengalami kejahatan kemanusiaan. Kali ini Magdalene's Mind berbincang dengan Saskia Wieringa, seorang Antropolog asal Belanda yang sangat aktif dalam isu gerakan perempuan Indonesia.