Podcasts about badan pusat statistik bps

Sementara itu, pemirsa, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia masih berada di angka 8 persen-an. Angka ini berbeda jauh dengan data versi Bank Dunia yang mencatat tingkat kemiskinan RI mencapai 68,25%.BPS mencatat angka kemiskinan di Indonesia per September 2024 sebesar 8,57%, atau setara dengan 24 juta orang.Perhitungan ini mengacu pada standar nasional, dengan batas garis kemiskinan sekitar Rp1 juta per orang per bulan.Angka dari BPS dinilai jauh lebih rendah dari perkiraan Bank Dunia yang menggunakan standar global paritas daya beli. Namun BPS menegaskan, perhitungan mereka telah disesuaikan dengan kondisi hidup layak di Indonesia.

Indonesia tengah menghadapi tren penuaan populasi. Tahun 2025 ini, jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 33,7 juta jiwa, atau sekitar 11,8% dari total populasi. Peningkatan ini merupakan bagian dari tren penuaan populasi yang tengah terjadi di Indonesia.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 65,82 juta orang atau mencapai 20,31 persen dari total penduduk pada 2045 atau saat Indonesia Emas. Pada saat itu, ada 1 lansia di antara 5 penduduk di Indonesia.Penuaan populasi dan produktivitas lansia dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait dengan ekonomi, kesehatan, dan jaminan sosial. Lansia yang aktif dan produktif bisa menjadi aset, namun jika tidak diimbangi dengan perencanaan yang baik, dapat menciptakan beban ekonomi dan sosial.Sementara itu, lapangan kerja yang kian sempit pun jadi tantangan bagi lansia produktif. Padahal data BPS menunjukkan, pada tahun 2024, ada sekitar 17,53 juta orang berusia 60 tahun ke atas yang masih bekerja.Nah, Hari Lansia Nasional pada 29 Mei tahun ini bertema "Lansia Sejahtera, Indonesia Bahagia".Siapkah kita dengan lonjakan populasi lansia? Langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mendukung lansia yang produktif dan sejahtera? Bagaimana pula menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah lansia pekerja?Di Ruang Publik KBR, kita bahas lebih dalam tema ini bersama Founder & CEO PT. Uma Oma Indonesia Juna E. Salat, Pekerja Lansia Uma Oma Cafe Oma Rustinah, juga Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Krisnadwipayana Payaman Simanjuntak.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut terendah sejak kuartal III 2021 dan di bawah ekspektasi pasar. BPS juga mengungkapkan jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 naik 0,08 juta orang menjadi 7,28 juta orang. apa yang harus dilakukan pemerintahan prabowo untuk menanggapi catatan BPS tersebut? Wawancara berasma Pakar Ekonomi dari Universitas Surabaya, Prof. Wibisono Harjo Pranoto

Buku adalah jendela dunia. Begitu kata pepatah. Artinya buku menjadi tempat kita belajar berbagai macam pengetahuan. Membaca buku dapat meningkatkan wawasan kita. Namun, kebiasaan dan kemampuan anak membaca buku di Indonesia masih cukup rendah.Padahal, membaca buku anak merupakan salah satu upaya meningkatkan perkembangan otak. Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan persentase anak yang belajar atau membaca buku anak bersama orang tua/wali masih sangat kecil, yaitu 11%.Di sisi lain, perkembangan teknologi membuat anak lebih memilih belajar lewat video. Terutama video edukasi menarik perhatian dan memberikan pengalaman baru pada anak. Namun, tak sedikit konten edukasi yang ada di dunia maya tak terjamin kualitasnya. Belum lagi menyebabkan adiksi pada anak.Apakah membaca buku anak dapat mengurangi gejala adiksi konten internet? Apa saja manfaat membaca buku sejak dini dan tantangan membaca buku di era digital? Bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan literasi membaca pada anak?Kita akan bincangkan hal ini bersama Prof. Dr. Endang Widyorini, Psikolog dan Nindia Nurmayasari, Penulis buku anak dan Founder Klub Literasi Anak.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Gurita Kapitalisme di Tengah Wacana Pengentasan Kemiskinan Oleh. Laila Hidayati(Kontributor NarasiPost.Com & Mahasiswi Universitas Muslim Indonesia) Voice over talent: Yeni M NarasiPost.Com-Kemiskinan di Indonesia masih menjadi fenomena sosial yang seakan sulit terselesaikan hingga hari ini. Pada tahun 2022 persentase kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan di Indonesia sebanyak 26,36 juta orang. Jika dibandingkan hingga kini, meski mengalami penurunan sampai 25,22 juta orang per Maret 2024. Target kemiskinan 0% sesuai komitmen pemangku kebijakan masih jauh dari pengentasan kemiskinan ekstrem disebabkan masih besarnya nilai absolut kemiskinan di Indonesia. Naskah selengkapnya: ⁠https://narasipost.com/opini/12/2024/gurita-kapitalisme-di-tengah-wacana-pengentasan-kemiskinan/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipostx

Jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga di Indonesia mencapai 12,73 persen pada 2023, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Artinya ada setidaknya 1 dari 10 perempuan yang berstatus kepala keluarga. Sebagian di antaranya karena cerai mati maupun cerai hidup, yang sering disebut janda. Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) membentuk kelompok-kelompok pemberdayaan, dan meningkatkan kapasitas perempuan kepala keluarga. Seiring waktu, penerima manfaatnya turut meluas, menyasar para ibu rumah tangga. Jurnalis KBR Ninik Yuniati berkunjung ke Tangerang, Banten, melihat aktivitas Pekka yang sudah berjalan lebih dari satu dekade. Seperti apa dampaknya ke para kader Pekka di sana. Simak kisahnya yang dibacakan Astri Yuana Sari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kelas menengah di Indonesia berada di titik yang mengkhawatirkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia turun kelas dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan definisi Bank Dunia, kelas menengah adalah kelompok masyarakat dengan pengeluaran antara Rp2,04 juta hingga Rp9,9 juta per bulan. Merujuk data terbaru BPS tersebut, artinya banyak dari mereka yang kini berubah status menjadi kelas menengah rentan. Kelompok ini kerap digambarkan dengan istilah miris, misalnya, "generasi makan tabungan" atau "dari zona nyaman ke zona makan". Jika terus dibiarkan, maka struktur ekonomi Indonesia bakal makin timpang. Kelas menengah yang sebelumnya menopang ekonomi nasional, bakal tergerus dan menambah jumlah kelompok rentan. Kondisi ini menjadi PR besar dan harus dijawab oleh kepemimpinan baru di bawah Prabowo-Gibran. Apa saja dampak yang bakal muncul jika jumlah kelas menengah terus menurun? Opsi kebijakan apa saja yang bisa ditempuh pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengatasi persoalan ini? Kita bincangkan bersama Guru Besar Ekonomi Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Arief Anshory Yusuf dan Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kelas menengah Indonesia lagi gelisah. Banyak yang terpental dari zona nyaman ke zona makan tabungan. Pendapatan tergerus inflasi, biaya hidup tinggi, pajak dan iuran, hingga urusan cicilan. Cita-cita pengin kaya makin gak terkejar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kelas menengah pada 2024 mencapai 47,85 juta atau turun hampir 10 juta orang dalam kurun 5 tahun terakhir. Ke depan, struktur ekonomi Indonesia berpotensi bolong di tengah kalau jumlah kelas menengah yang "turun kasta" terus bertambah. Kenapa sih kondisinya bisa serunyam ini? Strategi apa yang mesti dilakukan agar kelas menengah mampu bertahan dan syukur-syukur naik kelas? Kita bahas yuk di Uang Bicara episode "Ratapan Anak Kelas Menengah, Indonesia Menuju Cemas?" bareng Puri Anindita dan Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) UI Jahen Fachrul Rezki. Dengerin podcastnya di KBR Prime, Spotify, Noice, dan platform mendengarkan podcast lainnya. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Generasi Muda Sulit Mencari Kerja, Kapitalisme Biangnya Oleh. Siti Komariah (Tim Penulis Inti NarasiPost.Com) Voice over talent: Sarah Sapriani NarasiPost.Com-Engkau sarjana muda. Resah tak dapat kerja. Tak berguna ijazahmu. Empat tahun lamanya. Bergelut dengan buku. Sia-sia semuanya. Penggalan lirik lagu "Sarjana Muda" karya Iwan Fals sangat menggambarkan sulitnya generasi muda, termasuk lulusan sarjana, untuk mencari pekerjaan di negeri ini. Bahkan sempitnya lapangan pekerjaan membuat generasi muda frustrasi hingga menyerah mencari kerja. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), ratusan ribu generasi muda di Indonesia mengalami keputusasaan dalam mencari pekerjaan. Jumlah anak muda yang putus asa dalam mencari pekerjaan ini terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. BPS mencatat, per Februari 2024 ada 369,5 ribu anak, dengan rentang usia 15–29 tahun yang masuk dalam golongan hopeless of job (pikiranrakyat.garut.com, 11-08-2024). Naskah selengkapnya: ⁠https://narasipost.com/opini/08/2024/generasi-muda-sulit-mencari-kerja-kapitalisme-biangnya/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipostx

Rencana mendatangkan dokter asing menjadi pembahasan alot di publik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeklaim tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Ini bisa dipenuhi dengan penyediaan tenaga kesehatan yang menurut Menkes masih terkendala 3 masalah yaitu jumlah, distribusi dan kualitas. Namun, tak sedikit yang menganggap tujuan itu belum jelas. Ada pula yang khawatir nantinya dokter asing dan dokter lokal bakal bersaing. Perdebatan ini makin hangat karena diwarnai insiden pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prof Budi Santoso, diduga lantaran pandangannya yang kontra dengan rencana tersebut. Namun, setelah banjir protes dari khalayak, jabatannya dipulihkan kembali. Kalau menggunakan rujukan WHO, setiap negara idealnya memiliki rasio 1:1000 yang artinya satu dokter melayani 1.000 penduduk. Bila jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 280 juta jiwa, maka idealnya harus punya 280 ribuan dokter. Sementara menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah dokter di Indonesia pada 2023 ada 180-an ribu orang. Jadi ada kekurangan sekitar 100 ribu dokter. Lantas, apakah mendatangkan dokter asing menjadi satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah ini? Bila izin untuk dokter asing direalisasikan, skema seperti apa yang harus disiapkan? Kita bincangkan hal ini bersama Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dokter Adib Khumaidi dan Founder & CEO CISDI Diah S. Saminarsih. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Judul Puisi: Belajar Nama-Nama Makanan Ditulis: Ardi Kamal Karima Disuarakan: @bintangkirana_ (Memaknai Perihal) Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah kompleks yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan sering memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak, sehingga beberapa terpaksa melakukan tindak kriminal demi memenuhi kebutuhan dasar. Menurut BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia pada 2024 mencapai 9,5%, menciptakan tekanan sosial yang bisa memicu kriminalitas. Kemiskinan juga berdampak pada kesehatan mental. Hidup dalam kondisi ekonomi sulit menyebabkan stres kronis, kecemasan, dan depresi. Data Kementerian Kesehatan 2024 menunjukkan peningkatan gangguan mental di kalangan masyarakat miskin, dengan sekitar 15% dari populasi miskin mengalami masalah kesehatan mental. Minimnya akses ke layanan kesehatan mental memperparah kondisi ini. Gangguan jiwa akibat kemiskinan dan tekanan hidup yang berat tak bisa diabaikan. Banyak individu dengan gangguan jiwa tidak mendapatkan penanganan yang tepat karena stigma sosial dan kurangnya fasilitas kesehatan. Data Yayasan Kesehatan Jiwa 2024 menunjukkan sekitar 2,8 juta orang di Indonesia menderita gangguan jiwa berat, banyak di antaranya dari kelompok miskin. Hal ini menandakan perlunya intervensi komprehensif untuk memutus lingkaran antara kemiskinan, kriminalitas, dan kesehatan mental. Sumber 1. Badan Pusat Statistik (BPS), 2024. 2. Kementerian Kesehatan Indonesia, 2024. 3. Yayasan Kesehatan Jiwa Indonesia, 2024. —Ardi Kamal Karima #monolog #sajak #syair #poem #puisi #monologue #katakata #kutipan #dépression #literasi #ardikamal #penulis #sastra #poetry #poet #mentalhealth #penyair #fypシ゚viral #PeduliKesehatanMental #SehatJiwa #MentalHealthAwareness #JagaMental #BicaraMental #LawanKemiskinan#StopKemiskinan #KeadilanSosial #HidupSejahtera #KemiskinanMenyedihkan #KisahManusia #CeritaHidup #MaknaHidup #PerjalananHidup #RefleksiDiri #PuisiVisual #PuisiDalamVideo #SeniBerpuisi #puisikontemporer #puisihidup

Rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini membuat resah banyak kalangan. BPS mencatat sebanyak 9,9 juta anak muda usia 15-24 tahun atau kelompok gen Z tidak bekerja, tidak sedang sekolah, maupun dalam pelatihan. Jumlah itu setara dengan 22 persen dari total penduduk usia muda pada 2023. Jika dibiarkan, peluang bonus demografi bisa hilang seketika, berubah menjadi beban negara. Temuan BPS ini direspon Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatakan tingginya angka pengangguran di kalangan gen Z akibat ketidaksesuaian antara pendidikan yang ditempuh dengan permintaan pasar tenaga kerja. Tapi... bukankah problem link and match ini sudah diperingatkan sejak satu dekade silam? Mengapa sampai gagal diantisipasi? Adakah langkah-langkah efektif yang bisa ditempuh untuk memitigasi persoalan ini? Kita bincangkan soal ini bersama Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), I Dewa Gede Karma Wisana dan Juru Bicara Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dita Indah Sari.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 0,57 persen di bulan Februari 2024 yang terjadi merata di berbagai daerah di provinsi tersebut. Sejumlah komoditas dan kelompok pengeluaran mengalami kenaikan harga sehingga memicu inflasi. Inflasi ini diprediksi masih akan naik mengingat bulan ramadhan sebentar lagi tiba. Bagaimana melihat inflasi yang terjadi di jawa tengah ini ? Simak Wawancara Octavian bersama Kepala BPS Jawa Tengah Dadang Hardiwan

Di Indonesia, usaha mikro dan kecil memiliki peran yang penting dalam mendukung perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Beberapa jenis usaha mikro dan kecil yang umum di Indonesia melibatkan berbagai sektor, termasuk perdagangan, jasa, pertanian, industri kreatif, dan lainnya. Indonesia memiliki mayoritas usaha atau industri skala mikro-kecil (IMK) Indonesia bergerak di sektor makanan yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 1,51 juta unit usaha pada tahun 2020. sebagian besar UKM sektor makanan ini dikelola oleh Perempuan, angkanya mencapai 37 juta atau 64,5 persen. Fenomena perubahan iklim yang terjadi di Indonesia memiliki dampak untuk usaha kecil mikro. Berdasarkan laporan Pusat krisis Kemenkes RI, selama bulan Juli - November 2023 terjadi bencana kekeringan serempak dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, hingga Papua. Para pengusaha kecil-mikro perlu dibekali pengetahuan yang tepat untuk menghadapi situasi ini. Lalu, seperti apa kiat pelaku usaha kecil-mikro dalam mempertahankan dan memajukan bisnisnya dalam kondisi ini? Apa tantangannya? Kita bincangkan hal ini bersama dua narasumber yang telah bergabung di Ruang Publik KBR pagi ini. Yohana, Project Manager The Collaborative ASPPUK-Oxfam di Indonesia dan Ibu Hajar, Pemilik Produk SAGUMI, Kendari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Setiap warga negara yang memenuhi syarat bisa memberikan suaranya pada pemilu. Salah satunya pemilih lanjut usia atau lansia yang berusia di atas 60 tahun. KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 ada sebanyak 204,8 juta pemilih. Pemilih lansia diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 32 juta orang atau 16 persen. Meski jumlah pemilihnya banyak, kelompok lansia masih mengalami kendala dalam aksesibilitas serta sosialisasi terkait pemilu. Terutama ketika partai, caleg, hingga lembaga pengawas dan penyelenggara pemilu fokus bersosialisasi lewat media sosial. Untuk memenuhi hak pilih lansia saat Pemilu 2024, perlu ada pendekatan khusus bagi mereka baik sebelum maupun saat pelaksanaan pemilu di TPS. Seperti apa langkah yang harus dilakukan penyelenggara pemilu agar Pemilu 2024 ramah lansia Di Ruang Publik KBR, akan kita bahas hal ini bersama para narasumber, ada Astri Megatari, Komisioner KPU DKI Jakarta dan Lili Indrawati, Wakil direktur Indonesia Ramah Lansia Jakarta dan Pengajar Sekolah Lansia Universitas Respati Indonesia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Geliat kunjungan wisatawan pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) selama Januari-November 2023 adalah yang tertinggi jika dibandingkan periode yang sama sejak 5 tahun terakhir. Plt. Kepala BPS Amalia Widyasanti mengatakan jumlah kumulatif kunjungan wisnus periode Januari-November 2023 telah mencapai 749,11 juta perjalanan. Ini meningkat 11,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini bahkan disebutnya lebih tinggi 14,4 persen dibandingkan kondisi sebelum pandemi COVID-19 di periode yang sama. Namun di satu sisi kenaikan kunjungan wisatawan ke berbagai daerah destinasi wisata ini dibayang-bayangi fenomena turis berlebih atau overtourism. Laporan Dewan Perjalanan dan Wisata Dunia (WTTC) menempatkan Bali menjadi salah satu destinasi wisata dengan turis berlebih periode Januari hingga November 2023. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah secara dini overtourism ini? Bila terlanjur terjadi apa yang harus dilakukan? Kita bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama Timbul Urip, Pengelola Desa Wisata Adat Ngadas dan Henky Hermantoro, Pengamat Pariwisata. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Headline News MetroTV Edisi 2129 kali ini membahas Indonesia saat ini tengah menunjukkan tanda-tanda kecanduan impor pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari hingga Agustus 2023, angka impor beras melonjak menjadi 1,59 juta ton, dari yang hanya 237.146 ton pada periode yang sama tahun lalu.

Biang kerok kemiskinan Indonesia dibintangi oleh komoditas primadona di Indonesia, yaitu rokok. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 melaporkan bahwa rokok adalah komoditas yang turut ambil andil dalam garis kemiskinan di Indonesia. Di tengah berbagai dampak kesehatan yang mungkin timbul, rata-rata rumah tangga miskin rela mengonsumsi 11 bungkus rokok setiap bulan. Tingginya konsumsi rokok ini menjadi penghambat dalam memutus rantai kemiskinan. Persoalan ini kemudian mendorong pemerintah untuk turun tangan dalam pengendalian rokok dengan wacana penerapan FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control, kerangka yang mengatur beberapa hal krusial seperti iklan promosi dan sponsor, kemasan dan pelabelan, serta harga dan cukai rokok. Walaupun FCTC telah gencar diterapkan oleh negara-negara Asia, perkembangan kebijakan ini mengalami stagnasi di Indonesia – menjadi sebuah kerangka yang tak kunjung ditandatangani atau diratifikasi. Beberapa pihak terutama dari penggiat industri rokok beranggapan bahwa pengimplementasian FCTC di Indonesia dapat memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah benar pengesahan FCTC dapat berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia? Dalam episode pertama Paper Dialogue di tahun 2023, KANOPI FEB UI berkesempatan mengundang Bapak Abdillah Ahsan, selaku kepala Lembaga Demografi FEB UI, untuk berdialog mengenai paper “FCTC Ratification, Smoking Prevalence, and GDP per capita: lessons for Indonesia and the rest of the world,” yang beliau tulis bersama dengan beberapa peneliti lainnya. Hasil diskusi ini akan mengungkapkan bahwa persepsi terkait rokok yang selama ini beredar tidak sepenuhnya akurat.

KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari Rabu, 23 Agustus 2023. MANADO (00:22) Perkara Perdata Khusus antara pihak Benyamin Rogi CS sebagai penggugat dengan PD Pasar Manado sebagai tergugat dimenangkan pihak penggugat. MAKASSAR (01:20) Jumlah penduduk miskin di Makassar menempati posisi terendah di Sulawesi Selatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). MANADO (02:12) Dalam kegiatan Hari Anak yang diselenggarakan di Manado, Wanda Musu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak anak di Sulut. Kontributor: Smart Manado - Edwin & Casey Renata Smart Makassar - News Anchor: Deddy Detars ll Reporter: Muh Said Saran dan kolaborasi: ⁠podcast@kgmedia.id

KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari Senin, 7 Agustus 2023. MAKASSAR (00:21) Laju inflasi Sulawesi Selatan diprediksi terkendali di tengah ancaman kekeringan akibat fenomena el nino. BANJARMASIN (01:11) Dari 87 lokasi yang menerapkan sistem E-Parkir di Kota Banjarmasin, kini berkurang menjadi 74 titik parkir. MAKASSAR (01:49) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat panen padi di Sulawesi Selatan kali ini menghasilkan 8,8 ton per hektar.  Kontributor: Smart Makassar - News Anchor: Deddy Detars ll Reporter: Dian Mega Safitri Smart Banjarmasin - Eva Rizkiyana Saran dan kolaborasi: ⁠podcast@kgmedia.id

KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum pada hari Kamis, 3 Agustus 2023. MAKASSAR (00:22) Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Sulawesi Selatan mengalami inflasi sebesar 3,34 persen secara tahunan pada Juli 2023. MANADO (01:34) Olly Dondokambey Gubernur Sulawesi Utara menyatakan Pemerintah Provinsi terus berupaya mendorong pemantapan sumber daya manusia di daerah, seiring dengan program Pemprov Sulut untuk memberikan kesempatan kerja bagi warga Sulut ke luar negeri seperti ke Jepang. MALANG (02:21) Pengerjaan revitalisasi Monumen Tentara Genie Pelajar atau TGP di Jalan Tangkuban Perahu, Kauman terus dikebut. Kontributor: Smart Makassar - News Anchor: Deddy Detars ll Reporter: Muh Said Smart Manado - Edwin Kalimaya Bhaskara Malang - Ramadhini shaniya Saran dan kolaborasi: ⁠podcast@kgmedia.id

Rata-rata pengeluaran perkapita untuk rokok di Indonesia meningkat berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS 2022. Kondisi ini mengkhawatirkan karena tingginya konsumsi rokok berdampak pada ekonomi dan kesehatan. Di sisi lain, tantangan mengubah kebiasaan merokok semakin berat, sehingga butuh bermacam terobosan. Itulah yang diupayakan Komnas Pengendalian Tembakau dengan menggelar shopping race di Tangerang Selatan. Jurnalis KBR Nafisa Deana menyaksikan langsung keseruan kampanye edukatif tersebut. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 mencatat 61% persen produk domestik bruto (PDB) negara disumbang dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan 53% sektor UMKM dikelola perempuan. Angka ini menunjukkan perempuan punya peran sentral terhadap perekonomian. Makanya, upscaling skill berbisnis sudah menjadi kebutuhan, yang di dalamnya termasuk soal literasi keuangan. Nah, di ranah inilah, VISA ingin turut berkontribusi lewat program Ibu Berbagi Bijak. Seperti apa keseruannya? Yuk dengerin obrolan Aline Wiratmaja bersama Widyananto Sutanto, Head of Corporate Communications VISA Indonesia di Uang Bicara episode "Berbagi Tips Bisnis Bersama Ibu Berbagi Bijak" di KBR Prime, Spotify, Apple Pocast, dan platform mendengarkan podcast lainnya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah merilis Indikator Strategis Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan Ke-IV tahun 2022. Pertumbuhan Year on Year pada Triwulan ke-IV di Tahun 2022 mengalami penurunan dari angka 5,27% di Triwulan ke-III tahun 2022 menjadi 5,24%. Apa yang menyebabkan penurunan tersebut?. Yuniar pada kesempatan kali ini berbincang dengan Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Ir. Adhi Wiriana, M.Si.

Miris! Bahan Pokok Mahal di Negeri Agraris Oleh. Sherly Agustina, M.Ag. (Kontributor NarasiPost.Com, Penulis, dan Pemerhati Kebijakan Publik) Voice over talent: Giriyani SS NarasiPost.Com-Bhima Yudhistira ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan, akar masalah dari impor beras setiap tahun dengan angka jutaan ton, yaitu pada sengkarut data perberasan. Menurutnya, BPS telah mengeluarkan rujukan data dengan teknologi terkait survei luas panen dan luas lahan. Hasilnya, BPS menyatakan Maret-Mei merupakan masa panen raya, sehingga produksi gabah dan beras diproyeksi surplus. Namun, mengapa nyatanya negeri agraris ini tetap mengimpor beras dengan jumlah yang tak sedikit? Harga beras di Indonesia cenderung naik sejak Juli 2022, dalam empat bulan terakhir kenaikan harga beras dipengaruhi oleh efek musiman, yaitu penurunan produksi beras jelang akhir tahun dan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto. Sementara data Kerangka Sampling Area (KSA) BPS mencatat, produksi nasional tahunan surplus dan bisa dijadikan cadangan tahun selanjutnya. (pertanian.go.id) Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras eceran naik 6,23 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dan naik 2,30 persen secara bulanan atau month to month (mtm) pada Desember 2022. Kepala BPS, Margo Yuwono, mengatakan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di tingkat eceran, tetapi juga di level grosir dan penggilingan (CNNIndonesia.com, 02/01/2023). Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2023/01/04/miris-bahan-pokok-mahal-di-negeri-agraris/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan pada tahun 2063 tak ada lagi profesi petani. Hal ini disebabkan oleh turunnya pekerja di sektor pertanian. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, jumlah petani di Indonesia terus menurun. Mirisnya lagi, profesi ini juga tidak diminati kalangan generasi muda yang notabenenya sebagai penerus berkelanjutan. Padahal, petani merupakan salah satu profesi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi seluruh warga negara, sekaligus menjadi penopang stabilitas ekonomi di tingkat desa dan kabupaten. Minimnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian tentunya merupakan suatu permasalahan dalam sektor pertanian di Indonesia. Lalu, bagaimana cara mengembangkan sektor pertanian di Indonesia dengan mengandalkan kekuatan petani muda? Seperti apa tantangan yang dihadapi dalam sektor pertanian saat ini? dan bagaimana cara mengatasinya? kita akan bahas lebih dalam soal ini bersama narasumber: Angles Gani - Chief Service Officer.

Regsosek, Ilusi Pengentasan Kemiskinan Oleh. Sartinah (Tim Penulis Inti NarasiPost.Com) Voice over talent: Dewi Nasjag NarasiPost.Com-Nestapa warga miskin di negeri ini seolah tidak pernah berakhir. Sengkarutnya pendataan jumlah penduduk membuat sebagian mereka tak terjangkau bantuan pemerintah. Meski berbagai program pendataan dilakukan untuk memetakan penduduk yang kaya dan miskin, tetapi tak juga menjadi solusi mengurai kemiskinan. Kini, pemerintah kembali menggulirkan program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dijalankan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Program tersebut bahkan memakan anggaran Rp4,17 triliun. Lantas, mampukah program Regsosek menjadi solusi kemiskinan di negeri ini? Apa sejatinya yang menyebabkan kemiskinan ibarat lingkaran setan yang sulit diberantas? Bagaimana pula solusi hakiki mengatasi kemiskinan? Kontroversi Regsosek Berdasarkan data Bps.go.id, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) merupakan usaha pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data. Dengan terwujudnya program tersebut, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Data tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas berbagai layanan pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga administrasi kependudukan. Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2022/12/04/regsosek-ilusi-pengentasan-kemiskinan/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

Ikigai dan Muruah Sebuah Misi Oleh. Aniyatul Ain (Kontributor NarasiPost.Com serta Pemerhati Keluarga dan Generasi) Voice over talent: Nonny Irayanti NarasiPost.Com-Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi. Periode puncaknya diperkirakan antara tahun 2020-2030. Hal ini didasarkan pada rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah melakukan survei penduduk 2020. Dari survei tersebut diketahui, bahwa jumlah penduduk Indonesia per September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dari survei penduduk 2010. Dari hasil survei juga terungkap bahwa penduduk Indonesia didominasi usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah mencapai 191,08 juta jiwa (70,72%). Melimpahnya jumlah usia produktif, melampaui jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) sebanyak 63,03 juta jiwa (23,33%) dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) sebanyak 16,07 juta jiwa (5,95%). [1] Potensi usia produktif di negeri kita tercinta ini jangan sampai disia-siakan. Jika dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, sangat mungkin Indonesia menjadi negara yang melesat ke depan memimpin peradaban. Pemuda Muslim dalam Dekapan Sekularisme Siapa pun yang mengikuti perkembangan berita, akan menyadari kondisi generasi muslim saat ini sangat memprihatinkan. Pemuda muslim yang terkategori usia produktif dengan jumlah sangat melimpah, justru sekarang hidup dalam atmosfer yang kering dari nilai-nilai agama. Ia 'dipaksa' hidup dalam naungan sekularisme yang membuatnya jauh dari aturan Allah. Ya, pemuda muslim saat ini digempur dengan arus sekularisme-kapitalisme yang sangat dahsyat. Dampak dari penerapan sekularisme-kapitalisme itu sendiri yakni banyak di kalangan pemuda hilang jati dirinya. Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2022/10/24/ikigai-dan-muruah-sebuah-misi/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Generasi Emas dalam Jebakan Kapitalisme, Mampukah Membawa Perubahan? Oleh. Dwi Indah Lestari (Kontributor NarasiPost.Com) Voice over talent: Giriyani SS NarasiPost.Com-“Seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia”. Ungkapan ini menggambarkan betapa besarnya potensi yang dimiliki pemuda untuk dapat mengubah wajah peradaban sebuah bangsa. Maka siapa pun yang mampu menguasai pemuda, dialah yang akan dapat mengarahkan perubahan sesuai kehendaknya. Apa Itu Generasi Emas? Menjelang seabad usianya, sebuah cita-cita besar rupanya tengah dipersiapkan. Tahun 2045 dipandang sebagai sebuah momentum emas bangsa Indonesia. Sebab, pada saat itulah negeri berjuluk zamrud khatulistiwa ini menggenapi usia 100 tahun. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya impian dan gagasan untuk mewujudkan Generasi Emas 2045. Harapannya generasi inilah yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, mandiri, dan mampu sejajar dengan negara maju lainnya. Perlu diketahui, bahwa pada saat ini, penduduk Indonesia didominasi oleh pemuda, yang terdiri dari generasi Z dan milenial. Menurut data yang dihimpun melalui sensus Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 saja, generasi Z mencapai 27,94 persen atau 75,49 juta jiwa dari total penduduk Indonesia sebesar 270,2 juta jiwa. Sementara generasi milenial ditaksir sebesar 25,87 persen atau sebesar 69,90 juta jiwa. Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2022/10/12/generasi-emas-dalam-jebakan-kapitalisme-mampukah-membawa-perubahan/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kamu rangkum pada hari Jumat, 4 November 2022 MALANG (00:33) Wallikota Malang Hadir secara langsung dalam acara Malang City Heritage 2022. MANADO (02:14) Desa Wisata Budo Kecamatan Wori ,Kabupaten Minahasa Utara berhasil meraih juara satu kategori Digital dan Kreatif dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 . PONTIANAK (03:04) Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor Kalimantan Barat September 2022 turun sebesar 20,49 persen disbanding Agustus 2022 yaitu dari 234,31 juta dolar AS menjadi 186,30 juta dolar. Kontributor Kalimaya Bhaskara Malang - Ramadini Shaniya Smart FM Manado - Edwin Sonora Pontianak - Williams Saran dan kolaborasi: podcast@kgmedia.id

Ancaman Badai Hiperinflasi, Akankah Berujung Resesi? Oleh. Ragil Rahayu, SE (Kontributor NarasiPost.Com) Voice over talent: Giriyani SS NarasiPost.Com- Waspada! Ancaman badai hiperinflasi ada di depan mata. Jelas ini bukan kabar baik bagi kita semua, tetapi demikianlah adanya. Pada Sidang Tahunan MPR RI, Selasa (16/8), Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan bahwa Indonesia terancam menghadapi hiperinflasi pada September 2022. “Kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiperinflasi dengan angka inflasi pada kisaran 10 hingga 12 persen,” ucapnya. Menurut Bamsoet, lonjakan harga pangan dan energi akan membuat inflasi semakin tinggi. (CNN Indonesia, 16/8/2022) Penyebab Hiperinflasi Hiperinflasi merupakan kondisi ekonomi yang ditandai oleh naiknya harga barang dengan cepat dan menurunnya daya beli. Bisa dikatakan, hiperinflasi adalah inflasi yang terjadi secara cepat. Lantas, bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan hampir menembus 5% year on year (yoy), yakni mencapai 4,94% yoy. Angka ini melebihi perkiraan pemerintah dan merupakan angka tertinggi sejak Oktober 2015. Kondisi ini merupakan lampu kuning bagi pemerintah. Apalagi, diprediksi Agustus ini inflasi naik menjadi 5-6% dan September terjadi hiperinflasi 10-12%. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa lonjakan inflasi perlu diwaspadai. Apalagi, inflasi harga pangan mencapai 11,5% dan inflasi harga yang diatur pemerintah mencapai 6,51% per Juli 2022.(Kompas.co.id, 11/8/2022) Naskah selengkapnya: https://narasipost.com/2022/08/25/ancaman-badai-hiperinflasi-akankah-berujung-resesi/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Selama Juli 2022, angka inflasi di Jawa Tengah mencapai 0,51 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan, angka tersebut lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Simak Wawancara Yuniar bareng Kepala BPS Jawa Tengah Adhi Wiriana

Saudara, setelah sempat tertunda dan mengalami penghentian akibat pandemi Covid-19 di tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun ini kembali menyelenggarakan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan. Rangkaian kegiatan SP2020 terbagi ke dalam dua tahapan yaitu pendataan penduduk dengan menggunakan kuesioner sederhana (short form) pada tahun 2020 dan kemudian dilanjutkan dengan pendataan menggunakan kuesioner yang lebih rinci (long form) melalui kegiatan sensus sampel pada tahun 2021. Lalu, seperti apa persiapan BPS dalam penyelenggaraan sensus penduduk lanjutan ini? Apa saja tantangan yang dihadapi? kita akan perbincangkan bersama narasumber : 1. Setianto - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bekasi Gelar Pelatihan Long Form Sp 2020

Tata kelola pangan yang buruk kerap dituding sebagai biang masalah pangan di Tanah Air, baik berupa harga yang tinggi, kelangkaan pangan akibat penimbunan, sampai merugikan petani akibat banjir barang impor di saat panen. Di Indonesia, pasokan pangan dalam negeri telah lama dipenuhi oleh impor meskipun sudah lama ada seruan untuk swasembada. Laju impor pangan di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sejak Januari-Juni 2021, Indonesia telah melakukan impor pangan hingga Rp 88,21 triliun. Padahal kebanyakan pangan yang diimpor sesungguhnya bisa ditanam dan diproduksi di dalam negeri oleh petani Indonesia. Derasnya impor pangan nyatanya tidak selamanya berkorelasi dengan rendahnya produksi dan stok dalam negeri. Lalu sebenarnya, bagaimana tata kelola pangan yang baik? Apa saja yang perlu diperbaiki? Dan Sejauh mana transparansi tata kelola impor pangan yang telah dilakukan Indonesia sejauh ini? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama narasumber: Hariadi Propoantoko – Peneliti KRKP dan Yeka Hendra Fatika - Anggota OMBUDSMAN RI *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pendidikan yang layak berhak didapatkan oleh setiap orang. Namun, salah satu masalah yang Indonesia hadapi saat ini adalah akses dan kualitas pendidikan yang belum merata. Menurut riset, tingkat pendidikan di Indonesia berkorelasi dengan kondisi ekonomi rumah tangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, semakin tinggi tingkat pengeluaran rumah tangga maka makin tinggi pendidikan yang diselesaikan kalangan pemuda. Mereka dengan kondisi ekonomi lemah, cenderung memiliki kualitas pendidikan yang lebih rendah pula. Padahal, pendidikan memberikan peluang kepada masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan lebih baik dan meningkatkan taraf kesejahteraan. Untuk itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berkomitmen untuk berkontribusi pada penguatan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya melalui diselenggarakannya Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB). Seperti apa profil sekolah ini? Apa saja prestasinya? Dan seperti apa upaya SCB mendukung pendidikan bagi keluarga miskin? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama narasumber: Saidah Sakwan, MA - Pimpinan BAZNAS RI yang Membidangi Pendistribusian & Pendayagunaan Zakat dan Ahmad Kamaluddin Afif, M.M - Kepala Program Sekolah Cendekia BAZNAS. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan juga merata. Namun pada kenyataanya mutu pendidikan di Indonesia masih tertinggal jika dibanding dengan negara-negara tetangga lainnya. Berdasarkan hasil riset Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa capaian pembangunan Indonesia dari dimensi pendidikan dalam ukuran kacamata global masih menunjukkan ketertinggalan, yakni masih berada pada urutan ke 116 dari 189 negara. Hingga saat ini kesenjangan pendidikan juga masih terjadi, dimana mutu pendidikan di desa tidak sebanding dengan mutu pendidikan di kota. Salah satu bukti nyata yang menunjukkan adanya kesenjangan tersebut adalah tingginya jumlah guru yang mengajar di kota, sedangkan untuk desa dan daerah terpencil ketersediaan guru masih terbatas. Untuk itu, YPA-MDR melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesenjangan mutu pendidikan antara kota dan desa. Salah satunya melalui program Kampus Mengajar Kemitraan. Seperti apa program ini? Seperti apa implementasinya? Dan apa tugas utama para peserta program Kampus Mengajar Kemitraan? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama narasumber: Herawati Prasetyo - Ketua Pengurus YPA-MDR dan Dr. Iwan Setyawan - Pembantu Rektor I Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah terus mendorong percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan menjadi 0% di tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia saat ini mencapai 4%. Pemerintah menegaskan, dalam mencapai target tingkat kemiskinan ekstrem 0% di 2024, anggaran bukanlah isu utama. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama. Lalu, apa saja cara yang harus ditempuh agar kemiskinan bisa dihapuskan? Untuk mengetahui penjelasannya, saya akan berbincang bersama, Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios Bhima Yudhistira dan Pakar Vokasi Sosial UI, Devie Rahmawati. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

AS menolak laporan organisasi HAM, Amnesty International, yang menuduh Israel menjalankan sistem apartheid yang menindas rakyat Palestina. Berita lainnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Januari 2022 sebesar 2,18 persen secara tahunan, lebih tinggi dari tahun lalu.

Kemiskinan Sistemis Versus Kesejahteraan Sistemis Oleh. Ai Siti Nuraeni (Pegiat Literasi) Voice Over Talent: Dewi N NarasiPost.Com-Menyedihkan, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam surveinya menyatakan bahwa terdapat 93.000 penduduk Kabupaten Bandung yang saat ini mengalami kemiskinan ekstrem. Karenanya Dadang Supriatna selaku Bupati Kabupaten Bandung telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bekerja sama dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan menjalankan program khusus berupa integrasi program serta mengatur seluruh program di SKPD agar merujuk pada objek yang sama. (Ayobandung.com, 28/10/2021) Kemiskinan ekstrem sejatinya adalah kondisi langka ketika masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi yang disebabkan oleh minimnya pendapatan serta ketersediaan kebutuhan dasar. Pemerintah Kabupaten Bandung akan melakukan mapping dan mempertajam database untuk menemukan titik kemiskinan. Selanjutnya barulah program akan dilakukan sesuai dengan karakter masyarakat dan daerahnya. Kita bisa menyimpulkan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini hanya sebagai bentuk reaksi dari meningkatnya angka kemiskinan. Artinya jika data itu tidak ada maka tidak akan dibuat program khusus serta pengerahan aparat begitu masif untuk menangani masalah tersebut. Data mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat pun begitu lambat diperoleh. Padahal kemiskinan sejatinya bukan masalah baru di negeri ini. Target pemerintah mengentaskan angka kemiskinan pada 2024 mendatang diduga akan sulit diraih jika data sebaran penduduk miskin baru diteliti. Sebenarnya, berbagai program pengentasan kemiskinan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra)/Bantuan Sosial Pangan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) , Program Dana Desa serta Program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial (RAFS), semuanya bersifat pragmatis sama sekali tidak menyentuh akar masalah kemiskinan yang ada, yaitu distribusi kekayaan yang tidak merata. Naskah Selengkapnya: https://narasipost.com/2021/11/21/kemiskinan-sistemis-versus-kesejahteraan-sistemis/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Kemiskinan Ekstrem Meninggi, Butuh Solusi Pasti Oleh. Diyani Aqorib S.Si. (Pegiat Literasi) Voice Over Talent: Armina A NarasiPost.Com-Ironi, itulah kata yang pantas disematkan ketika melihat kondisi negeri ini. Negeri subur dengan limpahan kekayaan alam di sana sini. Namun, rakyatnya justru mengalami kemiskinan tak bertepi. Ditambah kebutuhan hidup yang semakin tinggi, seakan tidak mau berkompromi. Terutama ketika pandemi, yang efeknya masih terasa sampai saat ini. Kemiskinan merupakan masalah serius negeri ini. Seperti yang dilansir kompas.com (15/7/2021) bahwa berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,54 juta jiwa dan 10 juta di antaranya mengalami kemiskinan ekstrem. Jumlah penduduk miskin tersebut tersebar di 35 kabupaten/kota dari tujuh provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Papua Barat. Terdapat sekitar 39.357 penduduk miskin ekstrem yang tersebar di lima kabupaten. Yaitu Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Tembrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Manokwari Selatan. (republika.co.id, 18/10/2021) Arti dari kemiskinan ekstrem menurut wikipedia.org adalah suatu kondisi yang langka akan kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Serta merujuk pada standar Bank Dunia bahwa ukuran kemiskinan ekstrem yaitu mereka yang penghasilannya di bawah parity purchasing power (ppp) US$ 1,99/kapita/hari. Naskah Selengkapnya: https://narasipost.com/2021/10/23/kemiskinan-ekstrem-meninggi-butuh-solusi-pasti/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on: instagram: http://instagram.com/narasipost Facebook: https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage: Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter: Http://twitter.com/narasipost

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020. Pemerintah mengklaim terus berkomitmen mewujudkan pembangunan inklusif difabel. Kota menjadi barometer implementasi komitmen itu, salah satunya dalam hal akses fasilitas publik. Apakah komitmen tersebut sudah ditepati? Jurnalis KBR Aika Renata mencari tahu jawabannya dengan mengikuti keseharian seorang atlet muda difabel berprestasi, yang tinggal di Solo, Jawa Tengah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sulawesi Selatan Meraih Emas Cabang Muaythai | Lima Daerah Di Sulsel Mengalami Deflasi KILAS KABAR NUSANTARA. Sejumlah peristiwa penting yang telah kami rangkum hari Minggu, 3 Oktober 2021. MAKASSAR 1. (00:18) Kontingen Sulsel cabang olahraga Muaythai berhasil mempersembahkan dua medali untuk Sulsel masing-masing emas dan perak. Medali emas diraih oleh Sri Eviyanti setelah mengalahkan Irsalina dari Aceh untuk kelas 45kg putri. Muaythai sekaligus menjadi cabor pertama yang menyumbang medali emas untuk Sulsel. 2. (01:27) Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru terkait kondisi inflasi di Sulsel. Hasilnya, lima daerah di Sulsel yang mengalami deflasi sebesar 0 koma 14 persen pada September 2021. Ekonom Unhas Anas Anwar Makkatutu menilai, deflasi yang terjadi di Sulsel masih dalam batas normal. Kontributor : Smart FM Makassar - Dian Mega Safitri Saran dan kolaborasi: podcast@kgmedia.id

Kemiskinan, Komorbid di Masa Pandemi Oleh.Hana Annisa Afriliani,S.S (RedPel NarasiPost.com) Voice Over Talent : Titis NarasiPost.Com-Kaya dan miskin merupakan sunnatullah. Karena Allah telah menakar rizki setiap hamba-Nya sesuai kehendak-Nya. Di setiap masa akan selalu ada orang kaya dan akan selalu ada orang miskin. Namun, sewajarnya kemiskinan yang dialami tak sampai membuat seseorang menderita bahkan mati kelaparan. Berbeda halnya dengan kemiskinan yang muncul hari ini. Kemiskinan itu tercipta secara sistemis. Ya, akibat penerapan sistem kapitalisme di negeri ini, rakyat termiskinkan, bahkan hingga berada dalam titik nadir penderitaan. Lebih-lebih di masa pandemi yang telah berlangsung selama 18 bulan lamanya di negeri ini, angka kemiskinan kian menanjak signifikan. Ya, hadirnya pandemi memang memberikan efek domino yang sangat dahsyat bagi kehidupan masyarakat yang diatur dengan sistem kapitalisme. Betapa tidak, sistem kapitalisme telah mempertontonkan kegagalan dalam mengatasi pandemi. Sejak awal kemunculannya, negara dalam naungan sistem kapitalisme ini tak tegas mengambil kebijakan lockdown, yakni penguncian wilayah agar virus tak menyebar. Sebaliknya, negeri ini begitu longgar terhadap arus keluar masuk manusia, termasuk mengizinkan para Tenaga Kerja Asing (TKA) menginjakkan kaki di bumi pertiwi. Walhasil, virus Covid-19 menyebar tak terkendali hampir ke seluruh wilayah di negeri ini. Hingga kini, Indonesia pun dinobatkan sebagai episentrum penyebaran Covid-19 di seluruh dunia. Sungguh prestasi yang tak layak dibanggakan. Begitulah watak pemerintahan yang mengadopsi sistem kapitalisme, senantiasa mengedepankan pemulihan ekonomi ketimbang penyelamatan nyawa manusia. Lebih memikirkan kelanjutan hidup para korporat dan penguasa ketimbang kelanjutan hidup rakyat jelata. Maka tak berlebihan jika dikatakan, pandemi ini sungguh menciptakan keterpurukan yang dahsyat bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dinyatakan bahwa selama berlansungnya pandemi, angka kemiskinan di negeri ini melesat naik mencapai angka 27,55 juta jiwa. Angka tersebut naik sebanyak 1,13 juta jiwa dari Maret 2020. (Bisnis.com/02-03-2021) Naskah Selengkapnya : https://narasipost.com/2021/09/18/kemiskinan-komorbid-di-masa-pandemi/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on : instagram : http://instagram.com/narasipost Facebook : https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage : Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter : Http://twitter.com/narasipost

Dengan Islam Kehidupan Menjadi Tumbuh dan Tangguh Oleh. Eli Ermawati Voice Over Talent : Dewi Nasjag NarasiPost.Com-Dengan kalimat Takbir “Allahu Akbar” berabad-abad Indonesia berjuang mengusir para penjajah (Belanda, Inggris, Portugis, dan Jepang), akan tetapi setelah meraih kemerdekaan malah membesarkan paham kapitalisme, sekularisme, individulisme, hedonisme, serta pergaulan bebas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak heran setelah hidup di alam kemerdekaan (76 tahun) justru bangsa ini semakin terpuruk. Ketidakadilan, dominasi kekayaan alam oleh negara lain, jeratan utang dengan (riba) yang semakin menggunung, gempuran tenaga kerja asing, kemiskinan, pengangguran, tingkat kriminal, ketimpangan sosial, kemaksiatan merajalela, kerusakan moral, kebodohan dan lain-lain adalah fenomena yang masih kita rasakan hingga saat ini. Di dalam pembukaan UUD 45 pada paragraf pertama, “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Pada faktanya, penjajahan itu terus berlangsung hingga saat ini, artinya kita belum merdeka. Kita memang tidak terjajah secara fisik, namun kita terjajah secara nonfisik, padahal definisi merdeka itu sendiri adalah bebas. Bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya, berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, dari tuntutan penjara seumur hidup, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa (Lihat KBBI ; Merdeka). Negara kita masih terbelenggu dan terikat dalam ideologi kapitalisme, baik secara politik maupun ekonominya, terjajah oleh budaya dan moral produk pemikiran asing, seperti sekularisme, liberalisme, hedonisme, dan budaya permisif yang kian menggerus jati diri bangsa. Bagaimana mungkin slogan kemerdekaan dengan “76 Tahun Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh” bisa digunakan , sedangkan negaranya masih terjajah? sebab negara bisa dikatakan tumbuh jika diiringi dengan kesejahteraan yang meningkat. Dalam Islam kesejahteraan diukur dari individu ke individu lainnya. Mereka bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan dengan cara baik. Karena sejahtera itu menunjuk pada keadaan yang baik, yakni kondisi orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Akan tetapi kondisi saat ini justru kebalikannya. Dilansir dari TribunNews.Com, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin di Indonesia pada Maret 2021 sudah mencapai 27,54 juta orang. Jumlah itu membuat tingkat kemiskinan mencapai 10,14 persen dari total populasi nasional. Dan masih banyak kita jumpai orang-orang yang hidupnya serba kekurangan bahkan untuk makan saja susah, karena kebutuhan hidup yang serba mahal, dengan tempat tinggal yang kurang layak, mencari pekerjaan sulit, biaya pendidikan dan kesehatan mahal. Naskah Selengkapnya : https://narasipost.com/2021/09/04/dengan-islam-kehidupan-menjadi-tumbuh-dan-tangguh/ Terimakasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, Follow us on : instagram : http://instagram.com/narasipost Facebook : https://www.facebook.com/narasi.post.9 Fanpage : Https://www.facebook.com/pg/narasipostmedia/posts/ Twitter : Http://twitter.com/narasipost

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2021 lebih dari 27 juta jiwa. Masih tingginya angka kemiskinan ini disebabkan pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia. Kondisi ini tentunya memengaruhi pola konsumsi masyarakat karena adanya perubahan pola pendapatan. Center for Indonesia's Strategic Development (CISDI) melakukan survei terhadap lebih dari seribu responden sepanjang Desember 2020 sampai Januari 2021 terkait konsumsi rokok. Hasilnya mereka menemukan perubahan perilaku merokok selama 10 bulan pandemi, terutama pada masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Ada dua temuan utama dalam survei ini. Pertama, 4 dari 10 perokok aktif mencoba mengurangi belanja rokok selama pandemi. Dan kedua, 1 dari 4 perokok aktif beralih ke rokok yang lebih murah. Dari temuan-temuan ini, apa langkah selanjutnya yang mesti dilakukan? Untuk membahas soal ini telah bersama kita di Ruang Publik KBP pagi ini ada Lara Rizka, Peneliti Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) dan Manik Marganamahendra, Project Officer Komnas Pengendalian Tembakau. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung inflasi pada Mei 2021 sebesar 0,32% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, Badan Pengungsi PBB memperingatkan, kekurangan pasokan vaksin Covid-19 membuat kehidupan pengungsi dan pencari suaka semakin berisiko.

Membahas soal Industri 4.0 yang kita lalui sekarang, ga akan jauh dari yang namanya perkembangan dunia digital dan teknologi. Oleh karena itu kini pergerakan ekonomi juga mulai merambah ke sistem ekonomi digital. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pengguna internet di Indonesia diperkirakan sebanyak 196,7 juta, hal ini menunjukan besarnya peluang ekonomi di bidang digital dan Lewat Digitalisasi ekonomi dapat membawa peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Namun apakah kamu salah satunya yang masih bingung, bagaimana mengoptimalkan ekonomi di era digital saat ini?

Membahas soal Industri 4.0 yang kita lalui sekarang, ga akan jauh dari yang namanya perkembangan dunia digital dan teknologi. Oleh karena itu kini pergerakan ekonomi juga mulai merambah ke sistem ekonomi digital. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pengguna internet di Indonesia diperkirakan sebanyak 196,7 juta, hal ini menunjukan besarnya peluang ekonomi di bidang digital dan Lewat Digitalisasi ekonomi dapat membawa peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Namun apakah kamu salah satunya yang masih bingung, bagaimana mengoptimalkan ekonomi di era digital saat ini?

Baru-baru ini, pemerintah menggulirkan kebijakan impor beras 1 juta ton, dalihnya untuk pengamanan stok hingga akhir tahun 2021. Selain itu, pemerintah juga menetapkan impor garam tahun ini sebesar 3,07 juta ton atau naik 13,8 persen. Padahal, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyerukan benci produk asing dan janji swasembada garam. Kondisi ironi, kala Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Rencana pemerintah mengimpor beras mendapat protes keras dari para pertani. Pasalnya, rencana tersebut bukan hanya bakal membuat harga beras di tingkat petani jatuh, namun juga lebih buruk lagi, yakni kemungkinan tidak terserap di tengah masuknya musim panen yang akan dihadapi petani saat ini. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan I 2021 stok beras akan mencapai 14,54 juta ton atau meningkat 26%, sedangkan impor garam sepanjang Januari-Februari 2021 saja mencapai 80,2 ribu ton meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan impor, seakan menegasikan mega project food estate yang digadang-gadang Pemerintah sebagai salah satu program swasembada pangan. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Gagal kala produksi, dihimpit impor saat panen. Petani tetap termarginalkan. Dengan fakta ini, mengapa pemerintah tetap melancarkan kebijakan impor pangan? Di mana keberpihakan negara pada pelaku pertanian? Mari bahas bersama di PKS Legislative Corner. Dikala Panen, Impor Ugal-Ugalan. Kebangetan! Jumat, 19 Maret 2021 13.30 WIB s.d 14.30 WIB Bersama drh. Slamet Anggota FPKS Komisi IV DPR RI Host Adrian Farhan Associated FPKS DPR RI LIVE SOCIAL MEDIA FPKS DPR RI

Ada fakta mengejutkan lainnya terkait pertumbuhan ekonomi NTB yang hanya minus 1% ketika pertumbuhan ekonomi nasional justru minus 5% akibat pandemi global Covid 19 yang diprediksi masih berlangsung sepanjang 2020. Menurut, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotik) NTB I Gede Putu Aryadi, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi NTB yang lebih bagus itu, karena mulai pulihnya sejumlah sektor andalan seperti pertanian, peternakan dan pariwisata yang juga mulai menggeliat. Untuk memastikan terwujudnya adaptasi kebiasaan baru NTB (Nurut Tatanan Baru), Pemerintahan Zulrohmi menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyakit Menular “Korona” yang efektif berlaku mulai September 2020 mendatang.”Ini media edukasi, untuk mengingatkan masyarakat NTB tentang adaptasi kebiasaan baru yang sebenarnya sudah ada sejak lama sebagai kearifan nilai lokal,”katanya dan berharap masyarakat makin disiplin mengikuti arahan dan himbauan Pemerintah. Eit, jangan dikira tidak ada hoax dan misinformasi yang bikin juru bicara Pemerintah ini berpikir keras bagaimana menghalaunya. Apa saja hoax dan misinformasi seputar Covid 19? Yuk, kita Simak selengkapnya hanya di obrolan hangat dan segar #RayFreshTalk. Keep listening!

Dalam kurun waktu setahun terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pengeluaran non-konsumsi per kapita dalam sebulan sebesar lebih dari 50 persen. Dari data tersebut, jumlah uang yang dikeluarkan untuk rokok nilainya cukup besar. Dalam sebulan angkanya mencapai lebih dari enam persen secara rata-rata nasional. Pengeluaran uang untuk membeli rokok ini lebih besar dibanding uang yang dipakai untuk membeli beras yakni sekitar lima persen sebulan. BPS juga mencatat bahwa pengeluaran rokok, khususnya rokok kretek filter, menjadi komoditas penyumbang terbesar kedua pada kemiskinan setelah makanan. Dalam catatan BPS angka kontribusi rokok sebesar 11-an persen di perkotaan dan 10-an persen di pedesaan. Tak hanya itu, di masa pandemi ini, Komnas Pengendalian Tembakau merinci terjadi peningkatan jumlah perokok sekitar 13 persen. Lantas bagaimana kesadaran masyarakat terkait pentingnya memenuhi kebutuhan pokok di tengah pandemi ini? dan bagaimana upaya pencegahan aktivitas merokok guna memenuhi kualitas kesehatan masyarakat? Untuk mengetahui penjelasannya, pagi ini kami sudah bersama Peneliti CISDI, Nurul Nadia Luntungan dan Ketua RT 1/ RW 3 dari Kampung Bebas Asap Rokok dan Covid-19 di Cililitan Jakarta, M Nur Kasim. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Our very first online population census is coming to an end later this month. Have you filled in your data? Well, we're glad if you do. But, do you actually know the purpose of population census? Who organized the event? Why does it take place every 10 years? Or maybe how they actually works? In this meeting, we talked with @raissamantha, a statistician from Badan Pusat Statistik (BPS). Raissa shared everything about the ongoing Sensus Penduduk 2020, her work and journey at BPS, and the reasons on why she chose Polstat STIS over other public universities. For you high school students who still have doubts on where to pursue your education, this episode might be worth listening to. Lastly, make sure to participate in the Sensus Penduduk 2020 through sensus.bps.go.id before May 29. 2020. Because, who knows? A single data from you might be very valuable for this nation’s future. #MencatatIndonesia for Better Indonesia --- Send in a voice message: https://anchor.fm/orangdalampodcast/message Support this podcast: https://anchor.fm/orangdalampodcast/support

Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menyelenggarakan Sensus Penduduk 2020. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan sensus penduduk online melalui laman sensus.bps.go.id. Sensus Penduduk (SP) Online 2020 dilakukan sejak 15 Februari-31 Maret 2020, sebelum sensus lapangan yang akan dimulai di bulan Juli esok. Sejauh ini, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti sensus penduduk online? Lalu, apa saja kendala yang dihadapi? Bagaimana dengan jaminan keamanan dan kerahasiaan data diri yang diinput dalam SP Online? Kita akan bahas di #RuangPublikKBR bersama: Dr. Muchammad Romzi - Direktur Sistem Informasi Statistik BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menyelenggarakan Sensus Penduduk 2020 secara online mulai 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Kali ini, BPS melakukan inovasi dengan bersama Kementerian Dalam Negeri melalui pemanfaatan data registrasi penduduk sebagai data dasar Sensus Penduduk. Inovasi lain Sensus Penduduk 2020 adalah adanya dua pilihan metode pendataan, yaitu Sensus Penduduk Online dan Sensus Penduduk Wawancara. Lalu bagaimana antusiasme masyarakat dalam mengikuti sensus secara online ini? Apa saja kendalanya? Simak perbincangan bersama Nurma Midayanti - Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI di Ruang Publik KBR. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Tujuh belas ruas tol di Jakarta, Surabaya, Sumatera, dan Makasar akan naik tahun ini, tiga ruas tol diantaranya adalah Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi), Tol Jakarta-Tangerang dan Tol Dalam Kota (Jakarta) akan mengalami kenaikan pada semester II tahun ini. Kenaikan tarif ini akan mengacu pada data tingkat inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, kenaikan tarif tol juga harus berdasarkan penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol SPM jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan serta unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Pertanyaannya adalah, apakah Pengelola jalan tol sudah memmenuhi SPM, terutama soal kecepatan tempuh rata alias tidak macet parah? Bincang dengan: Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Danang Parikesit dan Pakar Tranportasi Djoko Setijowarno

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia, pada bulan April 2019 mengalami defisit 2,5 miliar dolar AS.

Badan Pusat Statistik BPS mencatat upah nominal buruh tani pada April 2019 naik tipis 0,15 persen dibanding bulan sebelumnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2018 mencapai 5,17%. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kita sejak  tahun 60'an sampai sekarang? Dan di manakah posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kawasan ASEAN? Dan yang terpenting, benarkah pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan? Semuanya akan kami bahas di Eps. 18 kali ini.  Credit Song: Franz Ferdinand - Do You Want To    

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia berhasil mencapai titik terendah dalam persentase kemiskinan sejak tahun 1999. Angka kemiskinan tercatat sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Kepala BPS, Suhariyanto dalam konferensi pers pada Senin lalu mengatakan selama bertahun-tahun prosentase kemiskinan di Indonesia mencapai 2 digit. Bahkan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu September 2017 persentase kemiskinan masih tercatat sebesar 10,12 persen.