NALAR

Pada 3 Juni 2024, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN). Kabar ini tentu meninggalkan banyak pertanyaan di benak publik tentang kelanjutan pembangunan IKN. Apalagi, alasan resmi pengunduran diri pimpinan OIKN itu tidak pernah dirilis secara resmi. Sejalan dengan pengunduran diri ini, kemarut pembangunan IKN pun terus mengiringi. Permasalahan status lahan dan investasi menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Selain permasalahan utama tersebut, pembangunan infrastruktur yang belum rampung serta dampak lingkungan juga mewarnai pembangunan IKN. Kepemimpinan yang solid sangat diperlukan untuk menuntaskan pembangunan IKN. Pemerintah harus segera mencari sosok pengganti Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe. Ini adalah kunci untuk menyelesaikan segala permasalahan yang menghambat pembangunan IKN. Pada episode kali ini, #NALAR mendiskusikan permasalahan mendasar tata kelola pembangunan IKN. Episode ini juga membahas kriteria pemimpin OIKN yang dibutuhkan oleh publik untuk merampungkan pembangunan ibu kota baru Indonesia itu. Versi bahasa Inggris dari episode ini dipublikasikan dalam fulcrum.sg tanggal 13 Juni 2024 berjudul “The Road to Nusantara Just Got Longer” yang ditulis oleh Yanuar Nugroho.

Pengabaian etika, moral, dan hukum pasca Pemilu 2024 terus berlanjut. Situasi demokrasi negeri kian hari justru semakin diperparah dengan tindak tanduk para penguasa yang terus mengingkari warga. Semuanya dilakukan demi memenangkan kepentingan pribadi dan kroninya. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka gagasan hidup bersama sebagai bangsa Indonesia akan hancur. Untuk itu, konsolidasi masyarakat sipil dari berbagai elemen harus segera dilakukan. Mereka harus duduk bersama dan berdiskusi untuk menghadapi pemerintahan yang semakin carut marut. Masyarakat sipil mesti menjadi kontrol dan pengawas jalannya pemerintahan. Pada episode kali ini, #NALAR mendiskusikan pentingnya konsolidasi masyarakat sipil pasca Pemilu 2024. Episode ini juga membahas apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat sipil dalam upaya mengawasi jalannya pemerintahan. Versi lebih ringkas dari episode ini dipublikasikan dalam Fulcrum ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapore tanggal 20 Maret 2024 berjudul “An Urgent Need for Post-Election Civil Society Consolidation in Indonesia” yang ditulis oleh Yanuar Nugroho. #NALAR #NalarInstitute #Pemilu2024 #Pemilu #Pilpres #Pileg #demokrasi #ormas #organisasimasyarakatsipil #masyarakatsipil #konsolidasimasyarakatsipil#YanuarNugroho

Setiap insan yang hidup berbangsa dan bernegara pastilah berpegang pada suatu prinsip. Prinsip ini menjadi pedoman bagi manusia dalam setiap tutur kata dan tingkah laku. Prinsip hidup ini berlandaskan pada akal sehat, moralitas, dan etika dasar atau disebut juga keadaban publik. Sayangnya, situasi politik akhir-akhir ini mempertontonkan kemerosotan keadaban publik. Para pejabat publik tak lagi malu memperlihatkan tindak tanduk mereka yang menabrak akal sehat, moralitas, etika dasar, hingga hukum. Semua itu dilakukan demi keuntungan pribadi dan kroninya sendiri. Keadaban publik tak lagi menjadi prioritas mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Kondisi ini sungguh mengganggu—kalau tidak mau dibilang mengancam—tatanan hidup bersama. Keadaban publik yang terus diabaikan tentu akan berdampak besar. Taruhannya adalah cita-cita Indonesia menjadi negara maju. Pada episode kali ini, #NALAR mendiskusikan permasalahan mendasar keadaban publik yang semakin ambruk pasca penyelenggaraan Pemilu 2024. Episode ini juga membahas apa yang perlu dilakukan oleh publik untuk kembali menegakkan keadaban publik sebagai pedoman hidup bersama. Episode ini merupakan versi audio visual dari publikasi tulisan Yanuar Nugroho di kolom Opini Harian Kompas edisi 6 Maret 2024 halaman 7 berjudul “Ambruknya Keadaban Publik Kita”. #NALAR #NalarInstitute #Pemilu2024 #Pemilu #Pilpres #Pileg #demokrasi #keadaban #keadabanpublik #kewargaan #YanuarNugroho

KPU telah mengumumkan pemenang Pemilu 2024. Sengketa Pemilu 2024 pun telah menemui titik akhir. Keduanya menandai berakhirnya kontestasi politik paling akbar tahun ini. Meskipun telah berakhir, Pemilu 2024 meninggalkan sejumlah catatan hitam bagi demokrasi yang masih berumur jagung ini. Berbagai praktik kecurangan yang sistematis dan abai terhadap regulasi menjamur di banyak tempat. Ini menandai pelanggaran terhadap prinsip, etika, dan moral. Hal ini sungguh mempertaruhkan masa depan Indonesia. Sebab, pedoman hidup paling dasar tidak lagi dihiraukan mereka yang hanya memikirkan kepentingan kroninya. Jika tidak mawas diri, Indonesia maju tinggallah mimpi. Pada episode kali ini, #NALAR mendiskusikan permasalahan mendasar penyelenggaraan pemilu 2024. Episode ini juga membahas apa yang perlu dilakukan oleh publik untuk mempertahankan demokrasi yang semakin kehilangan arah. Episode ini merupakan versi audio visual dari publikasi tulisan Yanuar Nugroho di Harian Kompas edisi 31 Januari 2024 halaman 6 berjudul “Kesetiaan pada Gagasan”. #NALAR #NalarInstitute #YanuarNugroho #Pemilu2024 #Pemilu #Pilpres #Pileg #demokrasi #YanuarNugroho

Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU menunjukkan bahwa populasi pemilih didominasi oleh generasi milenial dan gen z yaitu sebesar 56 persen. Ini menunjukkan bahwa generasi muda menjadi penentu suara. Pilihan generasi muda pada pemilu kali ini sangat krusial karena menentukan arah pembangunan Indonesia di tengah kondisi perpolitikan negeri yang penuh gejolak. Berbagai taktik dan kampanye politik yang bernuansa muda pun dilancarkan para politisi, mulai dari lagu tema, jargon, gaya komunikasi hingga janji politik yang ditujukan untuk orang muda. Semua strategi tersebut dimaksudkan untuk memenangkan suara orang muda. Namun, orang muda kerap kali ditempatkan sebagai komoditas politik, bukan subjek politik. Pojok Kebijakan #5 yang bertajuk “Orang muda, Demokrasi, dan Pemilu”, berlangsung secara luring pada 2 Desember 2023 di Yogyakarta. Sebanyak 21 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi muda, perwakilan kampus, perwakilan organisasi, dan profesional muda, hadir untuk belajar bersama Yanuar Nugroho. Mereka saling berbagi pandangan, ide, kritik, dan memberi solusi, bagaimana orang muda harus bersikap menuju gelaran demokrasi terbesar di Indonesia saat ini.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen dan plural. Ini terbukti dari banyaknya suku, ras, bahasa, agama dan keyakinan, serta budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia. Hasil sensus 2010 mencatat ada 1340 suku di Indonesia. Data Kemendikbud menunjukkan ada 187 aliran kepercayaan di Indonesia. Selain itu, data Badan Bahasa Kemendikbud tahun 2023 menyebut bahwa Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Keberagaman tersebut seharusnya bisa menjadi modal bagi praktik toleransi untuk masyarakat dunia. Sayangnya, heterogenitas masih menjadi tantangan di Indonesia. Menurut data BPS tahun 2020, ada 481 kematian yang disebabkan oleh konflik. Meski data ini mencatatkan penurunan dari tahun sebelumnya, potensi konflik tetap membayangi. #NALARTalks episode kali ini mendiskusikan bagaimana keberagaman seharusnya dikelola oleh negara bersama Sosiolog UGM Muhammad Najib Azca. Menurut Najib, mendukung praktik toleransi dan keberagaman membutuhkan kemauan politik yang kuat. Najib yang juga menjabat sebagai Wakil Sekjen PBNU ini turut mengkritisi praktik politik yang kerap menggunakan isu SARA untuk kepentingan segelintir kelompok. #NALAR #NalarInstitute #agama #keagamaan #keberagaman #heterogenitas #heterogen

Indonesia merupakan negeri yang terdiri dari banyak desa. BPS mencatatkan ada 83.794 desa/kelurahan di Indonesia per tahun 2022. Desa dengan jumlah yang besar ini tentu bisa menjadi potensi apabila dikelola dengan baik. Namun, meski sudah digelontorkan dana desa dengan jumlah yang fantastis, desa masih mengalami permasalahan mendasar seperti fasilitas yang tidak memadai, kemiskinan, akses kesehatan, dsb. Menurut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito yang hadir sebagai narasumber #NALARTalks episode kali ini, persoalan mendasar desa dimulai dari pola pikir yang keliru dalam mengelola desa. Arie berpendapat desa tidak ditempatkan sebagai subjek dalam pembangunan. Selain itu, penduduk desa sendiri jarang terlibat dalam perumusan kebijakan yang menyangkut mereka. Pada episode #NALARTalks kali ini, Arie yang aktif mengawal isu desa dan pendiri Nalar Institute Yanuar Nugroho mendiskusikan upaya negara dalam mengelola desa. Arie yang juga berprofesi sebagai akademisi ini menyampaikan saran terkait bagaimana seharusnya desa dibangun. #NALAR #NalarInstitute #Desa #UUDesa #PembangunanDesa #Urbanisasi #DanaDesa #KepalaDesa #KementerianDesa

Selama dua periode pemerintahan Jokowi, sektor perlindungan sosial menjadi salah sektor prioritas. Alokasi anggaran belanja negara untuk sektor ini selalu mengalami kenaikan, terlebih pada masa pandemi COVID-19. Sejumlah program bantuan dan jaminan sosial diluncurkan pemerintah untuk mendukung sektor ini. Kenaikan anggaran sektor perlindungan sosial tentu tidak mengherankan mengingat perlindungan sosial diamanatkan dalam UUD 1945. Perlindungan sosial memiliki tujuan utama yaitu untuk pembangunan manusia yang lebih beradab. Perlindungan sosial juga dimaksudkan melindungi penduduk dari segala kerentanan. Sayangnya, cita-cita ini belum tercapai. Skor sejumlah indeks yang mengukur kualitas manusia di Indonesia masih di bawah rerata asia maupun global. Data BPS per Maret 2023 juga mencatatkan rasio gini ketimpangan yang meningkat meskipun angka kemiskinan nasional menurun (Kompas, 13/07/2023). Ini menandai kegagalan implementasi anggaran perlindungan sosial. Buruknya tata kelola menjadi penyebab utama anggaran sektor ini tidak tepat sasaran. Tata kelola yang buruk juga menjadi celah penyelewangan dana perlindungan sosial. Pada episode kali ini, #NALAR mengevaluasi implementasi anggaran perlindungan sosial. Episode ini juga merefleksikan buruknya tata kelola yang membuat tujuan perlindungan sosial belum dapat tercapai. Selain itu, episode ini juga memberikan beberapa rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan terutama dalam implementasi program dan bantuan perlindungan sosial. Episode ini merupakan versi audio visual dari publikasi tulisan Yanuar Nugroho dan Ani Nur Mujahidah Rasunnah yang dimuat di Majalah Tempo edisi 4 Desember 2023 dengan judul “Pembenahan Tata Kelola Pembangunan Indonesia”.

Hari pemungutan suara akan jatuh kurang dari 24 jam. Pemilu 2024 ini akan menjadi pemilu yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Dominasi pemilih muda dan komposisi paslon dengan latar belakang yang beragam menjadi daya tarik besar dalam pemilu kali ini. Untuk dapat meningkatkan minat serta partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini, KPU mengemas debat dengan tema yang substantif dan variatif. Setiap debat juga didukung oleh belasan panelis dengan keahlian di bidang masing-masing. Upaya ini dilakukan agar debat dapat memberikan gambaran kepada calon pemilih terkait kapasitas masing-masing paslon. Pada episode kali ini, tim #NALAR melakukan diskusi internal terkait berlangsungnya kelima debat Pemilu 2024. Kami mengulas setiap debat dari sisi substansi, artikulasi, dan implikasi dari setiap jawaban paslon. Kami juga memberikan gambaran singkat mengenai agenda prioritas bagi setiap paslon.

Pemilu kali ini memiliki nuansa yang berbeda dibandingkan dengan pemilu sebelum-sebelumnya karena baik pemilih maupun calon legislatif didominasi oleh orang muda atau mereka yang berusia dari 17 hingga 39 tahun. Fakta ini membawa perubahan pada pola percaturan politik nasional. Demi menggaet suara pemilih muda, partai politik menjalankan strategi kampanye yang bernuansa “muda”. Mereka berlomba-lomba mencari figur yang dapat mewakili orang muda hingga melancarkan taktik kampanye yang sejalan dengan tren terkini. Namun, cara tersebut hanya digunakan untuk menggaet suara semata. Parpol dengan figur-figur muda belum terlihat mengusung agenda muda. Mereka cenderung menjadi simbol orang muda tanpa mewakili kebutuhan orang muda yang sesungguhnya. #NALAR episode kali ini membahas fenomena orang muda di tahun politik. Ada beberapa gejala yang perlu dicermati pemilih terkait kehadiran orang muda pada pesta demokrasi kali ini. Pemilih perlu cerdas dalam menentukan pilihan dan tidak terjebak agenda usang para caleg muda.

Peran teknologi digital tidak bisa dilepaskan dari seluruh lini kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan demokrasi. Teknologi digital turut memengaruhi perkembangan maupun dinamika demokrasi di Indonesia. Lebih dari itu, internet telah membentuk dan menentukan diskursus politik di banyak negara tak terkecuali di Indonesia. Kendati demikian, perkembangan teknologi digital khususnya media sosial yang tak terbendung memiliki konsekuensi terhadap demokrasi di Indonesia. Disinformasi, berita bohong, kampanye hitam adalah fenomena yang muncul sejak kehadiran media sosial meramaikan pesta demokrasi di Indonesia. Pada episode kali ini, #NALAR mendiskusikan perkembangan teknologi digital khususnya media sosial yang turut berdampak pada kehidupan demokrasi di Indonesia. Era demokrasi digital juga memunculkan beberapa konsekuensi terhadap kehidupan demokrasi yang perlu menjadi perhatian. Selain itu, episode ini juga membahas beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah derasnya disinformasi di era demokrasi digital terutama di tahun politik. Episode ini merupakan versi audio visual dari publikasi tulisan Yanuar Nugroho dan Maria Monica Wihardja yang dimuat di fulcrum.sg tanggal 9 Oktober 2023 dengan judul “Preventing Indonesia's “Digitalised” Democracy from Backsliding”.

DPR RI mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi setelah sistem digital negara diserang secara bertubi-tubi. Langkah ini dinilai suatu terobosan digital meskipun ada beberapa persoalan yang meliputinya. Persoalan pertama adalah tentang kesiapan implementasi UU PDP. Sampai saat ini, urusan perlindungan data pribadi belum menjadi prioritas pemerintah, sehingga aturan turunan dan pembentukan otoritas PDP tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Hal ini berdampak pada molornya agenda implementasi. Selain itu, sejumlah pasal dalam UU PDP juga berpolemik karena memiliki batasan hukum yang tidak jelas. UU PDP dinilai mengancam kebebasan pers, bias sanksi terhadap lembaga swasta dan pemerintah, sarat konflik kepentingan dalam independensi Otoritas PDP, dan minim aspek perlindungan kepada masyarakat. NALAR episode kali ini membahas sejumlah permasalahan yang menyelimuti UU PDP. Jika UU PDP tidak melalui tinjauan ulang, maka ketidakadilan sanksi membayangi masyarakat. Sebab, saat ini masyarakat lebih membutuhkan literasi digital daripada solusi represif atas pelanggaran perlindungan data pribadi. Episode ini merupakan versi audio visual dari publikasi tulisan Yanuar Nugroho dan Sofie Syarif yang dimuat di Perspective ISEAS No. 75 tanggal 22 September 2023 berjudul “What Can We Expect of Indonesia's PDP Law?”. #NALAR #NalarInstitute #YanuarNugroho #PerlindunganDataPribadi #PerlindunganData #UUPDP #PDP #peretas #peretasan #kemenkominfo #bjorka

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi ratusan juta serangan siber dalam empat tahun terakhir. Namun, fakta ini belum juga menjadi perhatian hingga seorang peretas bernama Bjorka muncul dan menghebohkan publik. Bjorka berhasil membobol dan mencuri data pribadi jutaan penduduk Indonesia. Tak hanya itu, ia juga mengunggah data pribadi para pejabat negara. Sebagai tanggapan reaktif terhadap kasus tersebut, pemerintah akhirnya meratifikasi UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang pertama kali diinisiasi pada tahun 2016. Sayangnya, upaya ini hanya dianggap sebagai formalitas belaka di akhir masa pemerintahan Jokowi. Sebab, UU PDP tidak bisa terlaksana dalam waktu dekat karena aturan turunannya yang belum siap. Selain itu, UU PDP juga mengandung sejumlah celah dan implikasi hukum. Tak hanya persiapan UU PDP yang belum matang, publik juga masih skeptis dengan keseriusan pemerintah dalam melindungi data pribadi karena respons atau komentar para pejabat publik yang menandakan rendahnya pemahaman akan urgensi perlindungan data pribadi. NALAR episode kali ini membahas sejauh mana UU PDP menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi data warga negaranya. Sederet celah dan implikasi hukum dalam UU PDP juga menjadi sorotan dalam episode ini. Episode ini merupakan versi audio visual dari publikasi tulisan Yanuar Nugroho dan Sofie Syarif yang dimuat di Perspective ISEAS No. 75 tanggal 22 September 2023 berjudul “What Can We Expect of Indonesia's PDP Law?”. #NALAR #NalarInstitute #PerlindunganDataPribadi #PerlindunganData #UUPDP #PDP #peretas #peretasan #kemenkominfo #bjorka

A public lecture was held at Gadjah Mada University and was organised by Nalar Institute and POLDEV Gadjah Mada University. The topic of the public lecture was Foresight As and For Policy: Shaping The Future Through Synergistic Approach. It was delivered by Joe Ravetz as the Co-Director of the Collaboratory for Urban Resilience & Energy at the Manchester Urban Institute and a Professor in Urban Planning at the University of Manchester. Approximately 180 participants, including undergraduate and postgraduate students from Gadjah Mada University, attended the session. The Foresight 3.0 methodology goes beyond traditional foresight approaches, providing support for their application in real-world situations. In the face of the uncertainties of the twenty-first century, foresight has broadened its focus to address critical global issues such as climate change, mass extinction, digital surveillance, and the breakdown of truth. The potential for transformative changes is rapidly increasing, with new models for governance, economic systems, and collaborative knowledge production emerging. This marks an opportunity for the evolution of 'seeing ahead' into the next generation, labelled as 'Foresight 3.0,' moving from transition to transformation. The approach emphasises collective anticipatory intelligence, involving reciprocal learning, co-innovation, and co-production among a diverse group of stakeholders. This collaborative effort aims for deeper layers of value and meaning, reaching further into transformation horizons. A recent public lecture not only introduced the principles and methods of Foresight 3.0 and their application in key public policy areas but also initiated an experimental session for hands-on participation. The lecture emphasised a synergistic approach to assist policymakers, fostering a comprehensive understanding of complex issues, enhancing decision-making through inclusive processes, improving policy outcomes, building resilience, encouraging adaptability, and stimulating innovation and creativity. Embracing this approach allows policymakers to more effectively address the multifaceted challenges of the contemporary era, developing robust, inclusive, and forward-thinking policies. Together with Joe Ravets, we take a deep dive into the area of foresight for and as policy, examining the enormous impact it has on creating the future through a synergistic approach.

Pemilu 2024 hanya tinggal menghitung bulan. Pemilu lebih dari sekadar merebut suara, ia adalah arena sesungguhnya bagi para petarung kuasa. Tidak mengherankan jika antusiasme menyambut pemilu paling besar datang dari para politisi dan penyelenggara negara yang masih ingin meraih kekuasaan. Sayangnya, gairah berebut kuasa ini kerap mengganggu penyelenggaraan negara. Para pejabat publik yang seharusnya mengelola penyelenggaraan negara justru terpecah fokusnya karena berpolitik jelang pemilu. Hal ini memiliki konsekuensi besar terhadap pembangunan dan cita-cita negeri. Pada episode kali ini, #NALAR mencermati situasi penyelenggaraan negara di tahun politik. Ada beberapa usul yang diajukan agar penyelenggaraan negara tetap bisa berlangsung meskipun dipengaruhi atmosfer politik yang tidak menentu. Episode ini juga dimuat dalam Kolom Opini Harian Kompas edisi 1 November 2023 dengan judul ‘Pemilu dan Nalar Penyelenggaraan Negara'. #NALAR #NalarInstitute #YanuarNugroho #Pemilu2024 #Politisi #KebijakanPublik #PenyelenggaraanNegara #PenyelenggaraNegara #PejabatPublik

The Foresight approach, which aims to shape the future rather than predict it, is now gaining momentum and finding application in policy formulation. Foresight, as a concept, involves the systematic exploration and analysis of future trends, uncertainties, and possibilities to inform decision-making and policy formulation. In the realm of policy, foresight plays a vital role in guiding development planning. The synergistic approach is a framework within foresight that underscores the significance of integrating diverse knowledge sources, stakeholders, and perspectives to create a more comprehensive understanding of complex issues. It acknowledges that tackling complex challenges requires collaboration and synergy among different disciplines, sectors, and societal actors. How has the conceptual and scientific development of foresight evolved over time? What motivates individuals and organisations to embrace foresight practices? To what extent does the synergistic approach benefit policymakers by fostering a comprehensive understanding of complex issues, improving decision-making through inclusive processes, and enhancing policy outcomes? How is the practice of foresight implemented in Indonesia, and what valuable lessons can we extract from this experience? In this 129th episode, #NALARTalks features Joe Ravetz and Dimas Wisnu Adrianto. Joe Ravetz is the Co-Director of the Collaboratory for Urban Resilience & Energy at the Manchester Urban Institute and holds the position of Professor in Urban Planning at the University of Manchester, UK. Dimas currently serves as an Assistant Professor at the Department of Urban and Regional Planning, University of Brawijaya, Indonesia, and is a senior fellow at the Nalar Institute. Together with Joe and Dimas, #NALARTalks dives into the realm of foresight for and as policy, exploring the profound impact it has on shaping the future through a synergistic approach.

Dunia masih harus berkutat dengan sejumlah persoalan kemiskinan meskipun agenda pembangunan global telah berupaya untuk menuntaskan permasalahan ini. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ada kegagalan besar dalam memahami kompleksitas pembangunan. Kini, dunia tengah berhati-hati merencanakan agenda pembangunan pasca SDGs pada September 2024 di sidang umum PBB selepas SDGs dinyatakan tidak akan berhasil dicapai sesuai target, yaitu tahun 2030. Agenda pembangunan selanjutnya diharapkan bisa menjawab kerumitan persoalan zaman. Pada episode kali ini, #NALAR membahas mengenai kegagalan dunia dalam merencanakan pembangunan global. Selain itu, #NALAR juga menyoroti pentingnya merencanakan pembangunan nasional untuk mensukseskan pembangunan global. Sebab, pembangunan merupakan jalinan yang saling menghubungkan antara elemen pembangunan yang satu dengan yang lainnya. #NALAR #NalarInstitute #Yanuar Nugroho #KebijakanPubik #Pembangunan #PerencanaanPembangunan #SDGs #PembangunanNasional #PembangunanGlobal

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo akan menjadi acuan rencana untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satu cita-cita yang tercantum dalam visi tersebut adalah meraih posisi ekonomi lima besar di dunia. Sayangnya, mimpi ini masih terhempas fakta Indonesia yang selama 30 tahun belum juga keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle-income trap). Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia harus melakukan gebrakan pembangunan. Hal ini bertujuan agar terjadi perubahan dan perbaikan yang signifikan dalam pembangunan Indonesia. #NALAR episode kali ini membahas soal transformasi pembangunan yang mencakup cara merencanakan pembangunan, cara mengelola pembangunan, dan cara menjaga kesinambungan pembangunan. Ketiganya perlu dikebut karena Indonesia memiliki sisa waktu yang tidak banyak untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. #NALAR #NalarInstitute #YanuarNugroho #IndonesiaEmas #KesinambunganPembangunan #PembangunanNasional #TantanganPembangunan

Kebijakan berkaitan erat dengan mental, pola pikir, dan perilaku manusia. Bahkan keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dengan menakar perubahan perilaku masyarakat sebagai pihak yang terdampak kebijakan maupun pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Untuk itu, kebijakan mulai perlu menggunakan pendekatan psikologis selain pendekatan berbasis bukti. Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan mulai memasukkan ilmu perilaku dalam siklus kebijakan. Ilmu perilaku dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola perilaku publik dan pemerintah dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan. NALAR episode kali ini membahas urgensi untuk menggunakan ilmu perilaku dalam perumusan kebijakan di Indonesia. NALAR juga memaparkan pentingnya mengedepankan ilmu perilaku dalam kebijakan kesejahteraan sosial. Meskipun sudah populer di banyak negara, Indonesia masih belum memprioritaskan penggunaan ilmu perilaku dalam penyusunan kebijakan publik. #NALAR #NalarInstitute #YanuarNugroho #KebijakanPublik #IlmuPerilaku #BehavioralPolicy

Meski telah lama memangku jabatan publik, Pendiri dan Penasihat Nalar Institute Yanuar Nugroho tak pernah melupakan pengalamannya selama menjadi akademisi di Inggris. Pengalaman mengajar dan meneliti selama delapan tahun di Universitas Manchester membuatnya sadar betapa pentingnya membangun sistem akademik yang baik di Indonesia. Mengajar dan meneliti adalah jantung peradaban negeri, sebab keduanya adalah landasan bagi sebuah bangsa untuk bertindak dan berpikir. Hal ini membuat reformasi pendidikan tinggi harus dilakukan secara cepat dan masif. Tanpa komitmen politik dan teknokratik, reformasi pendidikan tinggi tidak akan pernah bisa tuntas. #NALAR episode kali ini mendiskusikan beberapa hal yang perlu ditempuh pemerintah untuk membangun kapasitas dan meningkatkan kualitas kampus dalam urusan mengajar dan meneliti. Upaya ini berkaitan erat dengan kebijakan pendidikan tinggi yang harus ditangani secara profesional.

Pada episode kali ini #NALAR menjawab berbagai pertanyaan yang masuk seputar topik teori strukturasi. Pertanyaan yang diajukan membahas bagaimana struktur dan tindakan individu saling terkait. Beberapa pertanyaan juga berkaitan dengan penerapan teori strukturasi dalam praktik kehidupan nyata. Untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh, Yanuar Nugroho juga memberikan contoh nyata atau praktik terbaik terkait teori strukturasi. Selain itu, Yanuar Nugroho turut membagikan analisis singkat mengenai isu sosial politik di Indonesia melalui kacamata teori strukturasi yang dirumuskan oleh Anthony Giddens.

Indonesia dikenal sebagai negara yang akrab dengan kultur keluarga atau berkeluarga. Ini juga dibuktikan melalui data BKKBN tahun 2022 yang mencatatkan peningkatan jumlah keluarga Indonesia sekitar 3,3% dari tahun sebelumnya menjadi 70.759.056 keluarga. Hal ini menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk menciptakan dan mendukung ketahanan keluarga lewat kebijakan. RUU Ketahanan Keluarga sempat diusulkan pada tahun 2020. Sayangnya, RUU ini tidak mendapat respons positif karena isinya yang justru dianggap tidak ramah keluarga. Untuk dapat menguatkan keluarga, pemerintah perlu memahami arus demografi dan data terkait keluarga di Indonesia. #NALAR episode kali ini membahas langkah-langkah dan usulan yang mesti dipahami pemerintah agar dapat mendorong kebijakan berbasis ketahanan keluarga.

Pada episode kali ini #NALAR kembali menjawab pertanyaan yang masuk seputar topik kebijakan publik. Ada beragam pertanyaan terkait kebijakan publik yang diajukan Sahabat NALAR mulai dari kebijakan berbasis bukti, kebijakan top down dan bottom up, juga implementasi kebijakan publik. Tidak hanya memberikan penjelasan, praktisi kebijakan publik Yanuar Nugroho juga memberikan contoh nyata atau praktik terbaik terkait topik yang menjadi pertanyaan Sahabat NALAR. Selain itu, Yanuar Nugroho turut membagikan pengalamannya selama sepuluh tahun berkarier di lingkungan pemerintahan.

Episode ini adalah versi audio-visual dari tulisan yang dimuat di https://www.katolikana.com/2020/12/24... Salah satu konsep kunci untuk memahami dinamika dalam sosiologi adalah dualitas. Konsep ini berguna untuk mendalami tegangan-tegangan lain yang kerap menjadi perdebatan: misalnya antara subyetivisme dan obyektivisme, atau antara voluntarisme dan determinisme, yang mewarnai wacana berbagai praktik sosial. Mulai dari soal korupsi, hingga demokrasi, bahkan konsumsi. Alm. Dr. B. Herry-Priyono, SJ, atau kerap dipanggil Romo Herry - seorang dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan rohaniwan Katolik - adalah salah satu pemikir sosial di Indonesia yang lewat pergulatan intelektual dan spiritualitasnya mendalami konsep ini dan membagikannya kepada para sejawat dan mereka yang belajar darinya. Dia telah melahirkan berbagai karya, baik tulisan maupun tindakan, yang dipandu oleh pemahaman mendalam tentang dualitas - dan tentu spiritualitas. Episode #NALAR kali ini didedikasikan untuk menghormati dan merangkum perjalanan pertemuan dengan Romo Herry.

Beberapa waktu lalu, publik diresahkan oleh perilaku pamer gaya hidup oleh sejumlah ASN. Selain itu, masalah mengenai kesenjangan pendapatan ASN antar instansi mulai mengemuka dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Berbagai masalah perilaku birokrat yang mencuat ke publik menunjukkan urgensi reformasi birokrasi, khususnya dalam manajemen talenta ASN. Selama ini belum ada kebijakan maupun badan otoritatif yang berfokus pada pengembangan talenta ASN. Padahal, keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kompetensi dan performa para birokrat yang berkualitas. Kendati demikian, manajemen talenta ASN tentu bukan tanpa tantangan. Pojok Kebijakan 4 yang bertajuk “Tantangan Manajemen Talenta ASN” diselenggarakan secara luring pada 24 Maret 2023 di Yogyakarta. Selama dua jam, para peserta mendiskusikan berbagai pandangan, ide, kritik, serta solusi untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui pembenahan manajemen talenta ASN bersama ahli sekaligus praktisi kebijakan publik Yanuar Nugroho. —---- Video ini adalah dokumentasi kegiatan Pojok Kebijakan 4: Tantangan Manajemen Talenta ASN, yang diselenggarakan pada Jumat, 24 Maret 2023 bertempat di Yogyakarta.

Kebangkitan nasional mesti dibarengi dengan kesadaran hidup sebagai sebuah bangsa yang besar, merdeka, dan berdaulat, yang ikut andil bersama untuk membangun Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman di masa depan. Sayangnya, gagasan ini' semakin jarang dibahas. Padahal, hal ini sangat dibutuhkan Indonesia yang bercita-cita menjadi pemimpin dunia di tahun 2045. Pada episode kali ini #NALAR mendiskusikan mengenai kebangkitan bangsa. Bagaimana membangun kesadaran kita sebagai ‘Orang Indonesia'? Apa saja kejadian lintas zaman yang perlu kita pahami dengan seksama?

Sejumlah laporan global menunjukkan bahwa pembangunan manusia Indonesia masih tertinggal. Fenomena ini salah satunya disebabkan oleh kualitas pendidikan Indonesia yang belum ideal. Padahal mutu pendidikan di suatu negara sangat menentukan kapasitas dan kualitas masyarakatnya. Pendidikan tinggi seharusnya memegang peranan penting sekaligus menjadi sektor terdepan dalam perbaikan kualitas sumber daya manusia. Namun faktanya, dunia pendidikan tinggi di era kontemporer saat ini, menjadi arena perebutan kepentingan antara pasar, negara, dan institusi pendidikan. Pada episode kali ini #NALAR mendiskusikan mengenai kebijakan pendidikan tinggi. Bagaimana relasi kuasa antara pasar, negara, dan institusi pendidikan terjadi? Apa bentuk dominasi pasar dalam layanan jasa pendidikan? Implikasi logis dan etis apa di dalam ruang akademik dan pembangunan manusia? Dan agenda masa depan seperti apa yang perlu kita rumuskan bersama?

Triple planetary crises atau tiga krisis utama planet bumi yakni perubahan iklim, polusi udara, dan hilangnya keanekaragaman hayati, adalah masalah aktual yang dihadapi dunia saat ini. Setiap tahun kondisi krisis ini semakin parah dan membawa dampak negatif yang cukup besar di berbagai bidang, baik itu ekonomi, politik, maupun sosial-budaya. Meski begitu, para pemangku kepentingan belum serius dalam mengarusutamakan isu lingkungan dan iklim dalam agenda kebijakan. Akibatnya, bencana tipe kedua (manufactured risks) muncul. Fenomena ini terjadi karena kelalaian manusia. Hal ini juga diperparah dengan rendahnya literasi masyarakat terkait risiko, bencana, dan krisis. Sejauh mana orientasi dan posisi kita sebagai negara di isu lingkungan? Apa saja yang dapat dilakukan untuk membangun kapasitas literasi masyarakat akar rumput terhadap kebencanaan? Bagaimana keterlibatan para akademisi dan praktisi dalam isu-isu kebijakan lingkungan dan mitigasi kebencanaan di Indonesia? #NALARTalks episode ke-115 kali ini menghadirkan Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno, MT, atau akrab dipanggil “Pak ET atau Mas ET”. ET adalah seorang akademisi sekaligus aktivis lingkungan yang memiliki kepakaran di bidang tata kelola kebencanaan. Bersama ET, #NALARTalks mendiskusikan terkait kebijakan lingkungan dan mitigasi kebencanaan di Indonesia.

Tahun 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah republik ini. Berbagai manuver politik telah dilakukan mulai dari safari, konsolidasi, hingga deklarasi agar calon yang digadang-gadang berhasil lolos dalam pertarungan kekuasaan. Pemilu boleh disebut sebagai pesta demokrasi, tetapi yang sebenarnya dipertaruhkan adalah masa depan negeri. Membicarakan kandidat pemimpin terbaik, ada kriteria substansial yang seharusnya menjadi standar yakni kekuatan gagasan serta langkah-langkah strategis. Kriteria ini sering disebut sebagai kepemimpinan konsekuensial (consequential leadership). Parameter kepemimpinan tidak hanya membahas tentang figur dan kekuasaan, tetapi turut mendiskusikan kontribusi kebijakan dan legasi yang ditinggalkan. Bagaimana seharusnya memilih dan menentukan kriteria pemimpin dalam ruang demokrasi? Apa itu kepemimpinan konsekuensial? Mengapa kepemimpinan konsekuensial penting dalam agenda kebijakan publik? Sebanyak 25 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari perwakilan BEM kampus, perwakilan organisasi, profesional muda, dan ASN muda, hadir untuk belajar bersama dalam Pojok Kebijakan #3: Kepemimpinan Konsekuensial dan Kebijakan Publik.

Akhir-akhir ini perhatian publik tertuju pada sejumlah pejabat dan keluarganya yang memamerkan gaya hidup mewah. Harta kekayaan mereka dianggap tidak wajar sehingga membuat publik gerah. Namun, fenomena tersebut Terkuaknya kasus sejumlah pejabat negara yang memiliki harta tidak wajar, kesenjangan remunerasi dan insentif ASN antar kementerian, kinerja pemerintah pusat dan daerah yang dinilai lamban, sebenarnya bukan masalah baru dalam mekanisme birokrasi kita. Meski begitu, dari berbagai masalah yang mencuat ke publik, perkara substansial yang sebenarnya adalah mandeknya reformasi birokrasi. Sesuai dengan amanat konstitusi, birokrasi kita seharusnya memiliki sumber daya manusia dan kelembagaan publik yang akuntabel, produktif, profesional, dan bebas korupsi. Namun barangkali, mandat ini terlalu berat jika tidak boleh dikatakan kita terlalu kerdil atau tidak mampu mewujudkannya. Hal yang kemudian terjadi adalah kualitas birokrasi kita berjalan relatif lambat atau bahkan sedang diam di tempat. Pada episode kali ini #NALAR mendiskusikan mengenai urgensi pemerintahan untuk melakukan reformasi birokrasi. Apa esensi dari reformasi birokrasi? Mengapa harus segera dilakukan? Apa saja elemen kunci birokrasi yang harus dibenahi? — Production team Producer: Yanuar Nugroho DOP & editor: Vaizal Andrians Art director: Hari Saptomo Editor in Chief: Anendya Niervana Content Writer: Ani Nur M. R. #NALAR #NalaInstitute #YanuarNugroho #ReformasiBirokrasi #TataKelola #ASN #Birokrasi

NALAR TALKS Live on Instagram "Kebijakan Lingkungan yang Adil dan Berkelanjutan" Agenda kebijakan yang berpihak pada lingkungan sangat memerlukan partisipasi masyarakat yang linear dengan gerakan sosial-ekologis. Gerakan sosial ini dibutuhkan guna membangun kesadaran dan keberpihakan kolektif, serta komitmen dalam upaya mewujudkan kebijakan yang berbasis data, bukti, dan keterlibatan. Harapannya agenda kebijakan ke depan menjadi lebih ramah lingkungan dan berkesinambungan dengan penguatan pembangunan dalam aspek ekologis, serta adaptasi krisis iklim yang komprehensif. Bagaimana membangun kesadaran kolektif baik di masyarakat maupun birokrat? Bagaimana peran gerakan sosial dalam mendorong isu lingkungan di tataran kebijakan? NALAR TALKS Live on Instagram menghadirkan narasumber para aktivis isu lingkungan yang memiliki keterlibatan di masyarakat untuk mengembangkan praktik hidup berkesadaran ekologis. Narasumber:

Pada akhir Januari lalu berlangsung rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan BRIN. Pertemuan tersebut diwarnai kritik tajam dari anggota DPR yang mempertanyakan persoalan kelembagaan, penataan sumber daya manusia, dan penggunaan anggaran BRIN. Rapat ini pun diakhiri dengan beberapa kesimpulan yang salah satunya adalah desakan untuk mencopot kepala BRIN. Persoalan kelembagaan yang mendera BRIN tentu wajar terjadi sejak BRIN menjadi satu-satunya lembaga yang menangani riset dan inovasi, mulai dari kebijakan, implementasi, hingga pengendalian atau akuntabilitas. Hal ini membawa ke satu pokok persoalan utama, yakni perbaikan tata kelola. Sebagai lembaga baru, BRIN tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk dapat beradaptasi. Pada episode kali ini #NALAR mendiskusikan reformasi tata kelola BRIN berkaitan dengan statusnya sebagai lembaga baru. Sebagai ujung tombak riset dan inovasi dalam negeri, bagaimana seharusnya BRIN mereformasi tata kelola kelembagaannya? Apakah penggantian ketua BRIN dapat dinilai sebagai langkah yang tepat?

Transformasi digital di era industri 4.0 mengubah sistem layanan jasa yang awalnya konvensional menjadi platform berbasis digital. Platform layanan berbasis digital ini bertransformasi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Namun, kemajuan industri digital yang sangat pesat justru berbanding terbalik dengan rendahnya kesejahteraan para pekerjanya. Realitas ini adalah dampak dari munculnya era ekonomi baru yang disebut dengan ekonomi gig. Ekonomi gig hadir seiring dengan majunya digitalisasi dan keinginan orang untuk bekerja secara fleksibel. Apa itu ekonomi gig dan perbedaannya dengan ekonomi konvensional? Bagaimana implikasi ekonomi gig terhadap model ekonomi sistem kerja di era modern? Bagaimana regulasi dan kebijakan yang seharusnya dibuat pemerintah dalam menata ekosistem ekonomi khususnya ekonomi gig dan potensi perkembangannya di masa depan? Pada episode kali ini Nalar Talks menghadirkan Arif Novianto, seorang peneliti muda di Institute of Governance and Public Affairs yang menekuni isu ekonomi gig. Arif juga aktif sebagai awak Magister Administrasi Publik Corner Klub-Diskusi Magister Kebijakan Publik UGM dan pegiat sosial di jaringan pro-demokrasi.

Kebijakan pemerintah selama pandemi COVID-19 menjadi ruang tarik ulur serta kontestasi berbagai kepentingan utamanya terkait dengan agenda kesehatan versus ekonomi. Meski menghadapi berbagai dilema opsi kebijakan, sejumlah capaian berhasil diraih pemerintah. Dalam segi ekonomi, pemerintah telah menyalurkan sejumlah besar bantuan sosial, membantu sektor informal lewat dukungan pada lebih dari 40 juta UMKM, termasuk 15 juta usaha mikro dan ultra-mikro, dan keringanan PPh Pasal 21 yang dinikmati oleh 150.000 lebih Wajib Pajak. Dari sisi kesehatan, selain memperkuat layanan kesehatan primer, pemerintah juga memulai program insentif, kompensasi, subsidi, dan pembentukan satgas COVID-19, serta usaha untuk membuat vaksin produksi dalam negeri. Meskipun saat ini Indonesia sedang memasuki masa transisi dari pandemi menjadi endemi, penting untuk merefleksikan kembali: Bagaimana dinamika perumusan kebijakan yang dilematis ketika menangani pandemi? Pertimbangan apa yang memengaruhi? Bagaimana koordinasi dan implementasinya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu kita memahami skema dan model kebijakan yang telah diambil —baik gagal maupun berhasil—serta membantu untuk mempersiapkan diri ketika terjadi pandemi lagi di masa depan.

Bangsa yang beradab dan peradaban yang memanusiakan menempatkan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pondasi sekaligus orientasi utama kehidupan. Namun, sejarah bangsa tidak sebatas glorifikasi capaian. Ia juga punya sisi gelap. Salah satunya, misalnya: pelanggaran HAM di masa lalu. Maka, agar adil dalam pikiran dan tindakan bernegara, kedua sisi sejarah itu mesti diungkap. Pengakuan Presiden Jokowi atas pelanggaran HAM berat masa lalu baru-baru ini bisa dikatakan langkah baik secara moral. Tetapi ini tidak berarti telah menyelesaikan pelanggaran atau mengantikan proses peradilan atas pelanggaran tersebut, termasuk memulihkan hak-hak korban dan keluarganya yang masih di persimpangan jalan. Karena itu, penting menelisik sebenarnya apa klasifikasi dari pelanggaran HAM berat? Mengapa selama puluhan tahun belum ada titik terang? Apa tantangan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu? Bagaimana penyelesaian yang lebih berkeadilan dan menyeluruh seharusnya dilakukan? Tidak ada bangsa yang bisa melangkah menuju masa depan ketika beban masa lalu belum terselesaikan. #Nalar #NalarInstitute #PelanggaranHAM #Jokowi #Kebijakan

Kondisi ekonomi global diprediksi akan mengalami resesi di tahun 2023. Meski begitu, Indonesia hanya akan mengalami perlambatan ekonomi, karena derajat integrasi ekonomi kita ke ekonomi global relatif rendah. Di samping isu ekonomi, negeri ini juga akan menghadapi tantangan tahun politik. Menjelang Pilpres dan Pilkada di tahun 2024, berbagai safari, manuver, dan konsolidasi politik sudah semakin gencar. Nama-nama calon presiden dan wakilnya sudah diwacanakan sejak tahun 2022, berikut juga perhitungan elektabilitasnya. Namun, tetap saja nama dan pesona yang selalu disorot padahal kita membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kriteria. Di sisi lain, ada 18 menteri yang berlatar belakang partai politik, yang tak bisa diragukan bahwa bisa jadi mereka malah berfokus pada agenda politik, bukan pekerjaan utamanya sebagai teknokrat. Pertanyaannya, mengapa ini perlu menjadi perhatian kita bersama? Strategi apa yang bisa dilakukan agar kapasitas negara (state capacity) kita tidak jatuh di titik terendah?

Tahun 2022 tinggal beberapa hari lagi. Saatnya berefleksi. Sejenak, mari kita bersama melihat apa yang sudah terjadi. Atas banyaknya peristiwa di negeri ini --mulai dari agenda penting seperti rangkaian acara G20, hingga hal tak terduga seperti tragedi Kanjuruhan dan berbagai bencana alam-- kita perlu melihatnya secara lebih sistematik. Satu cara yang ditawarkan adalah menggunakan kerangka STEEPV (Sosial, Teknologi, Ekonomi, Lingkungan, Politik, dan Nilai). Mengapa hal ini perlu dilakukan? Agar kita dapat merawat ingatan terhadap berbagai kejadian penting yang membawa dampak signifikan dalam hidup bersama kita. Untuk apa kita lakukan? Agar apa yang kita catat, ingat, dan beri makna dari kejadian-kejadian di tahun 2022 membantu kita membentuk masa depan. Selamat menyambut 2023!

Indonesia telah memasuki tahun politik. Persiapan pemilu, agenda konsolidasi hingga deklarasi telah dilakukan sejumlah partai, bahkan nama capres-cawapres mulai diajukan. Selain pemilihan kandidat presiden dan wakilnya, masih ada ratusan nama lain yang akan dipilih di 2024 nanti, yakni: 542 pimpinan provinsi/kabupaten/kota, 575 anggota DPR, 19.817 DPRD, dan 136 DPD. Pemilu tahun 2024 akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah republik ini. Dalam pesta demokrasi nanti, yang sebenarnya dipertaruhkan adalah masa depan negeri. Karena itu, jika salah memilih nama, maka akan panjang konsekuensinya. Berbicara soal nama, memang akan membawa pesona, namun yang terpenting sebetulnya adalah gagasan yang dibawa. IIndonesia memerlukan pemimpin yang memiliki kriteria mampu membawa negeri ini meraih cita-cita besar di tahun 2045 nanti. Menjadi negara yang maju, dengan salah satu perekonomian terbesar di dunia akan nihil terwujud, apabila pemimpin negeri ini masih berkutat soal pesona dan identitas, alih-alih gagasan dan argumentasi untuk memecahkan masalah riil di masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana kriteria pemimpin yang seharusnya kita pilih? Apa strategi yang harus kita persiapkan agar calon pemimpin bangsa sungguh mendebatkan gagasan?

Sebuah kebijakan seringkali dipahami sebatas aktivitas substansinya yakni proses perumusan, pembuatan, hingga implementasi. Padahal lebih daripada itu, keberhasilan kebijakan juga dipengaruhi faktor komunikasi, tanpa adanya komunikasi yang baik dan efisien, implementasi kebijakan akan terhambat. Para profesional muda, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah penting untuk belajar komunikasi kebijakan publik. Hal ini agar tidak terjadi miskomunikasi maupun kebingungan terkait apa yang mesti dilakukan untuk menjalankan sebuah kebijakan. Bidang keilmuan komunikasi kebijakan publik terbilang masih baru di Indonesia, namun fakta riil di lapangan menunjukkan adanya urgensi, khususnya bagi para birokrat, untuk dapat menerapkan ilmu komunikasi kebijakan. Karena salah satu variabel terpenting saat mengimplementasikan kebijakan adalah komunikasi dengan masyarakat. Tanpa adanya komunikasi yang baik, dapat berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. NALAR institute dan berkolaborasi bersama Pemimpin.id mengadakan program “Pojok Kebijakan 2: Komunikasi Kebijakan Publik”. Program ini dilaksanakan dalam sehari dan para peserta berkesempatan belajar langsung bersama ahli sekaligus praktisi kebijakan publik, Yanuar Nugroho, Ph.D. Selama kurang lebih 2 jam lamanya, para peserta saling berdiskusi mengenai bagaimana penerapan komunikasi kebijakan yang efektif dan efisien di lingkungan profesional mereka. Video ini adalah dokumentasi kegiatan Pojok Kebijakan 2: Komunikasi Kebijakan Publik, yang diselenggarakan pada Sabtu, 27 Agustus 2022 bertempat di DKI Jakarta.

Presidensi Indonesia di G20 telah usai. Dalam pertemuan puncak di tanggal 15-16 November 2022 yang lalu, para Pemimpin G20 melahirkan Deklarasi Bali atau G20 Bali Leader's Declaration. Deklarasi tersebut berisi janji, komitmen, dan tekad bersama bagi negara-negara G20 ke depan. Semua negara yang hadir dalam KTT G20 menyepakati 100% isi deklarasi, termasuk juga soal konflik Rusia-Ukraina. Upaya resolusi konflik ini menjadi perhatian di G20 karena pengaruhnya yang signifikan pada ekosistem ekonomi global. Salah satu pembahasan yang paling mendasar dan substansial dalam Deklarasi Bali adalah mengenai target SDGs. Dari total 52 paragraf, frasa ‘sustainable development' disebut sebanyak 12 kali, dibahas di paragraf kedua bagian pembukaan, bahkan sebelum menyebut soal perang Rusia-Ukraina. Meski ada banyak isu yang juga dibahas seperti soal kebijakan dan pembangunan ekonomi, tak dapat dipungkiri bahwa paradigma SDGs menjadi salah satu alternatif strategis untuk memajukan peradaban manusia di masa depan. Maka dari itu, penting untuk melakukan ‘tracking' dan evaluasi, mengenai komitmen negara-negara ini dalam mewujudkan target SDGs di tahun 2030. Pertanyaannya: Sejauh apa Indonesia sebagai anggota G20 telah dan akan menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai tema kunci kebijakan pembangunan? Apakah Indonesia mampu mewujudkan semua komitmen yang tertuang dalam Deklarasi Bali? #Nalar #NalarInstitute #YanuarNugroho #G20 #PresidensiG20 #IndonesiaG20 #RecoverTogetherRecoverStronger #DeklarasiBali #SDGs #SustainableDevelopmentGoals #G20BaliLeadersDeclaration

Komitmen reformasi di Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis ditunjukkan dengan agenda bertahap. Mulai dari upaya mengamandemen UUD 1945 yang sudah terjadi 4 kali hingga tahun 2002, hingga terbentuknya sejumlah lembaga negara independen (state auxiliary agencies) yang baru. Namun, terlalu dini jika mengatakan demokrasi Indonesia terus bergerak maju. Karena faktanya, sampai saat ini negara kita berjalan di atas instabilitas demokrasi. The Economist Intelligence Unit tahun 2020 mengkategorikan Indonesia sebagai ‘flawed democracy'. Berbagai praktik Orde Baru masih bersemayam di badan pemerintahan negeri ini. Pertanyaannya: Apakah Indonesia berjalan mundur dari komitmen reformasi atau ada hal sturktural yang memengaruhi degradasi demokrasi kita? #NALARTalks episode ke-103 kali ini menghadirkan Zainal Arifin Mochtar atau lebih akrab disapa dengan Mas Uceng, seorang akademisi sekaligus aktivis. Bersama Mas Uceng, #NALARTalks mendiskusikan situasi dan dinamika yang terjadi di sektor hukum, tata kelola, kapasitas negara, dan --ujungnya-- demokrasi di Indonesia. Selain itu, juga dibahas langkah apa yang dapat diambil bersama-sama.

Manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa dunia bergerak dengan sangat dinamis. Fakta ini membawa kita pada krisis peradaban yang terus menggerus pemahaman akan nilai. G20 sebagai forum global yang mendukung peningkatan mutu hidup manusia turut mempromosikan penerapan nilai-nilai dalam aspek pembangunan. Salah satu inisiatif ini diupayakan melalui forum Values 20 atau V20 yang mempertemukan para pakar dan praktisi nilai agar dapat kembali menguatkan peran nilai baik secara individu hingga di tingkat global. #NALARTalks episode kali ini menghadirkan V20 2022 Co-Sherpa, Makarim Wibisono, dan V20 2022 Co-Chair, Yuri Yogaswara. Profesor Makarim yang memiliki pengalaman sebagai birokrat di bidang diplomasi internasional menyadari pentingnya pendekatan nilai dalam perumusan kebijakan publik. Sementara itu, Yuri yang bergelut dengan urusan korporasi selama menjalankan perannya sebagai CEO Daya Dimensi Indonesia turut mengedepankan prinsip nilai demi kelangsungan bisnis yang lebih beradab. #NALAR #NalarInstitute #YanuarNugroho #G20 #PresidensiG20 #IndonesiaG20 #RecoverTogetherRecoverStronger #Values20 #V20 #KebijakanPublik #PembangunanBerkelanjutan

Tanpa terasa Nalar Institute telah mencapai video episode yang ke-100. Kami tak pernah berhenti tumbuh dan berkembang, mulai dari mengisi konten di kanal-kanal media sosial hingga aktif terlibat di ruang publik. Semua ini dapat dicapai berkat kerja keras tim dan dukungan dari sahabat NALAR. Terima kasih atas apresiasi dan antusiasme yang selalu anda berikan kepada kami. Kami berharap Nalar Institute dapat senantiasa melangkah maju. Terus sampaikan masukan, saran, dan kritik anda melalui kanal media sosial kami. Saksikan perjalanan kami lewat video “Memaknai 100 Episode NALAR” di kanal Youtube NALAR. #YanuarNugroho #NALAR #NalarInstitute #100Episode #selebrasi #KebijakanPublik

Indonesia ditetapkan menjadi Presidensi G20 tahun 2022 pada KTT G20 ke-15 di Riyadh. Mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger,” ada tiga hal yang menjadi fokus utama Presidensi G20 Indonesia yaitu penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital dan transisi menuju energi berkelanjutan. Melalui forum G20 ini, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mengupayakan koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia sehingga lebih adaptif terhadap krisis, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum global. Pelaksanaan serangkaian agenda Presidensi G20 2022 Indonesia perlu membawa manfaat bagi semua orang demi pembangunan tanpa satupun yang tertinggal. Lalu, apa sajakah rangkaian pembagian di pertemuan forum G20 ini? Dan hal apa saja yang dibahas dalam tiga hal prioritas Indonesia di forum G20? #Nalar #NalarInstitute #YanuarNugroho #G20 #PresidensiG20 #IndonesiaG20 #RecoverTogetherRecoverStronger

G20 merupakan forum multilateral strategis yang sudah diakui banyak negara, dalam kecakapannya menghadapi hantaman krisis ekonomi dan statusnya sebagai forum utama dalam tata pengaturan finansial global. Secara keseluruhan, G20 beranggotakan 19 negara dan 1 Uni Eropa. Negara-negara ini telah menguasai 80 persen lebih dari perekonomian dunia yang ditandai dengan pertumbuhan Gross National Product (GNP), penguasaan aliran investasi asing, pasar, perdagangan dunia dan populasi dunia. Data ini membawa asumsi, apabila pertumbuhan ekonomi kedua puluh anggota ini sehat, maka akan stabil pula pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan. Di tahun 2022 ini, Indonesia mengemban tugas sebagai Presidensi G20 selama setahun. Tentu hal ini menjadi momen strategis bagi negara ini, karena forum G20 adalah arena bergengsi tinggi di mana Indonesia dapat meraih kepentingan-kepentingan nasionalnya, selain itu Indonesia memiliki posisi unik dalam memegang tanggungjawab vitalnya untuk mewakili negara-negara berkembang. Bagaimana posisi strategis Indonesia dalam memegang peranan vital ini? Apa saja tanggung jawab yang mesti diemban Indonesia sebagai perwakilan negara berkembang, khususnya di wilayah ASEAN? #Nalar #NalarInstitute #YanuarNugroho #G20 #PresidensiG20 #EconomicGrowth #IndonesiaG20 #RecoverTogetherRecoverStronger

Salah satu warisan Presiden Jokowi yang paling diperdebatkan adalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara (Kabupaten Penajam Paser, Kutai, Kalimantan Timur). Terjadi pro dan kontra dalam proses pemindahan tersebut. Dimensi-dimensi fundamental perpindahan IKN seharusnya perlu dipahami secara sadar sebagai upaya membentuk masa depan IKN. Pemindahan IKN seharusnya sebagai upaya melakukan perencanaan dan pembangunan ibukota dari nol sekaligus transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi negeri ini, termasuk aparatur sipil negara (ASN). Dalam episode kali ini, #NALAR membahas persoalan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara sebagai upaya membangun kesadaran-bersama masa depan IKN ini. #Nalar #NalarInstitute #YanuarNugroho #IKN #IbuKotaNegara #MasaDepanNusantara #ASN #AparaturSipilNegaraProduction

Sustainable Development Goals atau SDGs adalah agenda pembangunan dunia di tahun 2030 yang menargetkan pembangunan secara berkelanjutan. SDGs memuat 17 tujuan dan 169 target yang mengandung asas hak asasi manusia dan kesetaraan secara berkelanjutan. Demi mencapai tujuan tersebut, SDGs dilaksanakan berdasarkan prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk memastikan tidak ada satu pun penduduk di dunia yang tertinggal (no one left behind). Topik ini terus bergaung sejak Indonesia berkomitmen untuk turut berpartisipasi dalam mencapai target SDGs. Hal ini juga sejalan dengan hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Beberapa pertanyaan muncul dari publik mengenai agenda SDGs. Pada episode kali ini, #NALAR mencoba menjawab sejumlah pertanyaan terkait SDGs yang telah dirangkum dari berbagai kanal. #Nalar #NalarInstitute #YanuarNugroho #Sustainable #SustainableDevelopmentGoals #SDG's #PembangunanBerkelanjutan #NoOneLeftBehind #Pemberdayaan #Kesetaraan

Indonesia baru saja memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 tahun. Meski sudah memasuki usia yang tidak lagi belia, negeri ini masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan klasik negara berkembang. Keraguan akan masa depan pun menjadi momok bagi warga. Pada episode kali ini #NALAR merefleksikan capaian dan tantangan bagi Indonesia setelah 77 tahun merdeka. Peran anak bangsa sangat dibutuhkan untuk merengkuh makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Solidaritas, kerjasama, dan kolaborasi adalah kunci menjaga harkat dan martabat negeri. #nalar #NalarInstitute #YanuarNugroho #HUTRI #merdeka #kemerdekaan #harikemerdekaan #proklamasidarurat

Wacana memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi bukanlah usulan yang pertama kalinya mengemuka dalam dunia politik Indonesia. Fenomena ini tak lepas dari dinamika politik yang jamak terjadi. Presiden Jokowi pun telah menyatakan keengganannya untuk memperpanjang masa jabatan. Kendati demikian, pernyataan tersebut tidak serta-merta mematahkan wacana perpanjangan kekuasaan di ruang publik. Pada episode kali ini, #NALAR memaparkan alasan penting bagi publik dan Jokowi untuk melawan wacana ini. Hal ini harus dilakukan karena perpanjangan kuasa akan merusak tatanan hidup bersama yang sudah ditata sejak reformasi. #YanuarNugroho #NalarInstitute #TigaPeriode #PenundaanPemilu #MenundaPemilu #Pemilu2024

Kebijakan publik dan reformasi birokrasi adalah dua topik yang selalu melekat dalam keseharian masyarakat. Keduanya biasanya dilatarbelakangi oleh tindakan pemerintah dalam merespons sebuah isu. Hal ini merupakan sebab-akibat dari permasalahan yang berkembang di ruang publik. Kendati masyarakat cenderung menerima keputusan yang ditetapkan pemerintah, berbagai pertanyaan dan perdebatan selalu muncul. Episode kali ini mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan sobat #NALAR terkait dua topik, yaitu kebijakan publik dan reformasi birokrasi. #YanuarNugroho #NalarInstitute #KebijakanPublik #ReformasiBirokrasi #politik #tanyajawab

PERAN ORANG MUDA MUDA DALAM KEBIJAKAN PENGENDALIAN TEMBAKAU