Podcasts about pdi perjuangan

Usai diperiksa KPK selama lebih dari tiga jam, Hasto Kristianto tak ditahan. KPK menyebut tak menahan Sekjen PDI Perjuangan tersebut sebab masih butuh waktu untuk memeriksa saksi lain. Isu lain berhembus. Tak ditahannya Hasto diduga karena ada negoisasi antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto. Lantas, seperti apa nasib PDI Perjuangan ke depan? Apakah ini jadi sinyal PDI Perjuangan akan merapat ke pemerintahan?

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah bahwa kedekatannya dengan PDI Perjuangan menghambat proses hukum yang dijalani oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah bahwa kedekatannya dengan PDI Perjuangan menghambat proses hukum yang dijalani oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serius mengusut kasus dugaan suap Harun Masiku, yang menjerat sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Politikus itu, dijamin bakal diproses hingga ke persidangan.

Juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, kembali menegaskan ancaman Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang akan membongkar skandal korupsi yang menyerekan banyak pejabat tinggi. Ia mengatakan bukti kasus korupsi tersebut kini diamankan di Rusia oleh Connie Bakrie, yang dikenal sebagai pengamat intelijen dan militer dekat PDIP.

PDI Perjuangan menilai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK seluruh prosesnya kental dan beraroma politisasi hukum dan kriminalisasi. PDIP melalui Ketua DPP Ronny Berty Talapessy menyatakan kasus suap oleh Harun Masiku telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht dalam seluruh proses persidangannya tak ada satupun bukti yang mengaitkan dengan Hasto Kristiyanto.

PDI Perjuangan menyebut ada temuan kecurangan Pemilu dan keterlibatan Polisi dalam Pilkada Serentak 2024. Indikasi politisasi hingga kelebihan kewenangan Polisi diduga jadi pemicu wacana Polisi Republik Indonesia atau Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ditengah wacana ini, tak sedikit pihak yang keberatan lantaran dinilai bertentangan dengan amanat reformasi. Lantas, apa untung rugi jika Polri berada di bawah Kementerian atau Lembaga tertentu?

Wacana memindahkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri atau TNI kembali mencuat. Kali ini disuarakan sejumlah politisi PDI Perjuangan yang menuding polisi tidak netral alias cawe-cawe di Pilkada 2024. Wacana ini sudah beberapa kali muncul, diusulkan beragam kalangan, dengan argumen masing-masing. Yang alot adalah perdebatan soal kemungkinan Polri di bawah kementerian. Pada 2021, misalnya, Gubernur Lemhanas yang waktu itu dijabat Agus Widjojo, mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional. Purnawirawan TNI ini mengusulkan agar Polri berada di bawah kementerian tersebut. Seperti apa wajah Polri jika tak lagi di bawah presiden? Apa plus minusnya korps bhayangkara apabila di bawah kendali Kemendagri atau kementerian lain? Bagaimana wacana ini dikaitkan dengan reformasi di Kepolisian dan penegakan hukum? Kita bincangkan bersama Pemerhati Polri, Poengky Indarti dan Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Koalisi DPR, Siapa yang Diuntungkan? Oleh. Netty al Kayyisa(Kontributor NarasiPost.Com) Voice over talent: Dewi Nasjag NarasiPost.Com-Pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 berlangsung pada Selasa, 1-10-2024 di ruang sidang paripurna, kompleks parlemen, Jakarta. Sebagaimana hajatan besar di Indonesia, pelantikan ini juga mendapat sorotan publik. Bukan dari sisi prosesi pelantikannya yang sudah biasa, tetapi pada komposisi 580 anggota DPR RI yang terpilih. Dari seluruh partai kontestan pemilu, hanya ada 8 partai yang bisa meloloskan anggotanya menjadi anggota DPR RI. Komposisi perolehan kursi terbanyak tetap dipegang oleh PDI Perjuangan dengan 110 kursi. Sedangkan sisanya diduduki oleh partai koalisi pemenangan presiden terpilih Prabowo Subianto, yaitu Gerindra (86 kursi), Golkar (102 kursi), PAN (48 kursi), PKB (68 kursi), dan Demokrat (44 kursi). Dengan koalisi besar yang mendominasi parlemen, sudah dapat terbaca ke mana arah keberpihakan anggota parlemen hari ini. Naskah selengkapnya: ⁠https://narasipost.com/opini/10/2024/koalisi-dpr-siapa-yang-diuntungkan/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipostx

Rencana pertemuan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri semakin kencang berhembus. Pertemuan ini disinyalir jadi momen penentuan sikap PDI Perjuangan di Pemerintahan 5 tahun mendatang. Benarkah PDI Perjuangan akan masuk Koalisi Prabowo-Gibran? Dan apakah ini jadi sinyal tak ada oposisi?

Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan Pilkada. Dengan adanya putusan ini, maka kans PDI Perjuangan yang semula tertutup karena tiket sudah diborong KIM Plus untuk usung Cagub sendiri di Jakarta, kini terbuka. Lantas, dengan putusan MK ini, apa implikasinya bagi Pilkada serentak mendatang? Lalu bisakah perubahan ini jadi dasar penurunan ambang batas di Pilpres selanjutnya?

Sebulan setelah mundur dari Pilpres AS, Presiden Joe Biden serahkan estafet kepemimpinan kepada Wapres Kamala Harris sebagai capres dari Partai Demokrat. Sementara itu di Indonesia, PDI Perjuangan dan parpol lain mulai mengumumkan rekomendasi kandidat untuk Pilkada 2024.

Hasto: Mau Ambil Alih PDI Perjuangan, Batalkanlah Niatnya | Kejagung Serahkan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi LPEI ke KPK | Tujuh Bulan Sudah, Wabah DBD dan Malaria di Nias Selatan

Pengadilan tata usaha negara menerima gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum terkait dugaan perbuatan melawan hukum pada pilpres 2024, sidang persiapan pemeriksaan akan digelar pada Kamis 2 Mei 2024 mendatang.

Diskusi seru bersama BHM, Zulfan Lindan, dan M Qodari soal konstelasi dan realita politik kekuasaan hari ini, PDIP yang tak lagi bersama Jokowi, Hingga Gibran yang diambil Prabowo dan diprediksi dapat memberi perlawanan di Jawa Tengah. --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/totalpolitik/support

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belum memberikan isyarat tentang isu adanya koalisi bersama antara PDI Perjuangan dengan kubu parpol koalisi pPabowo Gibran

Indonesia's national election vote‑count concluded relatively smoothly, with the Widodo family's PSI falling well short of inclusion in parliament while the Soeharto-era ruling party Golkar expanded its vote share at PDI‑Perjuangan's expense.  Jeff and Kevin break down the implications and outlook.  Also: an all-too predictable kerfuffle on new Customs restrictions for arriving travellers and some thoughts on a portentous WTO ruling on palm-derived biodiesel.Support us on buymeacoffee.com/reformasi

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, angkat bicara soal pertemuan dengan ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Jusuf Kalla menyebut waktu pertemuan dengan Megawati Tengah diatur dan bisa jadi pada akhir bulan Februari ini. #megawati #jusufkalla

Berita pilihan Tempo hari ini: Suara Ganjar-Mahfud jeblok di basis PDI Perjuangan; Luhut Binsar Pandjaitan enggan jika nanti ditunjuk jadi menteri oleh presiden terpilih;  Kenaikan sejumlah harga pangan pasca pemilu. — Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Berita Koran Tempo hari ini: Maruarar Sirait mundur dari PDI Perjuangan karena faktor Jokowi; Dugaan kecurangan dalam penerbitan rekomendasi impor bawang putih Kementerian Pertanian; Korban ledakan smelter nikel PT ITSS di Morowali terancam dipidanakan.   — Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Politikus Maruarar Sirait menyatakan pamit dari PDI Perjuangan. Maruarar mengaku pamit dari PDI Perjuangan untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo, dalam kancah politik. #pdip #maruararsirait #pdiperjuangan

Headline News MetroTV Edisi 2470 kali ini membahas survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny J.A mencatat partai Gerindra untuk pertama kalinya menang dari PDI Perjuangan.

Headline News MetroTV Edisi 2303 kali ini membahas PDI Perjuangan merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyangkal melakukan intervensi di dalam proses Pemilu.

Headline News MetroTV Edisi 2293 kali ini membahas Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkap putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi bagian keluarga besar PDI Perjuangan setelah dicalonkan sebagai bacawapres pendamping Prabowo Subianto. Hasto mengklaim sudah ditelfon Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto bahwa Gibran akan segera dikuningkan.

KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari Selasa,  29 Agustus 2023. MALANG (00:22) Cegah Penyebaran Tuberkulosis 120 Narapidana Penjara Malang Diperiksa Kesehatannya. PONTIANAK (01:02) Dalam rangka berbagi pengetahuan dalam bidang kepelabuhan, Pelindo bersama Universitas Tanjungpura mengadakan seminar dengan membahas topic “Terminal Kijing Mendukung Program Unggulan Kalimantan Barat. MAKASSAR (02:20) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja positif perbankan di Sulawesi Selatan.  MAKASSAR (02:55) Wali Kota Makassar, Danny Pomanto telah resmi bergabung menjadi kader partai PDI Perjuangan.  Kontributor: Kalimaya Bhaskara Malang - Ramadhini shaniya Sonora Pontianak - Ayu Nadila Smart Makassar - News Anchor: Mirza Aryanti ll Reporter: Muh Said Saran dan kolaborasi: ⁠podcast@kgmedia.id

Headline News Metro TV Edisi 1854 kali ini membahas PKB ‘meleleh' digoda PDI Perjuangan. Diduga terima suap, 3 oknum Jaksa dicopot. Sering bareng, Joko Widodo dukung Prabowo?

Di episode kali ini kita mau cerita soal PENGKHIANATAN. Pengkhiantan yang disebut dilakukan tentara bayaran namanya Wagner Group terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin. Lengkap, mulai dari penyebab, titik klimaks, sampai penyelesaiannya plus reaksi masyarakat Dunia terkait masalah ini kita bahas di sini. Kuy! Drama di dalam negeri juga nggak kalah seru lo. Ya apalagi kalau bukan drama politik menjelang Pilpres 2024 mendatang. Imagine, Anies Baswedan, bakal capres yang pertama diumumin, disebut nggak bakal lolos buat jadi capres, guys. Emang kenapa, ya? Well on top of all, gimanapun drama kehidupan yang melanda, kita sebagai manusia yha harus balik lagi ke Tuhan Yang Maha Esa. Kayak anak-anak muda di China tuh contohnya. Sampai rame wihara di sana. Jangan lupa ibadah ya, guys :)

PDI Perjuangan dan Partai Demokrat memastikan pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono telah dijadwalkan. Pertemuan yang jadi perbincangan hangat karena dilakukan di tengah memanasnya hubungan dan silang pendapat antara partai Nasdem dan Demokrat atas perselisihan soal bakal cawapres Anies Baswedan. Pertemuan dan kedekatan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat dinilai bisa mengganggu soliditas koalisi perubahan untuk persatuan. Padahal PDI Perjuangan dan Demokrat selalu terlihat berseberangan lebih dari satu dekade lamanya. Benarkah pertemuan Puan dan AHY bisa menggoyang koalisi perubahan? Mungkinkah pertemuan Puan dan AHY berujung koalisi kepentingan? Lalu bagaimana nasib koalisi pengusung Anies Baswedan? Satu Meja The Forum membahasnya dalam episode "Manuver Puan, Goyang Koalisi Perubahan?"

Kejaksaan Agung RI telah menetapkan Menkominfo yang juga kader Partai Nasdem Johnny G Plate, sebagai tersangka dalam perkara korupsi proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Muncul spekulasi penetapan tersangka ini bermuatan politis serta dikaitkan dengan manuver politik Partai Nasdem yang kini berseberangan dengan PDI Perjuangan. Apakah penetapan tersangka ini murni penegakan hukum atau bermuatan politis? Simak rangkuman Diskusi Interaktif Elshinta Rabu (17/5) berikut ini.

Jelang malam takbiran PDI Perjuangan deklarasikan ganjar capres 2024. H+3 lebaran giliran PPP usung Ganjar capres 2024. Tensi politik di masa libur lebaran panas ya, guys. Proses evakuasi WNI di Sudan dibagi dalam dua tahap. Sebnyak 557 WNI dievakuasi dalam gelombang pertama. Hingga kini perang saudara di Sudan masih berlanjut. Produsen boneka Barbie asal Amerika Serikat, Mattel Inc, memperkenalkan versi boneka Barbie pertamanya yang mewakili seseorang dengan down syndrome. Mattel bekerja sama dengan National Down Syndrome Society AS untuk melincurkan boneka barbie tersebut.

10 months to the day before next year's momentous election, Indonesia's electoral process is plodding through a veritable gauntlet of meddling.  This includes spurious procedural disputes, unscrupulous legal attacks and a late-stage attempt to revise rules.  And the once-independent Anti-Corruption Commission (KPK) is at issue: an editorial in Tempo, once a staunch KPK defender, asserts that the commission is now an instrument of abuse.  Machinations seemingly aim to indict Anies Baswedan regarding funding for a Formula-E grand prix -- but a weak charge against a presidential contender would likely call the election's legitimacy into question. Jeff and Kevin discuss the rapidly evolving state of play -- and assess the assertion of Jakarta's rumor mill that Megawati has finally decided to imminently endorse Central Java Gov Ganjar Pranowo as the presidential nominee of PDI‑Perjuangan.  Did the decision come about at considerable cost to Ganjar's support among football fans?  Indonesia lost its right to host the Under-20 football World Cup amid calls from Ganjar and others to ban the Israel team.  And finally, a look at the timeline for when the bulk of Indonesia's parties might finalize their presidential nominations.  Did we mention there are only 10 months to the elections? Enjoy the show.Get our special episode on the 4th Presidential Debate on:https://www.buymeacoffee.com/reformasi/extrasSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

Kala sang Kades Menggugat Oleh. Sartinah (Tim Penulis Inti NarasiPost.Com) Voice over talent: Maya Rohmah NarasiPost.Com-Ribuan kepala desa se-Indonesia mendatangi ibu kota dan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, pada Selasa (17/01/2023). Dalam aksi tersebut, mereka terang-terangan meminta agar pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diganti. Yakni, tentang jabatan kades dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Bahkan, para kepala desa di berbagai daerah sampai mengancam akan menggemboskan suara partai politik di desa pada Pemilu 2024, jika tuntutan tersebut tidak digolkan. Gayung pun bersambut, wacana perpanjangan jabatan kades banyak diaminkan oleh para politisi negeri ini. Di antaranya, dari politikus PKB yang sekaligus menjabat sebagai Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha. Secara pribadi, Toha menyetujui permintaan para kades untuk memperpanjang masa jabatannya. Setali tiga uang, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah pun mengatakan, partainya memberikan dukungan penuh dan akan mendorong revisi ketentuan yang mengatur masa jabatan kades. Tak sampai di sana, lampu hijau perpanjangan jabatan kades rupanya juga diberikan oleh orang nomor satu negeri ini, yakni Presiden Joko Widodo. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko. Lantas, benarkah usulan yang terjadi jelang Pemilu 2024 tersebut adalah murni demi memaksimalkan pembangunan desa? Atau hal ini hanya sebuah manuver politik untuk mendukung perpanjangan jabatan para pemilik mandat rakyat? Adakah bahayanya jika jabatan kades lebih lama dari presiden? Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2023/01/26/kala-sang-kades-menggugat/opini/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Menanti Capres PDI Perjuangan | #DiskusiInteraktif

A landmark 2-hour address by the PDI‑Perjuangan chair -- to a red-clad audience of 3,000, including the president and half the cabinet -- made no mention whatsoever of Ganjar Pranowo, the PDI-P Central Java governor who leads presidential polls. Preparations may now be underway for his split from the party in order to join the United Alliance (KIB) -- a process that will likely be messy.  Also: unsettling claims from credible figures about administration pressure on the General Election Commission (KPU); and a remote Indonesian offshore gas project that at once affects interests from the UK, Russia, Vietnam and China.Get our special episode on the 4th Presidential Debate on:https://www.buymeacoffee.com/reformasi/extrasSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

Presiden AS Joe Biden menjamu para pemimpin Kepulauan Pasifik, di tengah upaya meredam pengaruh Tiongkok di Info-Pasifik. Sementara itu, hasil survei SMRC terbaru menunjukkan perolehan suara PDI-Perjuangan akan turun jika memaksakan Puan Maharani sebagai capres 2024 nanti.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono melihat ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak adil dan tidak jujur. PDI Perjuangan mengatakan kecurangan Pemilu justru marak di era kepemimpinan SBY. Selain itu PDI Perjuangan juga mengancam akan “membuat perhitungan” jika SBY mengganggu pemerintahan Jokowi, khususnya pada Pemilu 2024 nanti. Benarkah Pemilu 2024 akan dilaksanakan secara tidak adil dan tidak jujur? Simak diskusinya antara jurnalis senior Harian Kompas Budiman Tanuredjo bersama sejumlah politisi dan pengamat politik.

Wacana Pemilu Ditunda, Benarkah untuk Kepentingan Elite Politik Semata? Oleh. Mariam Voice over talent: Dewi Nasjag NarasiPost.Com-Usulan wacana penundaan pemilu 2024 awal mula dicetuskan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin. Beliau mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun karena para pelaku usaha dan ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19. Menurutnya, momentum tersebut tidak boleh diganggu dengan adanya pesta politik. Cak Imin pun memandang pemilu memang kerap kali menyebabkan stagnasi ekonomi yang cukup parah karena dinilai transisi kekuasaan akan menyebabkan ketidakpastian. Terakhir, mengapa usulan penundaan pemilu ini direncanakan karena pemilu juga dinilai berpotensi menimbulkan konflik dari berbagai pihak dan kubu masyarakat. Tiga kondisi ini menjadi landasan karena menurutnya tidak baik untuk momentum perbaikan ekonomi. Dia pun mengklaim bahwa berdasarkan big data dari perbincangan media sosial yang didapatnya, banyak masyarakat yang mendukung usulannya, bahkan dia menyebutkan 60 persen warga medsos menyetujuinya dan sisanya tak sepakat dengan usulan tersebut. Setelah Cak Imin melontarkan wacana ini ke publik, berbagai polemik dari para elite politik pun bermunculan, baik yang pro maupun kontra. Presiden Joko Widodo pun ikut menanggapi bahwa dirinya tidak berminat memperpanjang masa jabatannya melalui penundaan pemilu 2024. Pihak pro yang menyetujuinya datang dari Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto, yang menerima aspirasi dari petani sawit di Siak, Pekanbaru yang meminta masa jabatan Jokowi diperpanjang. Alih-alih memberikan edukasi tentang konstitusi yang berlaku, Airlangga justru setuju dengan hal itu dan akan menyampaikan usulan ini ke tingkat yang lebih serius. Dukungan pun kembali datang dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Ia menyatakan akan segera mengomunikasikan usulan penundaan pemilu 2024 kepada ketua partai politik yang lain, serta melakukan jalinan komunikasi dengan berbagai kalangan seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, komunitas-komunitas dan elemen bangsa yang lainnya. Walaupun dukungan berbagai pihak berdatangan, namun usulan Cak Imin juga mendapat pertentangan dari PKS, Demokrat, NasDem, hingga PDI Perjuangan. Ketua partai Demokrat, Agus Harimurti, menegaskan bahwa penundaan pemilihan umum (pemilu) merupakan sesuatu yang melanggar konstitusi. Ia memandang wacana tersebut hanya digulirkan oleh pihak-pihak yang takut kehilangan kekuasaan. Sementara Pakar Hukum Universitas Andalas , Feri Amsari, pun ikut berkomentar, dia mengatakan bahwa dari pernyataan ketua-ketua partai politik, baik Golkar, PAN, dan PKB dalam menyampaikan upaya perpanjangan masa jabatan ini adalah karena terlalu nyaman di dalam lingkaran kekuasaan bagi partai-partai ini. Meski alasan perbaikan ekonomi ini menjadi prioritas utama, namun banyak elite politik menduga bahwa wacana yang digulirkan elite partai ini bukan untuk kemaslahatan publik, tetapi demi memperpanjang masa jabatan mereka, sekaligus menambah waktu untuk menyiapkan diri berkompetensi merebutkan kembali kursi kekuasaan di periode berikutnya. Pun dari pihak oposisi yang menolak penundaan tersebut karena tidak ingin kehilangan kesempatan untuk meraih kursi di saat elektabilitas sedang tinggi. Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2022/03/09/wacana-pemilu-ditunda-benarkah-untuk-kepentingan-elite-politik-semata/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

KPK lagi-lagi jadi sorotan, bukan karena Operasi Tangkap Tangan (OTT), melainkan gara-gara nganggarin project SMS blast atau SMS masking senilai Rp999,2 juta. Dananya dari mana? Tentu saja APBN 2022. Sedangkan di Afghanistan sejak pemerintahan diambil alih Taliban, kondisinya semakin memperihatinkan. Anak-anak di sana terpaksa jadi buruh. Bahkan ada juga orang tua yang ngejual anak mereka untuk bertahan hidup. Sementara BRIN juga lagi mencuri perhatian, nih. Pasalnya BRIN disebut-sebut punya hubungan eksklusif dengan PDI Perjuangan. BRIN dan PDI-P bagi-bagi mesin kopi dan mixer bakso. Banyak yang nggak heran karena Dewan Pengarah BRIN adalah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Fenomena ‘Kutu Loncat' Parpol, Isyarat Politik Demokrasi Penuh Kepentingan? Oleh.Renita (Kontributor Tetap NarasiPost.Com) Voice Over Talent: Dewi F NarasiPost.Com-Fenomena ‘pindah ke lain hati' bukanlah hal yang asing dalam sepak terjang partai politik di Indonesia. Betapa banyak kita lihat ulah para politikus yang menjelma bak ‘kutu loncat'. Dulu memutuskan untuk berseberangan, sekarang malah bermesraan dengan rival politiknya. Inilah yang terjadi pada Partai Amanat Nasional setelah pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo. PAN yang berstatus oposisi akhirnya mantap untuk merapat ke dalam partai koalisi pemerintah. Sebagaimana diwartakan nasional.tempo.co (31/8/2021), Partai Amanat Nasional memutuskan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo setelah pertemuan yang diadakan Presiden Jokowi dengan para petinggi PAN dan para petinggi sejumlah parpol koalisi pemerintah, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PPP. Alhasil, partai oposisi hanya tersisa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat. Aroma reshuffle kabinet pun terendus setelah pertemuan ini. Namun, pihak koalisi membantah kabar tersebut, mereka mengatakan pertemuan tersebut hanya membahas terkait perkembangan penanganan Covid-19, ketatanegaraan, persoalan makro ekonomi, juga ibu kota negara baru. Keputusan PAN untuk bergabung dengan koalisi pemerintah dinilai sebagai sesuatu yang tak mengejutkan. Pasalnya, selama ini PAN terlihat seperti ‘oposisi oplosan' meskipun berada di luar pemerintah, namun parpol berlambang matahari itu kerap kali mendukung kebijakan pemerintah. Namun, apakah koalisi ini akan berdampak pada konstelasi politik nasional? Akankah kekuasaan pemerintah semakin melenggang dengan adanya koalisi ini? Naskah Selengkapnya: https://narasipost.com/2021/09/12/fenomena-kutu-loncat-parpol-isyarat-politik-demokrasi-penuh-kepentingan/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan perolehan suara PDI-Perjuangan dan Gerindra cenderung menurun. Berita lainnya, Komisi Tinggi HAM PBB mengatakan pelanggaran HAM meluas di Filipina terus dilakukan dengan impunitas di seantero negeri.

Dengan bangganya, beberapa Ketua Fraksi di DPRD DKI Jakarta, berfoto-foto sesudah makan malam dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Mereka seperti menantang agenda interpelasi dari PSI dan PDI Perjuangan yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan pemanggilan terhadap kasus Formula E. Buat Denny Siregar, ini memuakkan. Markibong! Mari kita bongkar semua selengkapnya di Podcast Timeline bersama Denny Siregar hanya di Cokro TV Podcast.

Akhirnya rencana interpelasi kepada Gubernur DKI sudah memenuhi syarat minimal. Interpelasi adalah hak untuk bertanya anggota dewan kepada eksekutif yang kebijakannya dianggap menyimpang. Dan kali ini 15 anggota dewan, 7 dari PDI Perjuangan dan 8 dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, mengajukan hak untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap masalah yang selama ini belum terlaksana, yaitu Formula E. Bagaimana pandangan Denny Siregar terhadap rencana interpelasi ini? Markibong! Mari kita bongkar semua di Podcast Timeline bersama Denny Siregar hanya di Cokro TV Podcast.

Majelis hakim memvonis bekas Menteri Sosial Juliari P. Batubara 12 tahun penjara dalam kasus korupsi dana bantuan sosial--jauh lebih ringan dari ancaman hukuman maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup. Terbukti menerima suap Rp 32 miliar, Juliari berkukuh menyangkal terlibat korupsi. Hakim meringankan hukuman dengan dalih politikus PDI Perjuangan itu telah mendapat cacian dan hinaan dari masyarakat. Adapun ahli hukum berpendapat Juliari seharusnya divonis lebih berat karena melakukan korupsi di masa pandemi. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo Apps

Mantan ‘Pasien' KPK jadi Pejabat Negara, Demokrasi ‘Surga' bagi Tikus Berdasi? Oleh. Renita (Kontributor Tetap NarasiPost.Com) Voice Over Talent : Giriyani NarasiPost.Com-“Smiling people and friendly” begitulah kesan wisatawan asing terhadap bangsa Indonesia. Ungkapan tersebut tidak salah, Indonesia memang dikenal sebagai bangsa yang ramah dan bersahabat. Terlebih ketika kita melihat perilaku ‘ramah' para pemangku jabatan di negeri ini terhadap para tikus berdasi. Masih terekam dalam ingatan, bagaimana dua tahun ke belakang musim diskon hukuman bagi para koruptor begitu vulgar disajikan. Kini, ‘keramahan' itu kembali ditunjukan dengan diangkatnya eks koruptor menjadi komisaris anak perusahaan BUMN. Sebagaimana diwartakan, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menunjuk mantan terpidana kasus korupsi, Emir Moeis, sebagai salah satu komisarisnya. PIM merupakan keturunan dari PT Pupuk Indonesia (BUMN). Para pemegang saham PT PIM menunjuk Emir Moeis sebagai komisaris sejak 18 Februari 2021. Di laman resmi PT PIM pun telah memuat profil mantan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan itu. Pada tahun 2004, ketika menjadi anggota DPR, Emir Moeis pernah tersandung skandal suap rancangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung . Ia pun divonis selama 3 tahun kurungan dan denda sebesar Rp150 juta karena terbukti menerima suap sebesar 357.000 dolar AS pada tahun 2014. (kompas.com, 6/8/2021) Tak lama setelah berita ini dimuat, warganet pun ramai-ramai memberikan sindiran kepada Menteri BUMN karena dianggap telah mencederai integritas perusahaan pelat merah tersebut. Mengapa negeri ini begitu ‘berbelas kasih' terhadap para penggondol uang rakyat? Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh ulah para tikus pengerat itu sungguh di luar akal sehat. Apakah negeri ini sudah tak memiliki orang yang kredibel untuk menjabat sebagai komisaris anak usaha BUMN? Naskah Selengkapnya : https://narasipost.com/2021/08/17/mantan-pasien-kpk-jadi-pejabat-negara-demokrasi-surga-bagi-tikus-berdasi/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on : instagram : http://instagram.com/narasipost Facebook : https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage : Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter : Http://twitter.com/narasipost

Beberapa petinggi partai politik mulai bersolek melalui papan reklame yang bertebaran di pinggir jalan sejumlah kota. Anggota fraksi PDI Perjuangan jorjoran memasang baliho Puan Maharani di daerah pemilihan mereka. Tak mau ketinggalan, pengurus pusat Partai Golkar memerintahkan kadernya memasang wajah Airlangga Hartarto. Elektabilitas mereka masih tertinggal dari kepala daerah populer yang berpotensi menjadi kandidat dalam pemilihan presiden 2024. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo Apps

Charlie McCann, The Economist's regional correspondent covering Myanmar, illuminates conditions endured by the Burmese, prospects for change and the role played to date by neighbors including Indonesia.  She details economic deterioration, civil disobedience, and trends in the conflict between a People's Defense Force (PDF) and Gen Hlaing's Tatmadaw.  Certain distinctive traits of the military are key drivers of the grim dynamics.  Also: Jeff and Kevin discuss havoc in PDI Perjuangan's leadership, mixed proposals on civil liberties, yet more amendment noise, and the emergence of the long-dreaded post-holiday Covid uptick.Get a free trial of Reformasi Weekly Newsletter at:https://bit.ly/reformasifreeSupport us on buymeacoffee.com/reformasiSupport us on buymeacoffee.com/reformasi

Gelaran pemilihan presiden 2024 masih lama. Namun sejumlah nama muncul dan diprediksi menjadi kontestan memperebutkan kursi RI1. Nama-nama itu adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra. Ketiganya selalu muncul dan menduduki klasemen tiga besar bakal calon presiden 2024. Namun, panasnya perpolitikan nampaknya sudah mulau terjadi. Di kubu PDI Perjuangan, ada nama Puan Maharani. Dia adalah Ketua DPR RI yang juga Putri dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Nama Puan-pun disebut menjadi batu sandungan Ganjar yang notabenenya memiliki popularitas tinggi. Lantas seperti apa sih prediksi persiapan partai dalam mengusung calon untuk pilpres 2024 nanti? Dan siapa saja yang berpeluang menjadi calon presiden yang akan diusung? Untuk mengetahui penjelasannya, kita akan simak penjelasan Pengamat Politik Undip Semarang, Teguh Yuwono dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pada satu tahun peringatan kematian George Flyod, anggota Kongres AS gagal meloloskan RUU reformasi kepolisian yang menyeluruh. Sementara di Indonesia, seperti apa polemik di tubuh PDI-Perjuangan menjelang Pemilihan Presiden tahun 2024?

Politikus muda PDI Perjuangan, Ihsan Yunus, membagi kuota ke banyak perusahaan untuk pengadaan total 4,57 juta paket bansos pada 2020. Ia diduga menerima setoran puluhan miliar rupiah melalui dua orang dekatnya. --Baca informasi lengkap dan menarik lainnya dengan mengunjungi laman koran.tempo.co

KPK terus mengusut dugaan korupsi bansos. Tidak berhenti pada Juliari Peter Batubara, KPK juga menyelidiki dugaan peran kader PDI Perjuangan. Mereka adalah Herman Hery dan Ihsan Yunus. Ironis memang, kader sebuah partai yang mengklaim lahir dari rahim ‘wong cilik', malah mengembat jatah orang miskin. Herman dan Ihsan diduga memperoleh porsi mayoritas dalam pengadaan barang dengan total nilai Rp 3,4 triliun. Mungkin hanya di Indonesia, jatah bantuan untuk orang miskin pun malah dikutip untuk dibagi ke para elite politik. Korupsi bansos ini menjadi cerminan rentannya bantuan berupa barang. Untuk itu, pemerintah sebaiknya mulai meninggalkan pola bantuan ala Sinterklas, yang menempatkan orang miskin sebagai obyek tak berdaya dan bagus untuk pencitraan politik. Pemerintah bisa mulai dengan pembenahan data dan penyusunan anggaran yang lebih memihak rakyat miskin. Asal kamu tahu, anggaran Kementerian Sosial masih kalah jauh dengan anggaran Kementerian Pertahanan loh! --Laporan seputar korupsi bansos yang diduga libatkan Herman Hery dan Ihsan Yunus (kader PDIP) bisa kamu baca di majalah.tempo.co

Herman Hery, Ihsan Yunus, dan Juliari Batubara disebut sebagai bagian dari satu faksi di PDI Perjuangan yang diduga menjadikan bantuan sosial sebagai sumber uang. --Baca informasi lengkap dan menarik lainnya dengan mengunjungi laman koran.tempo.co

Pemilu Presiden masih empat tahun lagi, dan usia pemerintahan Jokowi-Maruf Amin pun baru memasuki tahun pertama. Namun, sinyal manuver menuju pemilu 2024 mulai tampak. Politisi PDI Perjuangan Darmadi Durianto menyebut agar Presiden Jokowi mencopot menteri yang sudah bermanuver politik untuk pemilu 2024. Entah semata hanya sekadar mendesak reshuffle ataukah memang bacaan politisi PDI Perjuangan tersebut adalah benar. Bangsa ini sejujurnya masih punya PR besar untuk mengendalikan covid yang berdampak pada resesi ekonomi. Darmadi mengatakan tidak menutup kemungkinan ada manuver yang dilakukan oleh para pembantu presiden. Survei Indikator politik Indonesia merilis, ada tiga nama besar yang berpeluang maju di 2024 nanti. Pertama ada Ganjar Pranowo (18,7%), Prabowo Subianto (16,8%) dan Anies Baswedan (14,4%). Burhanudin mengatakan Ganjar selalu yang teratas dalam survei tiga tahun terakhir. Benarkah ada menteri yang tengah bermanuver dan mempersiapkan diri untuk pemilu 2024? Melalui Suara Palmerah, Inilah Opini Budiman ! #jokowi #presidenjokowi #menteri #politik #2020 #2024 #pemilu #capres #indonesia #pandemic #covid-19

Delapan partai koalisi menyokong pasangan Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno sebagai penantang calon dari PDI Perjuangan. Hasto Kristiyanto dan Tri Rismaharini bersilang dukungan dalam pencalonan Wali Kota Surabaya. Anda bisa membaca informasi komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co

Reporter VOA Eva Mazrieva berbincang dengan anggota Komisi VIII DPR dari PDI-Perjuangan, Diah Pitaloka, soal perkara ditariknya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Prolegnas Prioritas DPR tahun 2020. Diah optimis, RUU itu akan lolos diundangkan tahun depan.

Sempat menjalani profesi sebagai pengacara dan konsultan, Ganjar Pranowo mulai terjun ke dunia politik ketika bergabung dengan PDI Perjuangan. Kemudian beliau pun terpilih sebagai anggota DPR dan terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah ke-15.

Sempat menjalani profesi sebagai pengacara dan konsultan, Ganjar Pranowo mulai terjun ke dunia politik ketika bergabung dengan PDI Perjuangan. Kemudian beliau pun terpilih sebagai anggota DPR dan terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah ke-15.