Podcasts about pltu

Pendanaan untuk mempercepat transisi energi bersih di Indonesia dikhawatirkan akan terganggu setelah Amerika Serikat mundur dari Perjanjian Iklim Paris. Keputusan ini memengaruhi pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia, yang salah satu programnya adalah pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Kekhawatiran tersebut kian menebal karena pernyataan sejumlah pejabat negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat bilang, program pensiun dini PLTU jangan dipaksakan, karena ada keterbatasan anggaran. Meskipun, Bahlil kemudian buru-buru mengklarifikasi dengan memastikan pensiun dini PLTU tetap dijalankan secara bertahap. Namun, Bahlil bukan satu-satunya pejabat yang menyiratkan niat pemerintah suntik mati PLTU. Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, bahkan menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan suntik mati PLTU di 2040. Omongan dua pejabat ini bertentangan dengan komitmen yang sudah dilontarkan Presiden Prabowo di forum internasional, sebulan setelah dilantik. Prabowo menyebut PLTU batubara akan disetop dalam 15 tahun guna mengejar target net zero sebelum 2050. Bagaimana menyikapi sikap pemerintah yang terkesan maju mundur soal pensiun dini PLTU? Apakah pembiayaan menjadi hambatan utama? Apa dampaknya jika target pensiun dini PLTU tak segera dieksekusi? Bagaimana nasib transisi energi di Tanah Air? Kita bincangkan bersama Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi dan Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Elon Musk, yang ditunjuk Presiden Donald Trump untuk memimpin upaya efesiensi pemerintah federal, mengatakan USAID "tidak lagi dapat dibenahi" dan karenanya harus ditutup. Sementara di Indonesia, Menteri ESDM mengatakan siap menyuntik mati semua PLTU batu bara jika ada yang membiayai.

Direktur Utama PLN Engineering, Chairani Rachmatullah, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan studi di PLTU Suralaya Unit 1–7 Banten, PLTU Indramayu Unit 1–3, PLTU Tanjung Jati B Jepara, dan PLTU Tambak Lorok Blok 1–2 Semarang. Chairani berharap, dengan menggunakan teknologi C-C-S atau C-C-U-S, pada tahun 2040 PLN dapat memperoleh 2 gigawatt karbon dari total 19 gigawatt yang ditargetkan tercapai pada tahun 2060.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan di KTT G20 bahwa Indonesia akan memensiunkan PLTU batu bara dan akan memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan dalam 15 tahun. Sementara, Indonesia masih sangat bergantung dengan energi fosil, baik dalam bauran energi maupun pendapatan ekspor. Mungkinkah pemensiunan dini PLTU batu bara terjadi? Podcast Bebas Aktif berkolaborasi dengan Yayasan Indonesia Cerah membahas ini bersama Putra Adhiguna (Managing Director Energy Shift Institute) dan Katherine Hasan (Analis di Centre for Research on Energy and Clean Air). Support channel kami melalui: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Trakteer⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ikuti dan nikmati konten-konten Kontekstual lainnya di: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠X⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠YouTube⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠TikTok⁠⁠

W tym pędzącym świecie myśli, które na co dzień krążą w twojej głowie, bywają takie, które są już nie do zniesienia i masz już dość tego ciągłego rozmyślania.Te myśli mogą już być mocno uciążliwe, jak natrętna mucha, ciągle wracająca i zakłócająca Twój spokój. Zapraszam Cię do hipnotycznej wizualizacji, która uwolni Cię od natrętnych myśli, nadmiernej analizy i ułatwi zasypianie. Nazywam się Anna Godlewska, jestem hipnoterapeutką, coachem i trenerem. Na co dzień poprzez proces hipnoterapii pomagam uzdrowić ciało i duszę.Zapraszam Cię do tej krótkiej, uzdrawiającej wizualizacji. Pamiętaj, że hipnoza to naturalny stan relaksu, w którym masz pełną kontrolę nad sobą. Podczas tej wizualizacji zacznę od wprowadzenia Cię w relaks, a następnie doświadczysz techniki wizualizacyjne. To nagranie pomoże Ci osiągnąć spokój i wewnętrzną równowagę.  Natrętne myśli odejdą, a Ty odzyskasz spokój i zaczniesz zasypiać z lekkością.Praktykuj tę sesję, gdy poczujesz, że natrętne myśli przeszkadzają Ci i zechcesz już je uwolnić. Zasubskrybuj mój kanał a będziesz na bieżąco z kolejnymi nagraniami. ❗️ Jeśli potrzebujesz wsparcia w uwolnieniu blokad i ograniczeń, to zapraszam do kontaktu, napisz do mnie: anna@annagodlewska.plTu możesz umówić się na bezpłatną konsultację, aby ustalić szczegóły i formę pracy: https://annagodlewska.pl/produkt/konsultacja-wstepna-online/Jestem tu dla Ciebie, do zobaczenia

- Với nỗ lực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, Chính phủ Indonesia có kế hoạch đóng cửa 13 nhà máy nhiệt điện than (PLTU) trong thời gian tới. Chủ đề : indonesia, đóng cửa, nhà máy nhiệt than --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1tintuc/support

Stranas PK mendorong kerjasama Badan Usahan Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui pemanfaatan sampah untuk diolah menjadi  RDF (Refused Derived Fuel). RDF merupakan sampah yang diolah untuk menggantikan batubara di pabrik semen dan menggantikan bahan bakar jumputan padat (BBJP) di PLTU

Podcast Energy Talk punya episode terbaru nih... Trendsetters, tahukah kamu bahwa sampai saat ini, ada informasi penting yang PLN rahasiakan dari kita? Informasi tersebut adalah data emisi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)! Pada episode terbaru podcast Energy Talk, kita akan berbicara dengan Margaretha Queena, seorang peneliti yang ditolak oleh PLN ketika meminta data terkait emisi dua PLTU raksasa, yaitu Suralaya dan Ombilin. Tidak tinggal diam, Queena dan kawan-kawannya di koalisi masyarakat sipil mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat; dan sekarang kita menanti putusan dari persidangan sengketa informasi yang akan diumumkan besok, 18 Januari 2024. Apakah kita akan mendapatkan hak untuk mengetahui seberapa besar polusi dari PLTU yang kita hirup setiap harinya? Atau, mungkin data sepenting itu akan tetap disembunyikan dari kita? Mari kita simak terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi dalam persidangan informasi data emisi PLTU ini melalui YouTube dan Podcast Trend Asia!

Pada 26 September lalu, pemerintah resmi meluncurkan bursa karbon dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai penyelenggaranya. Presiden Joko Widodo menyebut perdagangan karbon ini merupakan langkah konkrit untuk mengatasi perubahan iklim. Saat ini kita sudah merasakan dampak perubahan iklim. Salah satunya buruknya kualitas udara. Di Indonesia sendiri, tahun ini data dari IQAir menobatkan Ibukota Jakarta sebagai kota dengan tingkat polutan terparah di dunia. Pencemaran udara ini terjadi akibat tingginya emisi karbon dari penggunaan kendaraan bermotor dan pembakaran batubara yang dilakukan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Pagi ini di Ruang Publik kita akan mencari tahu apa itu perdagangan karbon dan berbagai istilah terkait. Dan bagaimana perdagangan karbon ini bisa mengatasi perubahan iklim? Seperti apa dampak perdagangan karbon bagi masyarakat? Bersama kedua narasumber kita, ada Albertus Prabu Siagian, Economic Analyst di Climate Policy Initiative (CPI) dan Iqbal Damanik, Forest Campaigner Greenpeace Indonesia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bursa karbon resmi meluncur 26 September 2023 lalu. Namun, langsung banyak yang comment, bursa karbon melantai, IHSG melandai. Kenapa bisa gitu ya? Gimana proyeksi saham-saham EBT? Gimana juga dengan prospek emiten yang garap EV maupun produk pendukungnya, di tengah pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik? Terus, rencana pensiun dini PLTU bakal ngaruh ke mana aja ya? Seperti apa prediksi kinerja saham-saham energi di situasi harga komoditas yang fluktuatif? Memang ya, sektor energi selalu menarik buat dikepoin karena ramai dilirik. Nah, bagi kamu-kamu yang lagi ngebet nyari insight soal prospek emiten energi dan EBT, simak obrolan Aline Wiratmaja bareng Independent Investment Manager Bernad Mahardika Sandjojo di Uang Bicara episode Bedah Prospek Emiten Energi dan EBT di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya.

Institute for Essential Services Reform (IESR) telah mengeluarkan kajian tentang potensi mengintervensi beberapa jaringan listrik tenaga batubara di Indonesia dan menilai aspek hukum, keuangan, ketahanan sistem, keamanan energi, dan pengurangan emisi karbon dari intervensi ini. Pemikiran di balik penilaian ini adalah, mengingat usia rata-rata pembangkit listrik tenaga batubara di Indonesia, termasuk yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan, operasi mereka akan melampaui target tahun 2045 atau 2050. Sementara itu, pemensiunan dini pembangkit listrik yang sudah beroperasi akan sangat mahal mengingat kontrak jangka panjang dan sifat dari ketentuan-ketentuan dalam PJBL. Oleh karena itu, intervensi terhadap pembangkit listrik yang sedang dibangun, bahkan pembatalan proyek-proyek yang sudah berjalan jika memungkinkan, dapat menghasilkan pengurangan emisi karbon dengan biaya yang lebih rendah dan dapat berkontribusi dalam mencapai target untuk mencapai puncak emisi pada tahun 2030 dan mencapai emisi nol pada tahun 2050. Jenis intervensi yang dipertimbangkan dalam studi ini termasuk pembatalan rencana pembangunan PLTU batubara, pengalihfungsian, dan penghentian lebih awal. IESR mengadakan diskusi yang dikemas dalam podcast IESR Bicara Energi untuk berdiskusi tentang “Transisi Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia”, dan mengundang penulis kajian “Mewujudkan Transisi Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia: Opsi dan Implikasi dari Intervensi terhadap Rencana Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara 13,8 GW dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Indonesia, Raditya Wiranegara.

Jakarta dan Polusi. Dua kata ini mungkin sekarang menjadi istilah yang tak terpisahkan. IQAir, sebuah perusahaan teknologi asal Swiss yang memantau kualitas udara di kota-kota seluruh dunia beberapa kali mencantumkan Jakarta sebagai kota paling berpolusi sedunia. Tidak hanya itu. Belakangan pamor Jakarta sebagai kota yang sangat berpolusi semakin parah setelah banyak warga Jakarta mengeluhkan sesak napas akibat polusi yang terlalu pekat. Namun, biang keladi polusi Jakarta masih mengambang. Di satu sisi, tidak sedikit yang menyalahkan masalah polusi udara kepada PLTU batu bara misalnya yang letaknya dekat Jakarta. Sedang di sisi lain, tidak sedikit juga yang menyalahkan jumlah kendaraan berbahan bakar minyak yang jumlahnya sangat banyak di Jakarta. Tentu pertanyaannya adalah, bila polusi kendaraan bermotor begitu bermasalah, kenapa pemerintah terlihat kurang mampu membatasinya? Apakah kita tak begitu berkuasanya membendung sektor bisnis penjualan kendaraan bermotor?

Kita akhirnya memanen dampak buruk penggunaan energi kotor selama ini. Tingkat polusi udara di Jakarta dan sekitarnya sudah sangat mengkhawatirkan. Di 2023 ini saja, ratusan ribu orang menderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) yang ditengarai karena menghirup udara tercemar. Pemerintah sepertinya tak hanya gagap menawarkan solusi, tapi juga saling silang pendapat tentang sumber polusi udara–apakah itu berasal dari asap kendaraan, asap PLTU batu bara, atau industri?  Sejumlah negara lain sebenarnya telah berhasil menangani polusi dengan beralih ke energi yang lebih bersih. Masalahnya, apakah pemerintah kita ada kemauan politik untuk belajar dari pengalaman negara-negara tersebut dan menerapkannya di tanah air? Di episode ini, Lisa Siregar dan Setri Yasra ditemani Jerhemy Owen untuk berbincang soal polusi udara Jakarta. Owen adalah mahasiswa asal Indonesia yang sedang kuliah di Belanda dan sering membuat konten media sosial tentang isu lingkungan. - - - Kunjungi https://s.id/spesialmerdeka untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun. Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/apakatatempo/message

Di bulan Juni lalu, Jakarta telah beberapa kali menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia berdasarkan data IQAir. Sumber polusi di Jakarta memang beragam, di mana berasal dari kawasan industri, kendaraan bermotor di Jakarta dan juga 10 PLTU batu bara di radius 100 km Jakarta. Kegiatan industri yang meningkat memang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemerintah Indonesia pun sudah mulai berkomitmen lewat beberapa target pengurangan emisi dan kebijakan pendukung industri hijau untuk merealisasikan kemajuan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Melihat kondisi lingkungan yang tidak kunjung membaik, lantas apakah sebenarnya tantangan terbesar yang menghambat rencana capaian kebijakan tersebut? Episode ini mendatangkan Albertus Prabu Siagian, Economic Analyst dari Climate Policy Initiative, untuk berdiskusi lebih lanjut seputar akar permasalahan dan solusi untuk mempercepat transisi ekonomi hijau Indonesia. | News courtesy: CNBC Indonesia

Berita Koran Tempo hari ini: Suramnya pembiayaan energi bersih lewat JETP berpengaruh ke percepatan pensiun dini PLTU batu bara; Dukungan kepala desa se-Jawa Timur ke Ganjar Pranowo berkedok silaturahmi; Langkah kepolisian membeli pesawat boeing bekas menuai kritik. — Bantu kami memahami Anda untuk meningkatkan kualitas jurnalistik Tempo lewat survei: http://bit.ly/tcosurvei  Baca informasi mendalam Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo. Kunjungi s.id/spesialjuli untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun.Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id  

Berita hari ini: Pemerintah memulai skema perdagangan karbon PLTU batu bara, dikecam pegiat lingkungan; BUMN andalkan jual aset jalan tol untuk pangkas beban utang; RUU PPRT masih mandek, Puan Maharani bakal dilakorkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. --- Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan! Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Berita hari ini: Anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengalir untuk pelatihan konstituen anggota DPR; Pembatasan emisi PLTU batu bara mulai berlaku tahun ini; Tiga menteri dari Nasdem terancam reshuffle. --- Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selama 12 bulan! Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo. Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Ilmuwan di penjuru dunia merespons positif terobosan dalam riset tenaga dari reaksi fusi oleh ilmuwan AS yang memiliki potensi besar menciptakan sumber energi bersih bagi penduduk dunia yang terus bertambah. Apakah dengan demikian maka PLTU dan batu bara bisa langsung ditinggalkan?

Berita hari ini: Sentilan petani untuk pidato Jokowi di KTT G20; Warga Wadas, Jawa Tengah ajukan gugatan ke PTUN Jakarta; Program pensiun dini PLTU batu bara akan jadi agenda utama pemerintah. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.

Lambok Hilarius Silalahi, M.Eng. adalah seorang ahli pembangkit batu bara yang saat ini bergabung dalam Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir (PRTRN) BRIN. Meskipun pada awal mulanya beliau mempelajari reaksi fisi, beliau banyak dipercaya memimpin proyek BPPT yang berkaitan dengan batu bara. Dengan begitu ramainya perbincangan tentang coal-to-nuclear transition, kami ngobrol banyak dalam kesempatan kali ini. Kami membahas tentang persamaan dan perbedaan sistem pembangkitan energi dari PLTN dan PLTU, hal-hal dan komponen apa saja yang perlu disesuaikan untuk melakukan transisi, jenis PLTN yang cocok untuk coal-to-nuclear transition, dan masih banyak lagi. So, let's check it out! —————————————————————————————————————————— Podcast Bicara Nuklir adalah podcast pertama di Indonesia yang membahas tentang Sains dan Teknologi Nuklir. Podcast ini diinisiasi oleh Harun Ardiansyah, Mahasiswa S3 Teknik Nuklir di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Podcast ini membahas tentang dasar - dasar mengenai ketenaganukliran dan juga wawancara dengan tokoh-tokoh yang bersinggungan dengan dunia nuklir di Indonesia. Podcast ini terinspirasi dari kurang populernya topik nuklir dibandingkan dengan topik keilmuan yang lain. Di sisi lain, perlu ada kampanye yang lebih masif tentang manfaat nuklir untuk menutupi pandangan-pandangan buruk tentang nuklir yang ada di masyarakat Indonesia. Podcast ini bertujuan untuk menjadi sarana komunikasi nuklir dengan format baru. Saat ini, Podcast Bicara Nuklir tersedia dalam tiga platform yaitu Spotify, Apple Podcast, dan Anchor. Podcast Bicara Nuklir telah bergulir sejak bulan Maret 2020, dan akan memulai season ketiganya di bulan September 2021.

Vladimir Putin konfirmasi bahwa dirinya tidak hadir dan Menlu Rusia yang akan mewakili negaranya di KTT G20 Bali. Di Minggu yang sama Luhut mengabarkan akan matikan PLTU pada saat KTT G20. #G20 #Luhut #PLTU --- Support this podcast: https://anchor.fm/broad-cash/support

Italia bersiap memiliki pemerintahan sayap kanan pertama sejak Perang Dunia II dengan Giorgia Meloni sebagai perdana menteri perempuan pertama negara itu. Sementara itu, aktivis menilai larangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru merupakan kebijakan setengah hati.

Ada nafas baru dalam perjuangan seratusan warga Mekarsari, Indramayu, Jawa Barat yang tergabung dalam Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu atau JATAYU. Akhir Juni 2022 lalu, Jepang dikabarkan batal mendanai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2. Proyek berkapasitas 1 x 10 ribu Megawatt ini bakal menghabiskan lahan seluas 270-an hektare. Lahan itu menjadi sumber penghidupan warga Mekarsari selama bertahun-tahun. Jurnalis KBR Ninik Yuniati berbincang dengan warga terdampak proyek PLTU tentang harapan dan perjuangan mereka mempertahankan ruang hidup. Laporannya dibacakan Astri Yuana Sari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Di Energy Talk episode 08 kali ini, bercerita tentang ibu Sukarni salah satu warga dusun Winong, Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Yang menceritakan bagaimana perjuangannya hidup dengan keterbatasan akibat berdampingan dengan PLTU. Kehidupan yang tadi nya dirasakan cukup bagi warga desa, berubah menjadi berpenghasilan kecil karena lingkungan yang tercemar, akses menuju laut yang di hambat serta kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal yang dikeluarkan pihak PLTU bagi warga. Selengkapnya langsung dengarkan obrolannya ya.

Sistem energi di Indonesia sarat dengan energi fosil dengan komposisi PLTUnya sekitar 67%. Tidak hanya itu, kelebihan pasokan listrik sistem energi Jawa Bali, sebagai pasar listrik terbesar, akan membuat PLN memilih untuk memprioritaskan penyerapan kapasitas pembangkit fosil yang ada daripada mengembangkan energi terbarukan. Padahal, pengembangan energi terbarukan secara masif menjadi mitigasi yang krusial dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan sehingga dapat mencegah kenaikan suhu bumi melebihi 1,5 derajat Celcius. Transisi energi harus tetap dilakukan dengan mengurangi secara bertahap penggunaan PLTU yang berkontribusi sebanyak 50% emisi gas rumah kaca di Indonesia. Bahkan menurut kajian IESR berjudul Deep Decarbonization of Indonesia Energy System, PLTU di seluruh Indonesia harus berhenti beroperasi pada 2045. Pengurangan bertahap pengoperasian batubara dapat dilakukan dengan segera melakukan pensiun dini, melarang pembangunan PLTU baru, serta memodifikasi PLTU yang semula berperan utama dari sistem ketenagalistrikan menjadi peran pendukung (supportive role) sistem ketenagalistrikan sehingga dapat memberikan layanan secara fleksibel (tambahan dan cadangan) ke jaringan. Bagaimana pengoperasian PLTU secara fleksibel ini dapat terjadi? Apa yang perlu dipastikan agar pengoperasian PLTU secara fleksibel itu hanya langkah sementara? IESR Bicara Energi dipandu oleh Cherika Hardjakusuma akan bicara mengenai “Pengoperasian PLTU secara fleksibel hanya langkah sementara” bersama Dr. Raditya Wiranegara, Peneliti Senior IESR. Stay tune di IESR Bicara Energi!

Selain sumber polutan lokal nyatanya Jakarta memang dikelilingi 10 PLTU berbahan bakar kotor dan beberapa kawasan industri. Hal ini juga diperparah dengan fenomena Transboundary Air Pollution. Di serie kedua ini #PodcastNgobrolLingkungan coba bahas blak-blakan siapa biang kerok utama kotornya udara Jakarta. Sebenarnya dari kendaraan bermotor kita, wilayah industri luar Jakarta, atau PLTU batu bara? Yuk dengerin podcast seriesnya biar kamu #JadiMakinPaham! https://bit.ly/JakartaKelabu2 #Greenpeace #GreenpeaceIndonesia #Cleanairnow #polusiudara #jakarta #lingkungan

Pemanfaatan Limbah FABA untuk Bangkitkan Ekonomi, Benarkah Ini Hanya Manipulasi? Oleh. Mariam (Kontributor Tetap NarasiPost.Com) Voice over talent: Giriyani SS NarasiPost.Com-PT PLN (Persero) mendorong pemanfaatan material Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) atau limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk dijadikan bahan baku keperluan berbagai sektor yang dapat membangkitkan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PLN Yusuf Didi Setiarto dalam acara webinar “Pemanfaatan FABA untuk Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat” yang digelar Ruang Energi secara daring, Kamis (7/4/2022). Optimalisasi pemanfaatan limbah tersebut dilakukan karena FABA dikategorikan menjadi Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Republika.com, 10/4/2022). Yusuf mengungkapkan rasa syukurnya karena limbah batu bara hasil pembakaran PLTU yang dulu jadi momok menakutkan, saat ini sudah menjadi limbah non-B3. Sehingga, limbah tersebut kini bisa dimanfaatkan untuk diperdagangkan dan mendulang rupiah dalam jumlah yang tidak sedikit. Meskipun telah menjadi limbah non B3, FABA dalam pemanfaatannya perlu mendapatkan persetujuan lingkungan. PLN memastikan tidak akan membuang limbah FABA tetapi akan lebih mengoptimalkan pemanfaatannya, PLN meyakini pemanfaatan FABA dapat mendorong ekonomi nasional karena dapat memberikan nilai ekonomi dari hasil pemanfaatan limbah tersebut untuk berbagai hal di sektor konstruksi, infrastruktur, pertanian dan lainnya. Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2022/04/16/pemanfaatan-limbah-faba-untuk-bangkitkan-ekonomi-benarkah-ini-hanya-manipulasi/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Dalam skema ketenagalistrikan, kita mengenal kebijakan Take or Pay. Kebijakan ini dijalankan oleh PLN untuk proses pembelian dan produksi listrik, khususnya dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kebijakan ini sudah lahir sejak lama, sekitar 20 tahun lalu dan dianggap dapat menjadi solusi bagi krisis listrik di Indonesia. Namun, setelah 20 tahun lebih, setelah Indonesia lepas dari krisis listrik dan ekonomi, kebijakan ini justru kerap menjadi biang kerugian PLN. Kalau merugikan, kenapa kebijakan ini tetap dipertahankan? Simak obrolan lengkap soal take or pay bersama Deon Arinaldo, Program Manager Energy Transformation IESR

Pemerintah membangun mega proyek PLTU 35.000 Megawatt dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Namun, faktanya cadangan listrik kita saat ini berlebih, padahal PLTU 35.000 Megawatt belum rampung dan beroperasi semuanya. Lalu bagaimana jika nantinya semua PLTU rampung? Tidakkah cadangan listrik yang ada justru tidak terpakai? Alih-alih memenuhi kebutuhan listrik, pembangunan PLTU justru membuat Indonesia memperpanjang penggunaan batu bara dan energi kotor yang semakin merusak lingkungan. Pembangunan PLTU juga membuat warga kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, hingga jaminan akan kesehatan. Sampai di sini kita bisa bertanya, pembangunan PLTU untuk apa dan untuk siapa? Simak obrolan ICW dan Didiet, Juru Kampanye Greenpeace Indonesia selengkapnya yaa

Membuka tahun 2022, pemerintah menetapkan larangan ekspor batubara dan berlaku bagi seluruh pelaku usaha yang berkaitan dengan ekspor batubara. Persediaan batubara yang rendah bagi berbagai PLTU dalam negeri menjadi penyebabnya. Sehingga bisa dikatakan kalau PLN sedang dalam kesulitan memasok listrik nasional. Senior Policy Researcher Yayasan Indonesia Cerah, Mahawira Dillon, menjelaskan apa yang terjadi di balik kebijakan ini. Simak obrolannya dengan Rayestu di Asumsi Bersuara minggu ini!

COP 26 yang berlangsung di Glasgow mempunyai tujuan untuk mendorong komitmen negara di dunia agar menetapkan target netral karbon pada pertengahan abad sehingga suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat Celcius. Selain itu, COP 26 akan menagih komitmen negara maju untuk memobilisasi pendanaan terkait iklim yang seharusnya sejak tahun 2020, sedikitnya $100 miliar per tahun kepada negara berkembang. Pada pembukaan COP 26 1 November lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, di sektor energi Indonesia akan berfokus mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terbesar se-Asia Tenggara, pengembangan energi terbarukan termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis energi bersih. Dalam pidatonya tersebut Jokowi juga menekankan pentingnya penciptaan ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif dan adil. Meski demikian, Jokowi tidak menyatakan komitmen yang lebih ambisius untuk mencapai net zero emissions 2050. Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Tidak hanya itu, sebagai pemimpin G20 pada 2022, kelompok negara yang berkontribusi sebanyak 75 persen emisi karbon global, Jokowi cenderung memilih untuk bergantung pada bantuan negara maju dalam membiayai upaya dekarbonisasi dibanding melihat bahwa krisis iklim sebagai masalah yang personal dan urgen. Podcast IESR Bicara Energi mengenai COP 26 kali ini akan melihat dinamika negosiasi iklim Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap ‘super power' secara ketahanan iklim, dan juga pemimpin G20. Awalnya pada pidato Presiden Jokowi justru tidak menekankan peningkatan aksi iklim yang ambisius. Namun kemarin kita mendengar Indonesia baru saja menandatangani deklarasi Global Coal to Clean Power Transition (Transisi Batubara Global Menuju Energi Bersih). Pada hari yang sama Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, juga menyatakan bahwa pemerintah mengkaji peluang mempensiunkan dini PLTU batubara dengan kapasitas total 9,3 GW sebelum tahun 2030 (4/11/2021) yang bisa dilakukan dengan dukungan pendanaan mencapai $48 miliar. Tidak hanya itu, Podcast COP 26 juga akan menyoroti perkembangan negosiasi pembiayaan iklim negara maju ke negara berkembang yang menarik untuk diketahui.

Garibaldi Thohir memiliki ambisi untuk masuk ke bisnis hilir energi dengan mengincar dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Emiten produsen batu bara, PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) merancang ekspansi ke bisnis hilir energi dengan mengincar dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bernilai US$2,3 miliar. Presiden Direktur Adaro Energy Garibaldi Thohir memiliki visi ke depan dengan melebarkan sayap ke bisnis hilir energi. Strategi itu menurutnya perlu ditempuh oleh perseroan setelah memiliki bisnis hulu berupa tambang batu bara yang terintegrasi di Kalimantan Selatan. #Adaro #Energy #BatuBara #Historia --- Support this podcast: https://anchor.fm/broad-cash/support

Indonesia menghadapi risiko lonjakan emisi karbon, melampaui masa sebelum pandemi Covid-19. Laporan Climate Transparency 2021 menilai upaya pemerintah mengurangi emisi masih rendah, terutama karena PLTU batu bara masih mendominasi sumber energi. Pemerintah diminta membuat komitmen yang lebih ambisius serta aksi yang lebih nyata dalam menangani krisis iklim. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.

Mencapai Target Net Zero Emission, Cukupkah dengan Pajak Karbon? Oleh.Renita (Kontributor Tetap NarasiPost.Com) Voice Over Talent: Giriyani NarasiPost.Com-Wacana perubahan iklim tengah menjadi isu seksi yang diperbincangkan di dunia internasional. Bagaimana tidak, eksploitasi kekayaan SDA energi ala kapitalis nyatanya menimbulkan ancaman mengerikan bagi lingkungan. Masifnya pembakaran energi fosil telah menstimulasi emisi gas rumah kaca yang berimbas pada pemanasan global. Demi membenahi masalah tersebut, akhirnya pemerintah menggulirkan pemberlakuan pajak karbon bagi perusahaan batu bara di negeri ini. Sebagaimana diwartakan dari beritasatu.com (8/10/2021), mulai April tahun depan, sektor PLTU batu bara akan dikenai pajak karbon secara bertahap. Beleid ini termaktub dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah selesai digodok pada Sidang Paripurna hari kamis (7/10). Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), mengungkapkan bahwa mekanisme pajak karbon akan diberlakukan pada batas emisi sesuai cap dan tax dengan tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Program ini merupakan irisan dari roadmap green economy yang disejajarkan dengan carbon trading dalam rangka mengurangi emisi karbon, namun tetap memberi iklim yang nyaman bagi dunia usaha. Adanya regulasi tersebut seolah mempertegas keseriusan pemerintah dalam menangani problem perubahan iklim yang kian mengkhawatirkan. Pemerintah juga diklaim sebagai pioner pertama pajak karbon di dunia yang berasal dari negara ekonomi baru. Namun, akankah pemberlakuan pajak ini benar-benar dapat merealisasikan target net zero emission? Bagaimanakah cara Islam mengelola SDA melimpah dalam rangka kemaslahatan masyarakat? Naskah Selengkapnya: https://narasipost.com/2021/10/22/mencapai-target-net-zero-emission-cukupkah-dengan-pajak-karbon/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Mantan Koruptor Jadi Pejabat, Bukti Sistem yang Cacat Oleh. Deena Noor ( Kontributor Tetap NarasiPost.Com ) Voice Over Talent : Fani R Narasipost.Com-Penunjukan Emir Moeis menjadi Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda menuai sorotan publik. Pasalnya, mantan anggota DPR dari fraksi PDI-P itu terbukti melakukan tindakan korupsi dalam proyek pembangunan PLTU di Lampung pada 2004 lalu. Pengadilan pun telah menjatuhkan vonis tiga tahun dan denda 150 juta rupiah padanya di tahun 2014 karena terbukti menerima suap sebesar 375.000 US dolar. Dengan jeratan kasus korupsi seperti itu, nyatanya Emir Moeis telah diangkat menjadi komisaris PT PIM sejak 18 Februari 2021 lalu. (kompas.com, 06/08/2021) Publik patut mempersoalkan bagaimana seorang yang dulunya pernah menerima suap dan melakukan korupsi kemudian bisa dipilih menjadi pejabat BUMN. Seolah tidak ada orang lain yang lebih pantas menduduki kursi komisaris tersebut. Bagaimana rakyat bisa menaruh kepercayaan bila yang diserahi amanah mengurusi harta rakyat adalah mantan napi koruptor? Inikah hasil nyata dari sistem demokrasi yang dijalankan selama ini? Tak mengapa mengangkat pejabat meski bekas penjahat. Bukankah ini justru menunjukkan kecacatan dari sistem itu sendiri? Cacat Bawaan Demokrasi yang merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah lahir dalam kecacatan. Dengan kedaulatan rakyatnya, sistem ini menempatkan suara rakyat di atas segalanya, termasuk aturan agama. Pada faktanya, suara rakyat juga tak terlalu didengar. Kedaulatan rakyat tak benar-benar terwujud. Segelintir elit politik telah menguasai kekuasaan. Aspirasi rakyat tak bisa diakomodasi oleh wakil-wakilnya di kursi pemerintahan. Beragam kebijakan dan aturan yang dibuat malah tak pro rakyat sama sekali. Aristoteles menyebut sistem ini sebagai mobocracy atau pemerintahan segerombolan orang (rule of the mob). Negara yang menerapkanya sebagai sebuah bad state atau negara yang buruk. Model keterwakilan dengan segelintir orang mewakili mayoritas, akan sangat mudah berubah menjadi pemerintahan yang anarkis, rentan dengan berbagai konflik kepentingan dan pertarungan elit politik. Kalau Plato menyebutkan bahwa demokrasi melahirkan pemerintahan tirani. Ini yang kita rasakan sekarang. Naskah Selengkapnya : https://narasipost.com/2021/08/19/mantan-koruptor-jadi-pejabat-bukti-sistem-yang-cacat/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on : instagram : http://instagram.com/narasipost Facebook : https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage : Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter : Http://twitter.com/narasipost

Pertambangan batu bara adalah hulu bagi produksi listrik Indonesia, di mana hilirnya adalah PLTU. Rantai produksi ini bukanlah rantai yang baik, mengingat penggunaan batu bara dan energi fosil berdampak buruk bagi warga, lingkungan dan kelangsungan hidup banyak makhluk. Akan tetapi, Indonesia tetap mempertahankannya bahkan terus menambah produksi batu bara hingga pembangunan PLTU. Bukan tanpa alasan, ada kepentingan bisnis dari para elit pemilik dan pemerintah negara yang berafiliasi dengan para pengusaha tambang batu bara. Sehingga, kerusakan dan penderitaan warga akibat industri kotor ini tidak dipikirkan, semua kalah oleh tujuan bisnis dan keuntungan. Siapa saja mereka yang bermain di industri ini, dan bagaimana mereka bisa mempertahankan keserakahannya merusak Indonesia, simak pembahasannya bersama Egi Primayogha, Peneliti ICW.